Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Disclaimers
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Limitation on Liability
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Copyright Policy
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
General
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
HomeDPR Resmi Sahkan RUU TNI Jadi Undang-Undang, Kembalinya Dwifungsi?
Nasional
DPR Resmi Sahkan RUU TNI Jadi Undang-Undang, Kembalinya Dwifungsi?
Oleh : Jauhari Fatria
Kamis, 20 Maret 2025
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp kalbaronline.com
Ukuran Font
KecilBesar
KALBARONLINE.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI menjadi undang-undang dalam rapat paripurna yang digelar Kamis (20/3) siang.
"Apakah RUU TNI dapat disetujui menjadi undang-undang?" tanya Ketua DPR, Puan Maharani, saat memimpin rapat.
"Setuju!" jawab serempak para anggota dewan yang hadir.
Rapat tersebut dihadiri oleh 293 anggota DPR, termasuk pimpinan DPR seperti Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Adies Kadir.
Pengesahan ini merupakan hasil dari pembahasan dan persetujuan di tingkat I dalam rapat kerja Komisi I DPR bersama pemerintah pada Selasa (18/3). Seluruh delapan fraksi di DPR menyatakan persetujuan mereka meskipun RUU ini menuai banyak kritik dari masyarakat.
Gelombang Penolakan Publik
Salah satu poin yang paling disoroti dalam RUU ini adalah perluasan kewenangan prajurit aktif untuk menduduki jabatan di instansi sipil. Banyak pihak khawatir hal ini bisa membangkitkan kembali dwifungsi militer seperti era Orde Baru.
Di saat yang sama, gelombang demonstrasi dari koalisi masyarakat sipil dan mahasiswa berlangsung di depan Gedung DPR. Mereka menuntut agar RUU TNI dibatalkan karena dianggap berpotensi mengancam supremasi sipil dalam pemerintahan.
RUU TNI sendiri mengalami beberapa perubahan signifikan, terutama pada tiga pasal utama:
Pasal 7: Mengatur tugas dan fungsi baru TNI dalam operasi militer selain perang (OMSP).
Pasal 47: Menambah jumlah kementerian/lembaga sipil yang bisa diisi prajurit aktif, dari semula 10 menjadi 14 instansi.
Pasal 53: Mengatur perpanjangan usia pensiun prajurit yang dibagi dalam tiga klaster, yakni tamtama dan bintara, perwira menengah, serta perwira tinggi.
Meskipun telah disahkan, perdebatan soal dampak dan implikasi dari UU ini diperkirakan masih akan terus berlanjut.
KALBARONLINE.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI menjadi undang-undang dalam rapat paripurna yang digelar Kamis (20/3) siang.
"Apakah RUU TNI dapat disetujui menjadi undang-undang?" tanya Ketua DPR, Puan Maharani, saat memimpin rapat.
"Setuju!" jawab serempak para anggota dewan yang hadir.
Rapat tersebut dihadiri oleh 293 anggota DPR, termasuk pimpinan DPR seperti Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Adies Kadir.
Pengesahan ini merupakan hasil dari pembahasan dan persetujuan di tingkat I dalam rapat kerja Komisi I DPR bersama pemerintah pada Selasa (18/3). Seluruh delapan fraksi di DPR menyatakan persetujuan mereka meskipun RUU ini menuai banyak kritik dari masyarakat.
Gelombang Penolakan Publik
Salah satu poin yang paling disoroti dalam RUU ini adalah perluasan kewenangan prajurit aktif untuk menduduki jabatan di instansi sipil. Banyak pihak khawatir hal ini bisa membangkitkan kembali dwifungsi militer seperti era Orde Baru.
Di saat yang sama, gelombang demonstrasi dari koalisi masyarakat sipil dan mahasiswa berlangsung di depan Gedung DPR. Mereka menuntut agar RUU TNI dibatalkan karena dianggap berpotensi mengancam supremasi sipil dalam pemerintahan.
RUU TNI sendiri mengalami beberapa perubahan signifikan, terutama pada tiga pasal utama:
Pasal 7: Mengatur tugas dan fungsi baru TNI dalam operasi militer selain perang (OMSP).
Pasal 47: Menambah jumlah kementerian/lembaga sipil yang bisa diisi prajurit aktif, dari semula 10 menjadi 14 instansi.
Pasal 53: Mengatur perpanjangan usia pensiun prajurit yang dibagi dalam tiga klaster, yakni tamtama dan bintara, perwira menengah, serta perwira tinggi.
Meskipun telah disahkan, perdebatan soal dampak dan implikasi dari UU ini diperkirakan masih akan terus berlanjut.
Kalbar Online Premium Access
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini
✓Akses Full Berita Premium
✓Tanpa Iklan yang menganggu
✓Akses multiplatform: Web, iOS & Android
Akses gratis berakhir dalam: 05:00
Pembayaran Berhasil!
Terima kasih telah melakukan pembayaran. Transaksi Anda telah berhasil diproses.
ID Transaksi
Tanggal27 Mei 2023, 14:30 WIB
Metode PembayaranKartu Kredit (****1234)
Jumlah
Kamu Akan dialihkan ke Invoice & Link Full akses pembayaran dalam Detik atau Klik Manual
Akses Berita Premium
Lakukan pembayaran Rp2.000 untuk membuka kunci berita lengkap
Menunggu pembayaran
Scan Kode QRIS berikut:
Dapat digunakan dengan Aplikasi pembayaran
Pembayaran Berhasil!
Terima kasih telah berlangganan. Sekarang Anda dapat mengakses berita lengkap.
Artikel Selanjutnya
Tunggu Taji Kejagung Soal Jaksa Main Proyek di Kalbar
Kamis, 20 Maret 2025
Artikel Sebelumnya
Pemkot Pontianak Bakal Naikan Insentif RT-RW dari Rp 1,5 Juta Jadi Rp 6 Juta
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit
voluptatem
accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab
illo
inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt
explicabo.
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error
sit
voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam,
eaque ipsa
quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae
vitae dicta sunt
explicabo.
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit
voluptatem
accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab
illo
inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt
explicabo.
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error
sit
voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam,
eaque ipsa
quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae
vitae dicta sunt
explicabo.
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit
voluptatem
accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab
illo
inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt
explicabo.
