KALBARONLINE.com – Koordinator Pusat Federasi Organisasi Mahasiswa Daerah (Fomda) Kalbar Syarif Falmu membantah anggapan bahwa mahasiswa hanya menyampaikan kritik tanpa berkontribusi dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalimantan Barat.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah dialog Gubernur Kalbar Ria Norsan dengan mahasiswa di Bundaran Bandara Internasional Supadio Pontianak, Kubu Raya, Kamis (3/9/2026) siang, memanas.
Peristiwa itu terjadi ketika Norsan hendak menjemput Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Namun, sebelum menuju bandara, Norsan dicegat Aliansi Mahasiswa Kalbar yang hendak menyampaikan sejumlah tuntutan terkait kondisi Karhutla dan kabut asap di Kalbar.
Awalnya, dialog antara Norsan dan mahasiswa berlangsung santai. Namun, suasana mulai tegang ketika pembicaraan memasuki persoalan penanganan Karhutla dan kontribusi mahasiswa dalam menghadapi bencana tersebut.
Dalam dialog itu, Norsan menyatakan dirinya belum melihat mahasiswa turun langsung ke lapangan selama empat hari terakhir saat dirinya melakukan peninjauan penanganan Karhutla.
“Saya sudah 4 hari ini (turun) belum ada mahasiswa yang turun,” kata Norsan.
Pernyataan tersebut kemudian dipersoalkan mahasiswa. Mereka membantah anggapan bahwa mahasiswa tidak turun ke lapangan atau tidak memberikan kontribusi dalam penanganan Karhutla.
Ketegangan pun meningkat hingga Norsan tersulut emosi saat terlibat adu argumen dengan mahasiswa.
“Heh kau nih,” ucap Norsan seraya mengepalkan tangan dan menunjukkan gestur hendak menyikut.
Dalam video yang beredar, sejumlah pria terlihat langsung melerai dan menarik Norsan menjauh dari kelompok mahasiswa.
“Eh, ngape emosi gitu?” tanya seorang mahasiswa dalam video tersebut.
Syarif Falmu mengatakan mahasiswa datang untuk menyampaikan fakta dan kondisi yang mereka lihat selama Karhutla berlangsung. Menurutnya, mahasiswa juga mempertanyakan kehadiran pemerintah pusat yang dinilai belum memberikan solusi konkret terhadap persoalan Karhutla di Kalbar.
“Yang kita sampaikan kepada Gubernur kan terkait fakta. Kita berbicara tentang media yang beredar dan sebagainya,” kata Syarif Falmu dalam keterangan yang diterima, Jumat (4/9/2026).
Syarif Falmu menyinggung kedatangan sejumlah pejabat pemerintah pusat ke Kalbar yang menurutnya belum memberikan dampak nyata bagi penanganan Karhutla.
“Bahwasannya hari ini memang sekali pemerintah pusat hadir hanya sebagai kegiatan seremonial, foto-foto dan pulang,” ujarnya.
Mahasiswa Klaim Turun Langsung
Syarif Falmu membantah anggapan bahwa mahasiswa hanya menyampaikan kritik tanpa ikut membantu penanganan di lapangan. Dia mengatakan mahasiswa justru terlibat langsung sebagai relawan dalam penanganan Karhutla di Kubu Raya.
“Dan terkait mereka menyampaikan bahwasannya mahasiswa tidak melakukan tindakan kontribusi kerja sama, toh, saya rasa dia kurang update,” katanya.
Syarif Falmu menyebut mahasiswa ikut menjadi relawan di Kubu Raya. Selain itu, mahasiswa juga membuka posko bantuan bagi masyarakat terdampak Karhutla di kawasan Bundaran Digulis Pontianak.
“Hari ini di Kubu Raya itu mahasiswa yang menjadi relawan. Dan yang menjadi relawan kebakaran itu juga mahasiswa. Di Bundaran Digulis yang melakukan posko bantuan kebakaran, itu juga mahasiswa,” tegas Syarif Falmu.
Syarif Falmu menilai pernyataan mengenai minimnya kontribusi mahasiswa menunjukkan pemerintah daerah belum melihat seluruh aktivitas masyarakat dan mahasiswa dalam menghadapi Karhutla.
Dia meminta Gubernur Kalbar melihat langsung kondisi di lapangan sebelum memberikan penilaian terhadap gerakan mahasiswa.
“Itu adalah sebuah pengetahuan yang pendek, pengamatan yang pendek saya rasa terhadap Gubernur. Seharusnya dia lebih membuka matanya lagi, agar melihat faktanya seperti apa,” ujarnya.
Syarif Falmu juga mengatakan mahasiswa tidak ingin pemerintah daerah hanya mengikuti narasi pemerintah pusat mengenai kondisi Karhutla.
“Jangan sampai pemerintah pusat kita sama dengan pemerintah daerah kita,” tegasnya.
Mahasiswa Desak Solusi Konkret
Aksi mahasiswa di Bundaran Bandara Supadio tersebut membawa sejumlah tuntutan terkait penanganan Karhutla dan kabut asap di Kalbar.
Mahasiswa meminta pemerintah menghadirkan solusi konkret, memperkuat mitigasi, serta mengusut dan memberikan sanksi terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab atas kebakaran.
Mereka juga mendesak pemerintah mempertimbangkan penetapan Karhutla di Kalimantan dan Sumatera sebagai bencana nasional.
Kondisi kabut asap juga berdampak terhadap agenda pemerintah pusat. Rencana kedatangan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni ke Kalbar sebelumnya sempat terkendala karena pesawat rombongan tidak dapat mendarat di Bandara Supadio akibat jarak pandang yang disebut hanya sekitar 100 meter.
Situasi tersebut turut menjadi sorotan mahasiswa. Mereka menilai kondisi kabut asap saat ini menunjukkan penanganan Karhutla masih membutuhkan langkah yang lebih serius dan terukur. (Tim)
