Shopping cart
Your cart empty!
KALBARONLINE.com – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono meminta persoalan batas wilayah antara Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya menjadi perhatian serius sebelum Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kota Pontianak di Kalimantan Barat disahkan.
Menurut Edi, secara umum naskah akademik RUU Kota Pontianak telah sesuai dengan kondisi di lapangan. Namun, masih terdapat persoalan batas wilayah yang perlu diselesaikan agar tidak menimbulkan persoalan administrasi di kemudian hari.
Hal itu disampaikan Edi saat menghadiri Kunjungan Kerja Panitia Kerja Komisi II DPR RI terkait tujuh RUU Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat yang berlangsung di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (24/6/2026).
Edi menjelaskan, salah satu wilayah yang menjadi perhatian adalah kawasan Perumnas IV di Kecamatan Pontianak Timur yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kubu Raya.
Menurutnya, setelah terbitnya Permendagri Nomor 52 Tahun 2020 tentang Batas Daerah, kawasan tersebut masuk ke wilayah Kabupaten Kubu Raya. Padahal, warga setempat selama ini memiliki KTP Kota Pontianak dan sertifikat tanah yang tercatat dalam wilayah administrasi Kota Pontianak.
“Pada saat pemilu, mereka masuk wilayah Kubu Raya, warganya tidak memilih. Waktu pilkada, KPU menetapkan itu masuk wilayah kota, baru warganya memilih. Sampai sekarang warga inginnya masuk Kota Pontianak,” jelasnya.
Selain Perumnas IV, persoalan serupa juga terjadi di kawasan Perumahan Star Borneo Residence 7, Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur.
Edi menyebut warga berharap kompleks perumahan tersebut dapat masuk secara utuh ke wilayah Kota Pontianak agar memiliki kepastian administrasi yang lebih jelas.
Ia menegaskan, hanya dua kawasan tersebut yang hingga kini masih menjadi persoalan batas wilayah bagi Kota Pontianak. Di luar itu, Pemerintah Kota Pontianak mendukung penuh pembahasan dan penerbitan Undang-Undang Kota Pontianak.
“Kalau yang lain, saya sangat mendukung terwujudnya atau terbitnya Undang-Undang Kota Pontianak. Mudah-mudahan ini bisa cepat terealisasi dan menjadi pegangan kita,” katanya.
Edi juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Pontianak telah berkomunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya terkait persoalan tersebut. Ia berharap Gubernur Kalimantan Barat dapat memfasilitasi kesepakatan antara kedua daerah agar usulan revisi Permendagri Nomor 52 Tahun 2020 segera diajukan.
“Kami sebenarnya sudah bicara dengan Pak Bupati. Intinya minta difasilitasi Pak Gubernur untuk kita buat kesepakatan secepatnya, lalu diajukan revisi Permendagri 52 Tahun 2020 tentang batas wilayah,” ungkapnya.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menegaskan persoalan batas daerah harus segera diselesaikan agar tidak menjadi kendala ketika Undang-Undang Kota Pontianak diterbitkan.
Ia meminta hasil fasilitasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat nantinya segera dikoordinasikan dengan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri serta disampaikan kepada Komisi II DPR RI untuk dikawal bersama.
"Kalau berkenan nanti dikirimkan kepada kami juga biar kami kawal. Karena apa? Ini terkait dengan undang-undang ini. Jangan sampai nanti kita state di batas geografis, koordinat segala macam. Tapi kemudian permendagri-nya nggak menyesuaikan, ini jadi masalah," tegasnya.
Rifqinizamy berharap fasilitasi yang dilakukan Gubernur Kalbar dapat berjalan cepat. Sebab, keberadaan Undang-Undang Kabupaten/Kota nantinya tidak hanya memberikan kepastian terhadap luas wilayah dan batas daerah, tetapi juga memperkuat kepastian hukum terkait penyelenggaraan otonomi daerah secara keseluruhan. (*)
KALBARONLINE.com – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono meminta persoalan batas wilayah antara Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya menjadi perhatian serius sebelum Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kota Pontianak di Kalimantan Barat disahkan.
Menurut Edi, secara umum naskah akademik RUU Kota Pontianak telah sesuai dengan kondisi di lapangan. Namun, masih terdapat persoalan batas wilayah yang perlu diselesaikan agar tidak menimbulkan persoalan administrasi di kemudian hari.
Hal itu disampaikan Edi saat menghadiri Kunjungan Kerja Panitia Kerja Komisi II DPR RI terkait tujuh RUU Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat yang berlangsung di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (24/6/2026).
Edi menjelaskan, salah satu wilayah yang menjadi perhatian adalah kawasan Perumnas IV di Kecamatan Pontianak Timur yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kubu Raya.
Menurutnya, setelah terbitnya Permendagri Nomor 52 Tahun 2020 tentang Batas Daerah, kawasan tersebut masuk ke wilayah Kabupaten Kubu Raya. Padahal, warga setempat selama ini memiliki KTP Kota Pontianak dan sertifikat tanah yang tercatat dalam wilayah administrasi Kota Pontianak.
“Pada saat pemilu, mereka masuk wilayah Kubu Raya, warganya tidak memilih. Waktu pilkada, KPU menetapkan itu masuk wilayah kota, baru warganya memilih. Sampai sekarang warga inginnya masuk Kota Pontianak,” jelasnya.
Selain Perumnas IV, persoalan serupa juga terjadi di kawasan Perumahan Star Borneo Residence 7, Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur.
Edi menyebut warga berharap kompleks perumahan tersebut dapat masuk secara utuh ke wilayah Kota Pontianak agar memiliki kepastian administrasi yang lebih jelas.
Ia menegaskan, hanya dua kawasan tersebut yang hingga kini masih menjadi persoalan batas wilayah bagi Kota Pontianak. Di luar itu, Pemerintah Kota Pontianak mendukung penuh pembahasan dan penerbitan Undang-Undang Kota Pontianak.
“Kalau yang lain, saya sangat mendukung terwujudnya atau terbitnya Undang-Undang Kota Pontianak. Mudah-mudahan ini bisa cepat terealisasi dan menjadi pegangan kita,” katanya.
Edi juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Pontianak telah berkomunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya terkait persoalan tersebut. Ia berharap Gubernur Kalimantan Barat dapat memfasilitasi kesepakatan antara kedua daerah agar usulan revisi Permendagri Nomor 52 Tahun 2020 segera diajukan.
“Kami sebenarnya sudah bicara dengan Pak Bupati. Intinya minta difasilitasi Pak Gubernur untuk kita buat kesepakatan secepatnya, lalu diajukan revisi Permendagri 52 Tahun 2020 tentang batas wilayah,” ungkapnya.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menegaskan persoalan batas daerah harus segera diselesaikan agar tidak menjadi kendala ketika Undang-Undang Kota Pontianak diterbitkan.
Ia meminta hasil fasilitasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat nantinya segera dikoordinasikan dengan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri serta disampaikan kepada Komisi II DPR RI untuk dikawal bersama.
"Kalau berkenan nanti dikirimkan kepada kami juga biar kami kawal. Karena apa? Ini terkait dengan undang-undang ini. Jangan sampai nanti kita state di batas geografis, koordinat segala macam. Tapi kemudian permendagri-nya nggak menyesuaikan, ini jadi masalah," tegasnya.
Rifqinizamy berharap fasilitasi yang dilakukan Gubernur Kalbar dapat berjalan cepat. Sebab, keberadaan Undang-Undang Kabupaten/Kota nantinya tidak hanya memberikan kepastian terhadap luas wilayah dan batas daerah, tetapi juga memperkuat kepastian hukum terkait penyelenggaraan otonomi daerah secara keseluruhan. (*)
Kalbar Online Premium Access
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini
✓
Akses Full Berita Premium
✓
Tanpa Iklan yang menganggu
✓
Akses multiplatform: Web, iOS & Android
Berita terkait
Pemkot Pontianak Bakal Bentuk Tim Kajian Tindaklanjuti Polemik Wilayah Perumnas IV
Wednesday, 11 November 2020
Pemkot Pontianak Bakal Bentuk Tim Kajian Tindaklanjuti Polemik Wilayah Perumnas IV
Wednesday, 11 November 2020
Pemkot Pontianak Libatkan Pakar Kaji Wilayah Perumnas IV
Wednesday, 18 November 2020
Dana Pembinaan Minim, Sanggar Timban Star Borneo Air Upas Mampu Ukir Prestasi
Saturday, 24 November 2018
Aspirasi Tak Didengar, 172 Warga Komplek Star Borneo Residence 7 Memilih Golput
Thursday, 15 February 2024
Aspirasi Tak Didengar, 172 Warga Komplek Star Borneo Residence 7 Memilih Golput
Thursday, 15 February 2024
Gagal Beraksi! Dua Pencuri di Star Borneo 8 Ditangkap Warga, Satu Kabur
Monday, 24 February 2025
Warga Perumnas IV Datangi Kantor Bupati, Lagi Soal Sengketa Batas Wilayah
Thursday, 01 November 2018
Warga Perumnas IV Minta Pemkot Surati Kemendagri
Saturday, 12 September 2020
Lokakarya Mini Lintas Sektoral Puskesmas Perumnas II, Mutu Pelayanan Jadi Utama
Saturday, 30 September 2023
KPU Kubu Raya Belum Terima Perintah Migrasi Data Warga Perumnas IV
Thursday, 23 November 2023
Pemkot Pontianak Terus Dorong Pemenuhan Hak Anak, Edi Kamtono: Kita Sudah Perjuangkan Sejak Lama
Tuesday, 05 August 2025
Comments (5)
-
Merrill Rayos 2 days ago ReplySed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
-
-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
-
-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
