Friday, 20 November 2026 | 20 November 2026
Tarif Air PDAM Pontianak Berpotensi Naik pada 2027, Edi: Masih Dihitung
Home > Berita > Politik > Tarif Air PDAM Pontianak Berpotensi Naik...
Pontianak

Tarif Air PDAM Pontianak Berpotensi Naik pada 2027, Edi: Masih Dihitung

Redaksi KalbarOnline
Redaksi KalbarOnline
Thursday, 19 November 2026 - 13:00 WIB
Tarif Air PDAM Pontianak Berpotensi Naik pada 2027, Edi: Masih Dihitung
Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono saat diwawancarai wartawan (Foto: Lid/KALBARONLINE.com)
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp kalbaronline.com
+ Gabung
Ukuran Font
Kecil Besar

KALBARONLINE.com – Tarif air Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa atau PDAM Pontianak berpotensi mengalami kenaikan pada 2027. Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak masih menghitung besaran penyesuaian tarif tersebut.

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, mengatakan rencana kenaikan tarif telah melalui tahapan uji publik. Penyesuaian tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas produksi air bersih.

“Ya, kemarin sudah dilakukan uji publik untuk skema kenaikan tarif. Ini dalam rangka peningkatan kualitas produksi,” kata Edi, Rabu (18/11/2026).

Meski demikian, Edi menyebut belum ada keputusan mengenai besaran kenaikan tarif yang akan diberlakukan. Pemkot Pontianak masih melakukan perhitungan sebelum menetapkan skema penyesuaian tersebut.

“Ini sedang dalam proses perhitungan,” ujarnya.

Selain rencana penyesuaian tarif, Pemkot Pontianak juga tengah menyiapkan penguatan modal Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa melalui rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang penyertaan modal.

Raperda tersebut menjadi salah satu agenda pembahasan bersama DPRD Kota Pontianak. Edi menjelaskan, penguatan permodalan diperlukan agar perusahaan daerah tersebut dapat menjalankan dan meningkatkan kualitas usahanya.

Menurutnya, penyertaan modal itu juga merupakan tindak lanjut atas saran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), mengingat PDAM merupakan perusahaan milik pemerintah kota.

“Kalau PDAM tadi Perda tentang penyertaan modal. Jadi saran dari BPK karena PDAM milik pemerintah kota, jadi perlu diperkuat untuk modal PDAM perusahaannya,” ungkapnya. (Lid)