Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Jauhari Fatria |
| Minggu, 07 Januari 2018 |
KalbarOnline, Nasional – Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo menyebutkan bahwa ada 58 dinasti politik yang tersebar di seluruh Indonesia. Menurut Adnan, angka tersebut ada sejak tahun 2004 sampai 2013 dan cenderung stagnan sampai sekarang.
“Data itu kita peroleh sejak pemilu langsung, tahun 2004 sampai tahun 2013. Dan kami yakin sampai sekarang angka tersebut masih relevan karena dinasti politik terkait kekuasaan yang secara turun temurun dipegang oleh keluarga tertentu. Jadi, angkanya relatif tidak berubah,” ujar Adnan dalam diskusi bertajuk ‘Korupsi dan Politik Dinasti’ di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/1).
Demikian dilansir dari BeritaSatu.com.
Selain Adnan, hadir juga sebagai pembicara Ketua Institut Harkat Negeri, Sudirman Said dan Koordinator KPPOD, Robert Endi Jaweng.
Menurut Adnan, dinasti politik yang paling fenomenal adalah dinasti politik di Banten yang mulai marak ke publik setelah mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah. Selain menguasai Provinsi, keluarga Atut juga menguasai sebagian besar jabatan politisi di daerah Banten.
“Dinasti politik cenderung korup, fakta membuktikan dinasti politik membuat demokrasi paling tersandera. Pergantian kepemimpinan berdasarkan keluarga berlaku tanpa jeda. Akibatnya, di mana dinasti politik berkuasa, daerahnya pasti tidak maju dan berkembang,” terang dia.
Adnan juga menilai proses internal di tubuh partai juga menfasilitasi bertumbuh dan berkembangnya dinasti politik ini. Proses seleksi yang cenderung tertutup dan pragmatis membuat dinasti politik bisa bertahan. Parpol dibajak oleh dinasti politik.
“Karena itu, partai harus dibenahi. Korupsi di parpol bermuara pada pendanaan, pendanaan yang tidak transparan, yang tidak jelas, ini yang melahirkan hubungan gelap antara politisi dengan pengusaha,” ungkap dia. (Rock)
KalbarOnline, Nasional – Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo menyebutkan bahwa ada 58 dinasti politik yang tersebar di seluruh Indonesia. Menurut Adnan, angka tersebut ada sejak tahun 2004 sampai 2013 dan cenderung stagnan sampai sekarang.
“Data itu kita peroleh sejak pemilu langsung, tahun 2004 sampai tahun 2013. Dan kami yakin sampai sekarang angka tersebut masih relevan karena dinasti politik terkait kekuasaan yang secara turun temurun dipegang oleh keluarga tertentu. Jadi, angkanya relatif tidak berubah,” ujar Adnan dalam diskusi bertajuk ‘Korupsi dan Politik Dinasti’ di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/1).
Demikian dilansir dari BeritaSatu.com.
Selain Adnan, hadir juga sebagai pembicara Ketua Institut Harkat Negeri, Sudirman Said dan Koordinator KPPOD, Robert Endi Jaweng.
Menurut Adnan, dinasti politik yang paling fenomenal adalah dinasti politik di Banten yang mulai marak ke publik setelah mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah. Selain menguasai Provinsi, keluarga Atut juga menguasai sebagian besar jabatan politisi di daerah Banten.
“Dinasti politik cenderung korup, fakta membuktikan dinasti politik membuat demokrasi paling tersandera. Pergantian kepemimpinan berdasarkan keluarga berlaku tanpa jeda. Akibatnya, di mana dinasti politik berkuasa, daerahnya pasti tidak maju dan berkembang,” terang dia.
Adnan juga menilai proses internal di tubuh partai juga menfasilitasi bertumbuh dan berkembangnya dinasti politik ini. Proses seleksi yang cenderung tertutup dan pragmatis membuat dinasti politik bisa bertahan. Parpol dibajak oleh dinasti politik.
“Karena itu, partai harus dibenahi. Korupsi di parpol bermuara pada pendanaan, pendanaan yang tidak transparan, yang tidak jelas, ini yang melahirkan hubungan gelap antara politisi dengan pengusaha,” ungkap dia. (Rock)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini