Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Redaksi KalbarOnline |
| Kamis, 22 Januari 2026 |
KALBARONLINE.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid membawa kabar baik bagi masyarakat terdampak bencana di Pulau Sumatera. Dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI pada Senin (19/01/2026), pemerintah memastikan bahwa ketersediaan lahan untuk hunian tetap (huntap) dan hunian sementara (huntara) kini telah siap.
"Baik di Aceh, Sumatera Utara, maupun Sumatera Barat, tanah untuk hunian tetap insya Allah sudah siap," tegas Nusron di Gedung DPR RI.
Langkah cepat ini melibatkan identifikasi ribuan hektare lahan yang bersumber dari berbagai status, mulai dari tanah milik pemda, masyarakat, hingga Hak Guna Usaha (HGU) milik swasta dan BUMN. Nusron menjelaskan, bahwa pihaknya telah menyiapkan skema khusus agar pembangunan hunian tidak terhambat masalah legalitas tanah.
Di Provinsi Aceh, terdapat potensi lahan dari 52 HGU dengan luas mencapai 81.551 hektare. Sementara di Sumatera Utara tersedia 24.418 hektare, dan Sumatera Barat memiliki potensi lahan terbesar mencapai 88.405 hektare yang sebagian besar statusnya adalah tanah terlantar.
Nusron menambahkan, jika lahan yang digunakan berada dalam radius satu kilometer dari lokasi bencana atau merupakan eks HGU, prosesnya akan diprioritaskan.
"Begitu tanahnya menjadi tanah negara, pemerintah daerah bisa langsung menetapkan lokasi dan penerima hunian tetap," pungkasnya. (Jau/*)
KALBARONLINE.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid membawa kabar baik bagi masyarakat terdampak bencana di Pulau Sumatera. Dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI pada Senin (19/01/2026), pemerintah memastikan bahwa ketersediaan lahan untuk hunian tetap (huntap) dan hunian sementara (huntara) kini telah siap.
"Baik di Aceh, Sumatera Utara, maupun Sumatera Barat, tanah untuk hunian tetap insya Allah sudah siap," tegas Nusron di Gedung DPR RI.
Langkah cepat ini melibatkan identifikasi ribuan hektare lahan yang bersumber dari berbagai status, mulai dari tanah milik pemda, masyarakat, hingga Hak Guna Usaha (HGU) milik swasta dan BUMN. Nusron menjelaskan, bahwa pihaknya telah menyiapkan skema khusus agar pembangunan hunian tidak terhambat masalah legalitas tanah.
Di Provinsi Aceh, terdapat potensi lahan dari 52 HGU dengan luas mencapai 81.551 hektare. Sementara di Sumatera Utara tersedia 24.418 hektare, dan Sumatera Barat memiliki potensi lahan terbesar mencapai 88.405 hektare yang sebagian besar statusnya adalah tanah terlantar.
Nusron menambahkan, jika lahan yang digunakan berada dalam radius satu kilometer dari lokasi bencana atau merupakan eks HGU, prosesnya akan diprioritaskan.
"Begitu tanahnya menjadi tanah negara, pemerintah daerah bisa langsung menetapkan lokasi dan penerima hunian tetap," pungkasnya. (Jau/*)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini