KALBARONLINE.com – Pemerintah Kota Pontianak terus memperkuat literasi dan inklusi keuangan masyarakat melalui edukasi, perluasan akses layanan keuangan, serta kolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, dan industri jasa keuangan.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, peningkatan literasi keuangan penting agar masyarakat tidak sekadar memiliki akses terhadap produk keuangan, tetapi juga memahami cara menggunakan layanan tersebut secara aman, tepat, dan bertanggung jawab.
“Sekarang akses keuangan semakin luas dan produknya semakin beragam. Yang perlu kita pastikan adalah masyarakat memahami manfaat, risiko dan cara menggunakan produk keuangan dengan benar,” ujarnya usai peluncuran Bulan Inklusi Keuangan 2026 di Gaia Mall, Jumat (30/10/2026).
Menurut Edi, Pemkot Pontianak bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) terus mendorong berbagai program yang menyasar pelajar, pelaku UMKM, hingga masyarakat umum.
Ia menilai literasi harus berjalan seiring dengan inklusi. Semakin luas akses masyarakat terhadap produk keuangan, semakin penting pula peningkatan pemahaman agar masyarakat tidak mudah terjebak penipuan, investasi ilegal, maupun layanan keuangan yang tidak sesuai kebutuhan.
“Jangan sampai masyarakat sudah menggunakan berbagai produk keuangan, tetapi belum memahami risikonya. Karena itu edukasi harus terus dilakukan,” katanya.
Upaya tersebut juga diperkuat melalui digitalisasi pelayanan Pemkot Pontianak. Berbagai transaksi daerah, termasuk pembayaran pajak, terus diarahkan melalui kanal nontunai untuk memberikan kemudahan sekaligus membiasakan masyarakat dengan transaksi keuangan digital.
Namun, Edi mengingatkan bahwa penggunaan layanan digital harus diikuti pemahaman mengenai keamanan transaksi.
“Masyarakat harus tahu bagaimana menjaga data pribadi, tidak mudah memberikan OTP dan tidak mudah percaya tawaran investasi maupun pinjaman yang tidak jelas,” jelasnya.
Upaya Pemkot Pontianak tersebut mendapat apresiasi dari OJK Kalimantan Barat. Kepala OJK Kalbar Rochma Hidayati menyebut Pontianak sebagai kota dengan capaian terbaik di wilayah Kalimantan dalam pelaksanaan program TPAKD.
“Untuk tingkat kota, ada sembilan kota di wilayah Kalimantan. Apresiasi kepada Bapak Edi Rusdi Kamtono, Pontianak terbaik di seluruh wilayah Kalimantan,” ujarnya.
Menurut OJK, capaian tersebut menjadi bagian dari kinerja TPAKD di Kalimantan Barat yang secara umum menunjukkan hasil positif. Berdasarkan monitoring dan evaluasi tahun 2025, realisasi capaian agregat rata-rata TPAKD Kalimantan Barat mencapai 135 persen. Seluruh 14 kabupaten/kota juga tercatat memiliki capaian di atas 100 persen.
Sementara itu, berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2026, tingkat literasi keuangan Kalimantan Barat tercatat 70,61 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 69,57 persen.
Adapun indeks inklusi keuangan Kalbar berada di angka 92,72 persen, sedikit di bawah angka nasional sebesar 93,61 persen. Kondisi ini menjadi pekerjaan bersama agar perluasan akses layanan keuangan diikuti peningkatan pemahaman masyarakat.
Rochma menilai kesenjangan antara literasi dan inklusi perlu menjadi perhatian. Sebab, masih ada masyarakat yang menggunakan produk keuangan tanpa memahami sepenuhnya manfaat maupun risikonya.
“Kalau inklusi tinggi tetapi literasinya tertinggal, di situlah ada celah terjadinya penipuan, investasi ilegal maupun pinjaman yang tidak dipahami dengan baik,” katanya.
OJK juga mencatat sekitar 95,4 persen pelajar di Kalimantan Barat telah memiliki rekening Simpanan Pelajar. Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan target nasional sebesar 91 persen.
“Tujuan akhirnya adalah masyarakat semakin cakap mengelola keuangan, semakin mudah mengakses layanan yang legal dan aman, serta semakin terlindungi dari risiko keuangan,” pungkasnya. (*)
