Shopping cart
Your cart empty!
KALBARONLINE.com – Pemerintah Kabupaten Ketapang menerbitkan kebijakan baru untuk mengatasi kelangkaan LPG subsidi 3 kilogram yang masih terjadi di sejumlah wilayah.
Melalui Surat Edaran Nomor 41 Tahun 2026 tentang Penggunaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram, Bupati Ketapang Alexander Wilyo mengimbau aparatur sipil negara (ASN) serta pelaku usaha menengah ke atas untuk tidak lagi menggunakan LPG bersubsidi.
Surat edaran yang ditandatangani pada 22 Juni 2026 tersebut ditujukan kepada seluruh ASN, restoran, hotel, kafe, serta pelaku usaha menengah hingga besar agar beralih menggunakan LPG non-subsidi ukuran 5 kilogram maupun 12 kilogram.
Kebijakan ini bertujuan agar LPG 3 kilogram yang mendapat subsidi pemerintah benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat kurang mampu dan pelaku usaha mikro sebagai kelompok penerima manfaat.
Dalam surat edarannya, Alexander Wilyo menegaskan bahwa LPG 3 kilogram merupakan barang bersubsidi yang penggunaannya harus tepat sasaran. Langkah tersebut juga diharapkan mampu mengurangi potensi kelangkaan gas yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
Selain mengatur penggunaan LPG subsidi, pemerintah daerah juga meminta pemilik pangkalan dan agen LPG 3 kilogram bertanggung jawab dalam proses pendistribusian. Penjualan diwajibkan dilakukan langsung kepada masyarakat kurang mampu dan pelaku usaha mikro sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.
null
Pengawasan distribusi LPG subsidi juga melibatkan camat, lurah, dan kepala desa. Mereka diminta aktif memantau penyaluran gas bersubsidi di wilayah masing-masing serta melaporkan setiap dugaan penyimpangan sesuai kewenangan yang dimiliki.
Pemerintah Kabupaten Ketapang berharap kebijakan tersebut dapat memperbaiki tata kelola distribusi LPG subsidi sehingga kebutuhan masyarakat kecil terhadap gas 3 kilogram dapat terpenuhi secara merata.
Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Kabupaten Ketapang, Riza, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Ketapang.
"Kami mendukung penuh langkah Bupati Ketapang yang mengimbau ASN, pelaku usaha restoran, hotel, kafe, dan usaha menengah ke atas agar tidak lagi menggunakan LPG 3 kilogram. Gas subsidi memang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu dan usaha mikro," ujarnya.
Menurut Riza, keberhasilan kebijakan tersebut membutuhkan dukungan seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, aparat desa, agen, hingga pangkalan LPG agar distribusi berjalan sesuai ketentuan.
"Kami berharap surat edaran ini menjadi momentum untuk bersama-sama menjaga ketersediaan LPG subsidi di Ketapang. Jika penggunaannya tepat sasaran, maka pasokan untuk masyarakat yang membutuhkan akan lebih terjamin," pungkasnya. (Adi LC)
KALBARONLINE.com – Pemerintah Kabupaten Ketapang menerbitkan kebijakan baru untuk mengatasi kelangkaan LPG subsidi 3 kilogram yang masih terjadi di sejumlah wilayah.
Melalui Surat Edaran Nomor 41 Tahun 2026 tentang Penggunaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram, Bupati Ketapang Alexander Wilyo mengimbau aparatur sipil negara (ASN) serta pelaku usaha menengah ke atas untuk tidak lagi menggunakan LPG bersubsidi.
Surat edaran yang ditandatangani pada 22 Juni 2026 tersebut ditujukan kepada seluruh ASN, restoran, hotel, kafe, serta pelaku usaha menengah hingga besar agar beralih menggunakan LPG non-subsidi ukuran 5 kilogram maupun 12 kilogram.
Kebijakan ini bertujuan agar LPG 3 kilogram yang mendapat subsidi pemerintah benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat kurang mampu dan pelaku usaha mikro sebagai kelompok penerima manfaat.
Dalam surat edarannya, Alexander Wilyo menegaskan bahwa LPG 3 kilogram merupakan barang bersubsidi yang penggunaannya harus tepat sasaran. Langkah tersebut juga diharapkan mampu mengurangi potensi kelangkaan gas yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
Selain mengatur penggunaan LPG subsidi, pemerintah daerah juga meminta pemilik pangkalan dan agen LPG 3 kilogram bertanggung jawab dalam proses pendistribusian. Penjualan diwajibkan dilakukan langsung kepada masyarakat kurang mampu dan pelaku usaha mikro sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.
null
Pengawasan distribusi LPG subsidi juga melibatkan camat, lurah, dan kepala desa. Mereka diminta aktif memantau penyaluran gas bersubsidi di wilayah masing-masing serta melaporkan setiap dugaan penyimpangan sesuai kewenangan yang dimiliki.
Pemerintah Kabupaten Ketapang berharap kebijakan tersebut dapat memperbaiki tata kelola distribusi LPG subsidi sehingga kebutuhan masyarakat kecil terhadap gas 3 kilogram dapat terpenuhi secara merata.
Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Kabupaten Ketapang, Riza, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Ketapang.
"Kami mendukung penuh langkah Bupati Ketapang yang mengimbau ASN, pelaku usaha restoran, hotel, kafe, dan usaha menengah ke atas agar tidak lagi menggunakan LPG 3 kilogram. Gas subsidi memang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu dan usaha mikro," ujarnya.
Menurut Riza, keberhasilan kebijakan tersebut membutuhkan dukungan seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, aparat desa, agen, hingga pangkalan LPG agar distribusi berjalan sesuai ketentuan.
"Kami berharap surat edaran ini menjadi momentum untuk bersama-sama menjaga ketersediaan LPG subsidi di Ketapang. Jika penggunaannya tepat sasaran, maka pasokan untuk masyarakat yang membutuhkan akan lebih terjamin," pungkasnya. (Adi LC)
Kalbar Online Premium Access
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini
✓
Akses Full Berita Premium
✓
Tanpa Iklan yang menganggu
✓
Akses multiplatform: Web, iOS & Android
Berita terkait
Pertamina Harap Masyarakat Kategori Mampu Beralih ke LPG Non Subsidi
Monday, 23 October 2017
Kenaikan Harga LPG Non Subsidi 12 Kg Jadi Penyebab Sulitnya Peroleh LPG 3 Kg
Tuesday, 12 December 2017
LPG 3 Kg Langka, Masyarakat Kapuas Hulu Beralih ke Kayu Bakar
Monday, 11 December 2017
Bupati Muda Imbau ASN Kubu Raya Gunakan Elpiji Non Subsidi
Saturday, 13 July 2019
Asap Tebal Selimuti Pontianak dan KKR, Disdikbud Kalbar Terbitkan Surat Edaran Libur
Sunday, 19 August 2018
Anggaran Covid-19 Diharapkan Transparan, KPK Terbitkan 3 Surat Edaran
Friday, 14 August 2020
Kemendikbud Terbitkan Edaran Larang Mahasiswa Ikut Demo Tolak UU Cipta Kerja
Saturday, 10 October 2020
BNPB Terbitkan Surat Edaran Peringatan Dini Cuaca Ekstrem
Sunday, 18 October 2020
Mendagri Terbitkan Edaran Antisipasi Penyebaran COVID-19 saat Libur Panjang
Friday, 23 October 2020
Pemkot Tangsel Terbitkan Edaran Pengetatan Prokes Jelang, Sesudah Nataru 2021, Berikut Isinya
Friday, 18 December 2020
Satgas COVID-19 Nasional Terbitkan Edaran Perketat Mobilitas Warga Selama Liburan
Monday, 21 December 2020
Comments (5)
-
Merrill Rayos 2 days ago ReplySed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
-
-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
-
-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
