Kayong Utara    

Pemerintah Dinilai Kian Jauh dari Rakyat, Himakatra Sampaikan Pernyataan Sikap

Oleh : adminkalbaronline
Sabtu, 02 Agustus 2025
WhatsApp Icon
Ukuran Font
Kecil Besar

KALBARONLINE.com - Himpunan Mahasiswa Kayong Utara (Himakatra) Pontianak menyuarakan kritik tajam terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai semakin menjauh dari kepentingan rakyat.

Dalam pernyataan sikap yang dirilis Kamis, 1 Agustus 2025, Himakatra menyoal janji pengentasan kemiskinan dan penciptaan 19 juta lapangan pekerjaan yang hingga kini belum membumi di daerah.

“Di tanah kami, infrastruktur terbengkalai, lapangan kerja nyaris tak tersedia, dan pengangguran tak juga menurun,” kata Ketua Umum Himakatra, Syarif Falmu, dalam pernyataan tertulisnya.

“Sementara pejabat sibuk memamerkan angka yang tak mencerminkan realitas,” tambahnya.

Pernyataan sikap Himakatra ini memuat empat poin utama: penolakan terhadap revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP), kecaman terhadap praktik pemblokiran rekening dan penyitaan tanah tanpa proses hukum yang adil, desakan transparansi janji pembangunan, serta ajakan konsolidasi elemen mahasiswa dan rakyat untuk bersatu menyuarakan keadilan.

Himakatra menilai, revisi RKUHAP yang saat ini digodok justru membuka ruang lebih luas bagi penyalahgunaan kekuasaan. Draf revisi dinilai mempersempit ruang kritik publik dan memperkuat watak represif negara.

“Alih-alih memperkuat perlindungan hukum, revisi ini justru membungkam suara rakyat,” tulis mereka.

Lebih lanjut, Himakatra menyoroti maraknya pemblokiran sepihak terhadap rekening masyarakat serta penyitaan tanah yang telah ditempati turun-temurun oleh warga. Dua kebijakan ini dinilai bukan hanya mencederai prinsip keadilan, melainkan juga menyingkap arah pembangunan yang dinilai semakin memihak kepentingan segelintir elite.

“Di mana letak keadilan agraria jika tanah rakyat justru digusur atas nama investasi?” tulis Himakatra dalam salah satu paragrafnya.

Pernyataan itu ditutup dengan satu kalimat yang mencerminkan nada perlawanan: “Jika negara tidak lagi berdiri untuk rakyatnya, maka mahasiswa dan pemuda akan tetap berdiri melawan ketidakadilan.”

Pernyataan Himakatra ini menambah daftar panjang respons kritis mahasiswa terhadap arah kebijakan pemerintah belakangan ini. Sebelumnya, gelombang aksi protes juga mencuat di berbagai kota untuk menyuarakan hal serupa. Suara dari daerah kembali mengingatkan: statistik bukan ukuran, realitas lah yang berbicara. (**)

Artikel Selanjutnya
Wali Kota Edi Kukuhkan Pengurus FPK Kecamatan se-Pontianak, Ajak Warga Jaga Harmoni Kota Multikultural
Sabtu, 02 Agustus 2025
Artikel Sebelumnya
7 Hektare Lahan Terbakar di Dekat Jembatan Tayan, Ratusan Personel Gabungan Dikerahkan
Sabtu, 02 Agustus 2025

Berita terkait