Pontianak    

Sutarmidji Minta Perusahaan di Kalbar Kontribusi Wujudkan Desa Mandiri

Oleh : Jauhari Fatria
Jumat, 22 Maret 2019
WhatsApp Icon
Ukuran Font
Kecil Besar

KalbarOnline,

Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji meminta setiap perusahaan

yang ada di Kalbar dapat berkontribusi dalam membangun setiap desa yang ada di

sekitar perusahaannya guna mewujudkan desa mandiri. Dirinya berharap dana Corporate

Social Responsibility (CSR) yang ada dapat benar-benar dimaksimalkan untuk

membangun desa di sekitar perusahaan tersebut.

“Karena yang saya lihat sendiri selama ini, hampir semua

perusahaan yang ada tidak memaksimalkan dana CSR-nya. Padahal itu sudah ada

ketentuannya,” ujar Midji saat memberikan sambutannya dalam sosialisasi

memaksimalkan peran serta dunia usaha dalam upaya percepatan pembangunan desa

mandiri di Kalbar yang digelar Pemprov Kalbar di Kapuas Palace Pontianak, Kamis

(21/3/2019).

Orang nomor wahid di Bumi Tanjungpura itu mencontohkan, saat

berkunjung ke daerah Sempayuk, Kabupaten Bengkayang beberapa waktu lalu, ada

puluhan anak-anak sekolah yang tinggal di dalam gubuk yang sangat tidak layak, di

mana letak gubuk itu berada di tengah perkebunan sawit.

“Kemana perusahaan sawit itu, padahal di lokasi mereka ada

anak-anak yang perlu perhatian. Kemana dana CSR mereka, kenapa tidak dibantu, ini

seharusnya menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah,” tegasnya.

Untuk itu, dengan adanya sosialisasi ini, ia berharap agar

ada persamaan persepsi antara pemerintah dan para pelaku usaha dalam mempercepat

terwujudnya desa mandiri.

Dia menjelaskan, ada 52 indikator desa mandiri yang harus

dipenuhi oleh sebuah desa untuk menjadi desa mandiri. Diharapkan para pelaku

usaha bisa membantu antara indikator yang ada, sesuai dengan kemampuannya.

“Jika kita bisa bersama-sama melakukan hal ini dan bergotong

royong, saya yakin dalam tahun ini kita bisa mewujudkan 60 desa mandiri, sesuai

target kita,” tukasnya.

Mantan Wali Kota Pontianak ini menambahkan, untuk mencapai

52 indikator dalam mewujudkan desa mandiri, seperti yang dilakukan oleh

Karolin, Bupati Landak yang menggunakan dana desanya untuk program prioritas di

tingkat desa, guna mewujudkan desa mandiri.

“Itu saya sangat setuju sekali dan kita harap kabupaten lain

juga bisa melakukan hal tersebut dan Pemprov akan mensupport program desa mandiri yang dilakukan oleh setiap desa,

maksimal Rp300 juta. Untuk itu, saya harapkan ada sinergi yang baik antara

pemerintah provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa, dalam mewujudkan banyak

desa mandiri di Kalbar,” imbuhnya.

Sosialisasi yang dihadiri sejumlah pelaku usaha serta melibatkan

berbagai unsur pemerintahan ini dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam

mewujudkan desa mandiri, seperti yang diprogramkan oleh Pemprov Kalbar di bawa

pemerintahan Gubernur Kalbar , Sutarmidji dan Wakil Gubernur Kalbar, Ria Norsan

hingga masa jabatannya berakhir.

Dalam rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah (RKPD)

Provinsi Kalimantan Barat tahun 2020 juga akan memfokuskan percepatan

pemerataan infrastruktur dasar dan aksesibilitas antar wilayah guna percepatan

mewujudkan desa mandiri.

Untuk mewujudkan itu diperlukan adanya sinergitas antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, pemerintahan desa serta TNI-Polri tanpa terkecuali para pelaku usaha untuk mempercepat proses pembangunan desa mandiri.

Pasalnya, Pemprov Kalbar pada menargetkan tahun 2020 mendatang terwujudnya 159 desa mandiri dan akan ditingkatkan setiap tahunnya hingga akhir masa kepemimpinan Sutarmidji-Ria Norsan. (*/Fai)

Artikel Selanjutnya
Sutarmidji Sebut 530 Bidang Tanah Milik Pemprov Kalbar Belum Aman Secara Hukum
Jumat, 22 Maret 2019
Artikel Sebelumnya
10 Hektar Lahan Terbakar di Sepakat II Pontianak, Petugas Kesulitan Dapat Sumber Air
Jumat, 22 Maret 2019

Berita terkait