Shopping cart
Your cart empty!
KALBARONLINE.com – Beban fiskal Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu masih menjadi perhatian. Rencana pengambilalihan pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru dan tenaga kesehatan oleh pemerintah pusat hingga kini disebut belum memiliki petunjuk teknis yang jelas.
Akibatnya, Pemkab Kapuas Hulu masih harus menganggarkan sendiri lebih dari Rp147 miliar untuk membayar gaji dan tunjangan ribuan PPPK tersebut.
Anggota DPRD Kapuas Hulu dari Fraksi Partai Demokrat, Andi Aswad, menilai kondisi tersebut cukup berat bagi kemampuan keuangan daerah.
Menurutnya, jumlah PPPK guru di Kapuas Hulu mencapai sekitar 1.800 orang, sedangkan PPPK tenaga kesehatan berjumlah sekitar 900 orang. Totalnya mencapai 2.700 pegawai.
"Jumlahnya sangat besar. Ini berakibat juga kepada tunjangan pegawai yang dipotong sama seperti Tahun Anggaran 2026," ungkap Andi Aswad.
Ia menjelaskan, keterbatasan kemampuan fiskal daerah membuat pemerintah harus melakukan penyesuaian anggaran, termasuk terhadap tunjangan pegawai.
Namun, DPRD bersama pihak eksekutif telah menyepakati bahwa apabila pembiayaan gaji dan tunjangan PPPK guru serta tenaga kesehatan benar-benar diambil alih pemerintah pusat, tunjangan pegawai yang sebelumnya dipotong akan menjadi prioritas untuk dikembalikan.
"Jika realisasi gaji dan tunjangan teman-teman PPPK guru dan tenaga kesehatan benar-benar direalisasikan oleh pemerintah pusat, maka hal pertama yang dilakukan adalah mengembalikan tunjangan pegawai yang dipotong tersebut," tegas Andi.
Menurutnya, pengembalian tunjangan tersebut merupakan kewajiban Pemkab Kapuas Hulu apabila kondisi keuangan daerah sudah memungkinkan setelah adanya pengalihan beban pembiayaan dari pemerintah pusat.
Ia menegaskan, pemotongan tunjangan pegawai saat ini bersifat sementara sambil menunggu kejelasan kebijakan dari pemerintah pusat.
Dengan demikian, ribuan PPPK dan ASN di lingkungan Pemkab Kapuas Hulu masih menantikan kepastian dari pemerintah pusat terkait skema pembiayaan tersebut.
Andi berharap rencana pengambilalihan pembiayaan dapat segera memperoleh kejelasan. Jika terealisasi, beban APBD Kapuas Hulu diharapkan berkurang sehingga tunjangan pegawai yang sebelumnya dipotong dapat kembali normal. (Haq)
KALBARONLINE.com – Beban fiskal Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu masih menjadi perhatian. Rencana pengambilalihan pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru dan tenaga kesehatan oleh pemerintah pusat hingga kini disebut belum memiliki petunjuk teknis yang jelas.
Akibatnya, Pemkab Kapuas Hulu masih harus menganggarkan sendiri lebih dari Rp147 miliar untuk membayar gaji dan tunjangan ribuan PPPK tersebut.
Anggota DPRD Kapuas Hulu dari Fraksi Partai Demokrat, Andi Aswad, menilai kondisi tersebut cukup berat bagi kemampuan keuangan daerah.
Menurutnya, jumlah PPPK guru di Kapuas Hulu mencapai sekitar 1.800 orang, sedangkan PPPK tenaga kesehatan berjumlah sekitar 900 orang. Totalnya mencapai 2.700 pegawai.
"Jumlahnya sangat besar. Ini berakibat juga kepada tunjangan pegawai yang dipotong sama seperti Tahun Anggaran 2026," ungkap Andi Aswad.
Ia menjelaskan, keterbatasan kemampuan fiskal daerah membuat pemerintah harus melakukan penyesuaian anggaran, termasuk terhadap tunjangan pegawai.
Namun, DPRD bersama pihak eksekutif telah menyepakati bahwa apabila pembiayaan gaji dan tunjangan PPPK guru serta tenaga kesehatan benar-benar diambil alih pemerintah pusat, tunjangan pegawai yang sebelumnya dipotong akan menjadi prioritas untuk dikembalikan.
"Jika realisasi gaji dan tunjangan teman-teman PPPK guru dan tenaga kesehatan benar-benar direalisasikan oleh pemerintah pusat, maka hal pertama yang dilakukan adalah mengembalikan tunjangan pegawai yang dipotong tersebut," tegas Andi.
Menurutnya, pengembalian tunjangan tersebut merupakan kewajiban Pemkab Kapuas Hulu apabila kondisi keuangan daerah sudah memungkinkan setelah adanya pengalihan beban pembiayaan dari pemerintah pusat.
Ia menegaskan, pemotongan tunjangan pegawai saat ini bersifat sementara sambil menunggu kejelasan kebijakan dari pemerintah pusat.
Dengan demikian, ribuan PPPK dan ASN di lingkungan Pemkab Kapuas Hulu masih menantikan kepastian dari pemerintah pusat terkait skema pembiayaan tersebut.
Andi berharap rencana pengambilalihan pembiayaan dapat segera memperoleh kejelasan. Jika terealisasi, beban APBD Kapuas Hulu diharapkan berkurang sehingga tunjangan pegawai yang sebelumnya dipotong dapat kembali normal. (Haq)
Kalbar Online Premium Access
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini
✓
Akses Full Berita Premium
✓
Tanpa Iklan yang menganggu
✓
Akses multiplatform: Web, iOS & Android
Berita terkait
Pemkab Kapuas Hulu Siapkan Rp 62 Miliar Untuk Bayar Gaji PPPK Formasi Tahun 2023
Monday, 29 April 2024
Pemkab Kapuas Hulu Siapkan Rp 62 Miliar Untuk Bayar Gaji PPPK Formasi Tahun 2023
Monday, 29 April 2024
Sebelum Ada Kepastian, Suharso: Golkar Masih Dukung Rusman Ali
Thursday, 16 November 2017
Gaji Pokok PPPK Lebih Besar daripada PNS, Dapat Tunjangan Juga
Monday, 05 October 2020
Pemprov Kalbar Pastikan PPPK yang Dinyatakan Lolos Seleksi Tetap Terima Gaji
Monday, 10 March 2025
Ria Norsan Usul Gaji PPPK Dibayar APBN, Daerah Kesulitan Penuhi Batas Belanja Pegawai
Wednesday, 10 June 2026
APBD Kalbar Tertekan, Ria Norsan Minta Gaji PPPK Kembali Ditanggung APBN pada 2027
Monday, 15 June 2026
Kapuas Hulu Terima Rp20 Miliar dari Pemerintah Pusat untuk Tangani Karhutla
Thursday, 17 September 2026
Sinergi Pusat dan Daerah Jadi Kunci Penguatan Kepastian Hukum Pertanahan di Sulawesi Selatan
Friday, 14 November 2025
Malang Nasib Guru Honorer di Kayong Utara Belum Terima Gaji dari Bulan Januari
Tuesday, 09 May 2023
Comments (5)
-
Merrill Rayos 2 days ago ReplySed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
-
-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
-
-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
