Pontianak    

Disdik Kalbar Larang Jual Beli Seragam di Sekolah, Kepsek Terancam Dicopot Jika Melanggar

Oleh : Redaksi KalbarOnline
Saturday, 18 July 2026
Disdik Kalbar Larang Jual Beli Seragam di Sekolah, Kepsek Terancam Dicopot Jika Melanggar
Disdik Kalbar melarang sekolah menjual seragam atau mengarahkan pembelian. Kepsek yang melanggar terancam dicopot (Foto: Lid/KALBARONLINE.com)
WhatsApp Icon
Ukuran Font
Kecil Besar

KALBARONLINE.com – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Barat, Syarif Faisal Indahmawan Alkadri, menegaskan seluruh SMA, SMK, dan SLB negeri dilarang menjual seragam maupun mengarahkan orang tua membeli seragam di toko tertentu.

Menurut Faisal, sekolah hanya berwenang menetapkan model dan atribut seragam yang wajib dikenakan siswa. Adapun orang tua memiliki kebebasan untuk membeli seragam di tempat mana pun sesuai pilihan masing-masing.

"Sekolah tidak diperkenankan melakukan jual beli seragam. Orang tua bisa memilih sendiri di mana membelinya. Sekolah hanya menentukan modelnya, seperti lambang OSIS SMA, dasi, emblem sekolah, nama, dan atribut lainnya," kata Faisal.

Ia juga menegaskan sekolah tidak boleh menjadikan toko tertentu sebagai rujukan atau tempat wajib pembelian seragam.

"Sekolah tidak boleh menentukan harus membeli di mana, apalagi menjajakan seragam dari toko tertentu," ujarnya.

Faisal menjelaskan, larangan tersebut telah dituangkan dalam fakta integritas yang ditandatangani setiap kepala sekolah saat dilantik atau diangkat dalam jabatannya.

Dalam dokumen tersebut, kepala sekolah menyatakan bersedia menerima sanksi apabila terbukti melakukan praktik jual beli seragam di sekolah maupun memaksa orang tua membeli seragam di tempat yang ditentukan.

"Sanksinya sudah ada dalam fakta integritas kepala sekolah saat pengangkatan. Jika ditemukan melakukan jual beli seragam atau memaksa orang tua membeli seragam di sekolah maupun toko yang diarahkan sekolah, konsekuensinya sesuai fakta integritas adalah mengundurkan diri dari jabatan kepala sekolah," tegas Faisal.

Ia mengingatkan seluruh satuan pendidikan agar mematuhi ketentuan tersebut demi menghindari beban tambahan bagi orang tua siswa sekaligus menjaga transparansi dan integritas dalam penyelenggaraan pendidikan di Kalimantan Barat. (Lid)

Artikel Selanjutnya
Jelang Porprov XIV Kalbar 2026, Praktisi Olahraga Ingatkan Pentingnya Peran Pemerintah Majukan Olahraga
Saturday, 18 July 2026
Artikel Sebelumnya
50 Pelajar Wilayah 3T Kalbar Terima Beasiswa ADEM, Sekolah hingga Biaya Hidup Ditanggung Pemerintah
Saturday, 18 July 2026

Berita terkait