Shopping cart
Your cart empty!
KALBARONLINE.com – Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah menegaskan bahwa pemanfaatan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tidak dapat dilakukan secara bebas. Menurutnya, penggunaan SiLPA harus disesuaikan dengan komposisi, peruntukan, serta ketentuan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Hal itu disampaikannya usai Rapat Paripurna Pendapat Akhir Wali Kota Pontianak dan Persetujuan Bersama antara Wali Kota Pontianak dengan DPRD Kota Pontianak terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025 di DPRD Kota Pontianak, Selasa (30/6/2026).
“Pemanfaatan SiLPA harus dilihat berdasarkan komposisinya. Tidak semuanya bisa langsung digunakan karena ada yang sudah memiliki peruntukan tertentu,” ujarnya.
Amirullah menjelaskan, sebagian SiLPA berasal dari kegiatan pada tahun anggaran 2025 yang belum selesai dan harus diselesaikan pembayarannya pada tahun 2026. Selain itu, terdapat pula sejumlah kewajiban daerah yang turut memengaruhi alokasi penggunaan SiLPA.
“Ada kegiatan-kegiatan di tahun 2025 yang pada saat ini belum selesai dan harus kita bayarkan kembali di 2026. Itu kita alokasikan juga ke dalam SiLPA,” katanya.
Ia mengungkapkan, SiLPA APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025 tercatat sebesar Rp138,87 miliar. Dana tersebut nantinya akan menjadi bagian dari penerimaan pembiayaan dalam mekanisme penganggaran tahun berjalan.
“Selisih antara pendapatan, belanja, serta pembiayaan tersebut terdapat SiLPA sebesar Rp138,87 miliar,” jelasnya.
Menurut Amirullah, dalam mekanisme APBD, SiLPA dicatat sebagai penerimaan pembiayaan dan akan dialokasikan kembali melalui APBD Perubahan setelah dibahas bersama antara pemerintah daerah dan DPRD.
“Persetujuan bersama dilakukan melalui dua tim, yakni Badan Anggaran di legislatif dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah di eksekutif,” terangnya.
Ia menambahkan, pembahasan SiLPA merupakan bagian dari tahapan pengelolaan APBD, termasuk dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD yang menjadi tahap akhir pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya.
Dalam satu siklus APBD, terdapat tiga peraturan daerah yang saling berkaitan, yaitu Perda APBD murni, Perda Perubahan APBD, dan Perda Pertanggungjawaban APBD.
“Dalam rangka satu APBD itu ada tiga perda, mulai dari perda murni, perda perubahan, dan perda pertanggungjawaban,” ujarnya.
Amirullah menegaskan, penggunaan SiLPA bersifat dinamis karena harus menyesuaikan prioritas pembangunan, kewajiban pemerintah daerah, serta aturan penganggaran yang berlaku. Meski demikian, angka pertanggungjawaban APBD telah ditetapkan dan menjadi dasar dalam pembahasan APBD berikutnya.
“Yang jelas angkanya sudah tersaji. Nanti sesuai fungsi penganggaran, pengawasan, dan legislasi, akan dibahas bersama dalam penyusunan APBD,” pungkasnya. (*)
KALBARONLINE.com – Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah menegaskan bahwa pemanfaatan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tidak dapat dilakukan secara bebas. Menurutnya, penggunaan SiLPA harus disesuaikan dengan komposisi, peruntukan, serta ketentuan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Hal itu disampaikannya usai Rapat Paripurna Pendapat Akhir Wali Kota Pontianak dan Persetujuan Bersama antara Wali Kota Pontianak dengan DPRD Kota Pontianak terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025 di DPRD Kota Pontianak, Selasa (30/6/2026).
“Pemanfaatan SiLPA harus dilihat berdasarkan komposisinya. Tidak semuanya bisa langsung digunakan karena ada yang sudah memiliki peruntukan tertentu,” ujarnya.
Amirullah menjelaskan, sebagian SiLPA berasal dari kegiatan pada tahun anggaran 2025 yang belum selesai dan harus diselesaikan pembayarannya pada tahun 2026. Selain itu, terdapat pula sejumlah kewajiban daerah yang turut memengaruhi alokasi penggunaan SiLPA.
“Ada kegiatan-kegiatan di tahun 2025 yang pada saat ini belum selesai dan harus kita bayarkan kembali di 2026. Itu kita alokasikan juga ke dalam SiLPA,” katanya.
Ia mengungkapkan, SiLPA APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025 tercatat sebesar Rp138,87 miliar. Dana tersebut nantinya akan menjadi bagian dari penerimaan pembiayaan dalam mekanisme penganggaran tahun berjalan.
“Selisih antara pendapatan, belanja, serta pembiayaan tersebut terdapat SiLPA sebesar Rp138,87 miliar,” jelasnya.
Menurut Amirullah, dalam mekanisme APBD, SiLPA dicatat sebagai penerimaan pembiayaan dan akan dialokasikan kembali melalui APBD Perubahan setelah dibahas bersama antara pemerintah daerah dan DPRD.
“Persetujuan bersama dilakukan melalui dua tim, yakni Badan Anggaran di legislatif dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah di eksekutif,” terangnya.
Ia menambahkan, pembahasan SiLPA merupakan bagian dari tahapan pengelolaan APBD, termasuk dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD yang menjadi tahap akhir pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya.
Dalam satu siklus APBD, terdapat tiga peraturan daerah yang saling berkaitan, yaitu Perda APBD murni, Perda Perubahan APBD, dan Perda Pertanggungjawaban APBD.
“Dalam rangka satu APBD itu ada tiga perda, mulai dari perda murni, perda perubahan, dan perda pertanggungjawaban,” ujarnya.
Amirullah menegaskan, penggunaan SiLPA bersifat dinamis karena harus menyesuaikan prioritas pembangunan, kewajiban pemerintah daerah, serta aturan penganggaran yang berlaku. Meski demikian, angka pertanggungjawaban APBD telah ditetapkan dan menjadi dasar dalam pembahasan APBD berikutnya.
“Yang jelas angkanya sudah tersaji. Nanti sesuai fungsi penganggaran, pengawasan, dan legislasi, akan dibahas bersama dalam penyusunan APBD,” pungkasnya. (*)
Kalbar Online Premium Access
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini
✓
Akses Full Berita Premium
✓
Tanpa Iklan yang menganggu
✓
Akses multiplatform: Web, iOS & Android
Berita terkait
Wabup Kapuas Hulu: APBD 2024 Sisakan Rp 15 Miliar Silpa
Thursday, 26 June 2025
Kapuas Hulu Catat SiLPA APBD 2025 Rp101,6 Miliar, LSM Pertanyakan Pemanfaatannya
Wednesday, 29 July 2026
Rasionalisasi Target Pendapatan dan Belanja Upaya Pemkot Pontianak Tekan Silpa
Wednesday, 21 June 2023
Rasionalisasi Target Pendapatan dan Belanja Upaya Pemkot Pontianak Tekan Silpa
Wednesday, 21 June 2023
Pemkot Pontianak Pastikan SILPA Dimanfaatkan untuk Percepatan Pembangunan
Thursday, 04 June 2026
Sekda Pontianak: ASN Muda Harus Disiplin, Jangan Sembarangan Unggah di Medsos
Monday, 21 July 2025
Ribut Soal SILPA, Midji : Baru Bangun Tidur, Belum Gosok Gigi, Sudah Sarapan
Friday, 10 January 2020
Duh, Kok Anggota Dewan Tak Paham Soal SiLPA? Sutarmidji: Saya Mau Ketawa Saja
Saturday, 12 August 2023
Duh, Kok Anggota Dewan Tak Paham Soal SiLPA? Sutarmidji: Saya Mau Ketawa Saja
Saturday, 12 August 2023
Duh, Kok Anggota Dewan Tak Paham Soal SiLPA? Sutarmidji: Saya Mau Ketawa Saja
Saturday, 12 August 2023
Fraksi DPRD Kapuas Hulu Soroti dan Pertanyakan Transfer Belanja Daerah, Silpa hingga Pembayaran TPP ASN
Saturday, 23 September 2023
Midji Kasih Paham Muda Soal SiLPA, Akibat Pendapatan yang Over Target
Saturday, 26 October 2024
Comments (5)
-
Merrill Rayos 2 days ago ReplySed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
-
-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
-
-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
