Shopping cart
Your cart empty!
KALBARONLINE.com – Pemerintah Kabupaten Melawi bersama DPRD Kabupaten Melawi menyepakati Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2027.
Kesepakatan tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Melawi dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi, pengambilan keputusan persetujuan DPRD serta penandatanganan Nota Kesepakatan antara Bupati Melawi dan DPRD Kabupaten Melawi terhadap Rancangan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2027, Kamis (13/8/2026).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Melawi Hendegi Januardi Usfa Yursa, S.IP., beserta unsur Wakil Pimpinan DPRD Kabupaten Melawi, para anggota DPRD dan jajaran Pemerintah Kabupaten Melawi.
Bupati Melawi H. Dadi Sunarya Usfa Yursa mengatakan, pengambilan keputusan persetujuan DPRD dan penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS merupakan tahapan penting dalam proses penyusunan APBD Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2027.
Menurutnya, kesepakatan tersebut menjadi langkah awal untuk melanjutkan tahapan penyusunan APBD sekaligus mencerminkan sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menentukan arah kebijakan anggaran daerah.
“Kiranya pengambilan keputusan persetujuan DPRD Kabupaten Melawi dan penandatanganan nota kesepakatan bersama terhadap KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 antara Bupati Melawi dan DPRD Kabupaten Melawi menjadi langkah awal yang baik dalam melanjutkan tahapan penyusunan APBD selanjutnya,” ujar Dadi.
Bupati menjelaskan, KUA dan PPAS Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2027 yang disepakati bersama telah melalui berbagai tahapan. Proses tersebut diawali dengan penyampaian rancangan KUA dan PPAS dari Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kepada Bupati, kemudian penyampaian rancangan KUA dan PPAS dari Bupati kepada Ketua DPRD hingga pembahasan bersama antara Pemerintah Kabupaten Melawi dan DPRD.
“KUA dan PPAS Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2027 yang disetujui bersama hari ini telah melalui berbagai tahapan, di antaranya penyampaian rancangan KUA dan PPAS dari Ketua TAPD kepada Bupati, penyampaian rancangan KUA dan PPAS dari Bupati kepada Ketua DPRD dan pembahasan rancangan KUA dan PPAS antara pemerintah dan DPRD,” jelasnya.
Menurut Bupati, seluruh tahapan tersebut penting untuk memastikan kebijakan anggaran yang disusun dapat mengakomodasi berbagai kebutuhan pembangunan daerah. Pembahasan bersama antara eksekutif dan legislatif juga diharapkan menghasilkan kebijakan anggaran yang lebih terarah dan sesuai dengan prioritas pembangunan Kabupaten Melawi.
“Pelaksanaan tahapan yang komprehensif ini diharapkan dapat menciptakan APBD Kabupaten Melawi yang terencana, efisien dan akuntabel,” ungkapnya.
Bupati menegaskan, APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Karena itu, penyusunan APBD tidak hanya berkaitan dengan angka-angka anggaran, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menentukan arah pembangunan dan pelayanan publik selama satu tahun anggaran.
Berdasarkan kesepakatan KUA-PPAS tersebut, pendapatan daerah Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2027 diproyeksikan sebesar Rp916,761 miliar. Angka tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp104,536 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp812,23 miliar.
Sementara dari sisi belanja daerah, alokasi belanja pegawai diproyeksikan sebesar Rp488,22 miliar, sedangkan belanja modal sebesar Rp54,60 miliar. Komposisi tersebut menjadi bagian dari kebijakan penganggaran daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Melawi.
Penyusunan proyeksi pendapatan dan belanja tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah serta berbagai prioritas pembangunan. Pemerintah Kabupaten Melawi bersama DPRD diharapkan dapat terus mengawal agar penggunaan anggaran benar-benar diarahkan pada program yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Bupati juga memberikan apresiasi dan menyampaikan terima kasih kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD Kabupaten Melawi yang telah memberikan persetujuan terhadap KUA dan PPAS APBD Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2027.
“Saya memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi yang telah memberikan persetujuan atas KUA PPAS APBD Kabupaten Melawi Tahun 2027 tersebut,” kata Bupati.
Dengan disepakatinya KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2027, Pemerintah Kabupaten Melawi dan DPRD selanjutnya akan melanjutkan tahapan penyusunan APBD sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kesepakatan tersebut diharapkan menjadi landasan dalam mewujudkan APBD Kabupaten Melawi yang terencana, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, sekaligus mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan serta peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Melawi. (*)
KALBARONLINE.com – Pemerintah Kabupaten Melawi bersama DPRD Kabupaten Melawi menyepakati Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2027.
Kesepakatan tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Melawi dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi, pengambilan keputusan persetujuan DPRD serta penandatanganan Nota Kesepakatan antara Bupati Melawi dan DPRD Kabupaten Melawi terhadap Rancangan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2027, Kamis (13/8/2026).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Melawi Hendegi Januardi Usfa Yursa, S.IP., beserta unsur Wakil Pimpinan DPRD Kabupaten Melawi, para anggota DPRD dan jajaran Pemerintah Kabupaten Melawi.
Bupati Melawi H. Dadi Sunarya Usfa Yursa mengatakan, pengambilan keputusan persetujuan DPRD dan penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS merupakan tahapan penting dalam proses penyusunan APBD Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2027.
Menurutnya, kesepakatan tersebut menjadi langkah awal untuk melanjutkan tahapan penyusunan APBD sekaligus mencerminkan sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menentukan arah kebijakan anggaran daerah.
“Kiranya pengambilan keputusan persetujuan DPRD Kabupaten Melawi dan penandatanganan nota kesepakatan bersama terhadap KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 antara Bupati Melawi dan DPRD Kabupaten Melawi menjadi langkah awal yang baik dalam melanjutkan tahapan penyusunan APBD selanjutnya,” ujar Dadi.
Bupati menjelaskan, KUA dan PPAS Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2027 yang disepakati bersama telah melalui berbagai tahapan. Proses tersebut diawali dengan penyampaian rancangan KUA dan PPAS dari Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kepada Bupati, kemudian penyampaian rancangan KUA dan PPAS dari Bupati kepada Ketua DPRD hingga pembahasan bersama antara Pemerintah Kabupaten Melawi dan DPRD.
“KUA dan PPAS Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2027 yang disetujui bersama hari ini telah melalui berbagai tahapan, di antaranya penyampaian rancangan KUA dan PPAS dari Ketua TAPD kepada Bupati, penyampaian rancangan KUA dan PPAS dari Bupati kepada Ketua DPRD dan pembahasan rancangan KUA dan PPAS antara pemerintah dan DPRD,” jelasnya.
Menurut Bupati, seluruh tahapan tersebut penting untuk memastikan kebijakan anggaran yang disusun dapat mengakomodasi berbagai kebutuhan pembangunan daerah. Pembahasan bersama antara eksekutif dan legislatif juga diharapkan menghasilkan kebijakan anggaran yang lebih terarah dan sesuai dengan prioritas pembangunan Kabupaten Melawi.
“Pelaksanaan tahapan yang komprehensif ini diharapkan dapat menciptakan APBD Kabupaten Melawi yang terencana, efisien dan akuntabel,” ungkapnya.
Bupati menegaskan, APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Karena itu, penyusunan APBD tidak hanya berkaitan dengan angka-angka anggaran, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menentukan arah pembangunan dan pelayanan publik selama satu tahun anggaran.
Berdasarkan kesepakatan KUA-PPAS tersebut, pendapatan daerah Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2027 diproyeksikan sebesar Rp916,761 miliar. Angka tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp104,536 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp812,23 miliar.
Sementara dari sisi belanja daerah, alokasi belanja pegawai diproyeksikan sebesar Rp488,22 miliar, sedangkan belanja modal sebesar Rp54,60 miliar. Komposisi tersebut menjadi bagian dari kebijakan penganggaran daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Melawi.
Penyusunan proyeksi pendapatan dan belanja tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah serta berbagai prioritas pembangunan. Pemerintah Kabupaten Melawi bersama DPRD diharapkan dapat terus mengawal agar penggunaan anggaran benar-benar diarahkan pada program yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Bupati juga memberikan apresiasi dan menyampaikan terima kasih kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD Kabupaten Melawi yang telah memberikan persetujuan terhadap KUA dan PPAS APBD Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2027.
“Saya memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi yang telah memberikan persetujuan atas KUA PPAS APBD Kabupaten Melawi Tahun 2027 tersebut,” kata Bupati.
Dengan disepakatinya KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2027, Pemerintah Kabupaten Melawi dan DPRD selanjutnya akan melanjutkan tahapan penyusunan APBD sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kesepakatan tersebut diharapkan menjadi landasan dalam mewujudkan APBD Kabupaten Melawi yang terencana, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, sekaligus mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan serta peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Melawi. (*)
Kalbar Online Premium Access
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini
✓
Akses Full Berita Premium
✓
Tanpa Iklan yang menganggu
✓
Akses multiplatform: Web, iOS & Android
Berita terkait
DPRD dan Pemkab Sepakati KUA PPAS APBD Melawi 2022
Saturday, 28 August 2021
Pemkab Ketapang dan DPRD Sepakati KUA-PPAS APBD Perubahan 2021
Monday, 30 August 2021
Pemprov dan DPRD Kalbar Sepakati KUA-PPAS APBD 2021
Wednesday, 12 August 2020
Pemprov dan DPRD Kalbar Sepakati KUA-PPAS APBD 2021
Wednesday, 12 August 2020
Pemkab dan DPRD Ketapang Sepakati KUA-PPAS Tahun Anggaran 2022
Friday, 13 August 2021
Pemkab dan DPRD Ketapang Sepakati KUA PPAS 2023
Tuesday, 16 August 2022
Pemkab dan DPRD Ketapang Sepakati KUA PPAS 2023
Tuesday, 16 August 2022
Pemkab dan Dewan Kubu Raya Sepakati KUA-PPAS 2020
Friday, 13 September 2019
APBD Melawi 2023, Pendapatan Daerah Diproyeksikan Capai Rp 1.039 Triliun
Tuesday, 11 October 2022
Badan Anggaran DPRD Gelar Rapat Finalisasi KUA-PPAS P-APBD dengan TAPD
Tuesday, 23 August 2022
DPRD Sepakati Bersama KKUA dan PPAS Perubahan APBD 2022 Provinsi Kalbar
Friday, 09 September 2022
Comments (5)
-
Merrill Rayos 2 days ago ReplySed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
-
-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
-
-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
