Pontianak

Sopir Truk Mengadu ke Gubernur Kalbar, Keluhkan Sulit Dapat Solar Subsidi hingga Dugaan SPBU Nakal

	Oleh : Redaksi KalbarOnline
	Monday, 27 July 2026

Sopir truk mengadu ke Gubernur Kalbar soal sulitnya solar subsidi dan dugaan SPBU nakal, Pertamina siap tindak pelanggaran (Foto: Lid/KALBARONLINE.com)

Ukuran Font

Kecil Besar

KALBARONLINE.com – Puluhan sopir truk ekspedisi dan kendaraan angkutan yang tergabung dalam Persatuan Sopir Kalimantan Barat mengadukan sulitnya memperoleh solar subsidi kepada Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, dalam audiensi di Kantor Gubernur Kalbar, Senin (27/7/2026).

Pertemuan tersebut turut dihadiri perwakilan PT Pertamina Patra Niaga dan Polda Kalbar. Dalam kesempatan itu, para sopir menyampaikan sembilan tuntutan, mulai dari pembentukan tim pengawas distribusi BBM subsidi hingga penindakan terhadap SPBU maupun pihak-pihak yang diduga menyalahgunakan penyaluran solar subsidi.

Koordinator Persatuan Sopir Kalimantan Barat, Muhammad Ali, mengatakan persoalan distribusi solar subsidi bukan kali pertama mereka sampaikan kepada pemerintah.

Sebelumnya, para sopir telah beberapa kali melakukan audiensi dengan Sekretaris Daerah Kalbar, Wakil Gubernur, hingga DPRD Kalbar. Mereka juga sempat menggelar aksi di Bundaran Alianyang.

"Ini bukan kali pertama kami menyelesaikan masalah perminyakan ini. Sebelumnya sudah bertemu Pak Sekda, DPRD Provinsi, bahkan dua kali aksi di Bundaran Alianyang dan bertemu Pak Wakil Gubernur. Kali ini Alhamdulillah diterima langsung oleh Pak Gubernur," kata Ali.

Ia berharap hasil pertemuan tersebut tidak berhenti pada kesepakatan semata, tetapi benar-benar diwujudkan melalui langkah konkret di lapangan.

"Kami ingin keputusan pemerintah daerah, Pertamina, maupun aparat penegak hukum benar-benar berpihak kepada pengguna yang memang berhak mendapatkan solar subsidi," ujarnya.

Dalam audiensi itu, Ali juga menyoroti dugaan berbagai praktik penyimpangan di sejumlah SPBU. Menurutnya, masih ditemukan modus pelangsiran hingga dugaan permainan harga yang menyebabkan sopir angkutan kesulitan memperoleh solar subsidi.

"Ada yang menggunakan pelangsir dengan mengatasnamakan masyarakat, sehingga kami yang benar-benar membutuhkan justru tidak kebagian. Bahkan untuk mendapatkan solar subsidi kami harus mengantre sampai berhari-hari. Ada juga SPBU yang diduga bermain harga," katanya.

Menanggapi keluhan tersebut, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menegaskan pemerintah provinsi akan segera menindaklanjuti laporan para sopir bersama Pertamina dan aparat penegak hukum.

Ia menyoroti dugaan adanya SPBU yang menjual solar subsidi di atas harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.

"Kalau memang ada SPBU yang menjual BBM subsidi di atas HET, itu sudah melanggar aturan. Selain itu juga ada persoalan pelangsir yang menggunakan barcode berkali-kali," kata Norsan.

Menurutnya, pengawasan distribusi BBM subsidi akan melibatkan berbagai pihak, di antaranya Dinas Perhubungan, Organda, Hiswana Migas, Pertamina, hingga Polda Kalbar.

"Kami dari Pemprov besok akan menindaklanjuti keluhan ini kepada Pertamina dan Hiswana Migas. Untuk penindakan memang bukan ranah pemerintah daerah, tetapi kewenangannya ada di Pertamina dan aparat penegak hukum," ujarnya.

Sementara itu, Sales Area Manager Pertamina Patra Niaga Wilayah Kalimantan Barat, Widhi Tri Adhi Hidayat, memastikan pihaknya tetap berkomitmen menyalurkan BBM subsidi sesuai kuota dan ketentuan yang berlaku.

Ia menegaskan Pertamina tidak akan mentoleransi SPBU yang terbukti melakukan pelanggaran.

"Kalau memang terbukti melakukan pelanggaran, sanksinya mulai dari skorsing sampai pencabutan izin usaha," kata Widhi.

Menurutnya, Pertamina telah menerapkan berbagai sistem pengawasan, seperti Subsidi Tepat dan digitalisasi penyaluran BBM subsidi. Selain itu, pengawasan juga dilakukan bersama pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.

Widhi mengungkapkan, ribuan barcode kendaraan di Kalimantan Barat telah diblokir karena terindikasi disalahgunakan untuk memperoleh BBM subsidi.

"Barcode yang khusus di Kalbar sudah ribuan kami blokir karena terindikasi disalahgunakan. Kalau ada masyarakat yang merasa barcode-nya terblokir padahal digunakan untuk keperluan pribadi, silakan menghubungi kami untuk dilakukan pengecekan," pungkasnya. (Lid)