Pontianak    

Sutarmidji ke Kepala DPMPTSP Kalbar : Inventarisir Seluruh Perizinan, Buat Jadi Paling Cepat se-Indonesia

Oleh : Jauhari Fatria
Jumat, 22 November 2019
WhatsApp Icon
Ukuran Font
Kecil Besar

Tunjang lima

prioritas Presiden Jokowi

KalbarOnline,

Pontianak – Sebagai upaya untuk melakukan penyederhanaan regulasi, Gubernur

Kalimantan Barat, Sutarmidji meminta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kalbar menginventarisir seluruh pelayanan perizinan

yang ada di Kalbar untuk dijadikan yang paling cepat dibandingkan seluruh provinsi

se-Indonesia.

Hal itu disampaikan Sutarmidji saat membuka sosialisasi

gerakan ‘Saya Perempuan Anti Korupsi’ (SPAK) yang digelar Komite Advokasi

Daerah (KAD) Anti Korupsi Kalbar yang dilangsungkan di Hotel Golden Tulip

Pontianak, Jumat (22/11/2019).

“Inventarisir seluruh perizinan yang ada di Kalbar dan inventarisir

juga seluruh perizinan yang sama di seluruh provinsi se-Indonesia. Analisa, perizinan

kita berada di level mana, dirubah jadi yang paling cepat se-Indonesia,”

ujarnya.

“Misalnya izin A, di provinsi kita pengurusannya 12 hari, sementara

di Jawa Barat pengurusannya hanya 10 hari, kita buat jadi paling cepat. Kalau ada

biaya yang berkaitan dengan pendapatan daerah, evaluasi,” timpalnya.

Tak tanggung-tanggung, Midji bahkan menargetkan Kepala

DPMPTSP Kalbar untuk menyelesaikan hal tersebut dalam jangka waktu kurang lebih

satu pekan. Pasalnya, hal ini juga sebagai upaya menunjang lima prioritas

Presiden Joko Widodo di periode kedua pemerintahannya sepanjang 2019-2024 yang

salah satunya yakni penyederhanaan regulasi.

“Saya minta 1 Desember 2019 sudah ada di meja saya. Saya minta

dibandingkan dengan seluruh provinsi se-Indonesia,” tegasnya.

Proyeksikan Kalbar

jadi daerah dengan pelayanan perizinan tercepat se-Indonesia

Seperti diberitakan sebelumnya, Gubernur Kalimantan Barat,

Sutarmidji memproyeksikan Kalbar menjadi daerah dengan pelayanan perizinan

tercepat se-Indonesia. Untuk itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kalimantan Barat dimintanya melakukan evaluasi, reformasi dan

inovasi agar semua pelayanan perizinan tercepat di Indonesia ada di Kalbar.

“Saya minta Dinas PTSP memangkas perizinan dan pelayanan

apapun supaya lebih cepat. Saya minta PTSP melakukan evaluasi, reformasi,

inovasi agar semua pelayanan perizinan yang tercepat itu ada di Kalbar. Target

saya itu tercepat se-Indonesia, pasti itu,” ujarnya saat diwawancarai usai

memberi arahan pada sosialisasi Komite Advokasi Daerah Anti Korupsi Kalimantan

Barat yang digelar di Hotel Golden Tulip Pontianak, Selasa (23/7/2019) lalu.

Dirinya juga berjanji akan memberikan remunerasi kepada

jajaran Dinas PTSP Kalbar jika hal tersebut dapat terwujud. Namun, jika jajaran

PTSP tak dapat melakukan hal itu, dirinya tak segan-segan melakukan evaluasi.

“Mempercepat orang berusaha itu penting untuk kemajuan dan

pertumbuhan ekonomi Kalbar. Kalau jajaran PTSP bisa mewujudkan itu, saya akan

berikan remunerasi, tapi kalau tidak, saya akan evaluasi, saya serius,”

tegasnya lagi.

Berkaitan dengan pengurusan perizinan, lanjut Midji,

pihaknya berencana menerapkan tanda tangan digital (digital signature) dalam

proses pengurusan perizinan agar ada percepatan dalam pelayanan publik. Selain

itu, pihaknya juga tengah menyiapkan sebuah sistem pelayanan publik yang

terintegrasi sebagai upaya meminimalisir terjadinya pungutan liar dalam proses

pengurusan perizinan.

“Untuk tanda tangan digital ada sebagian yang tidak berani

menerapkan karena landasan hukumnya belum kuat, tapi sebenarnya tidak ada

masalah dan Kota Pontianak sudah menerapkan itu sehingga ada percepatan dalam

pelayanan. Kalau perizinan, kita akan buat sistem agar seminimal mungkin

terjadi tatap muka, antara yang berurusan dan yang mengurus itu tidak

berhadapan. Jadi semuanya masuk dalam satu sistem saja, itu sedang kita

siapkan, supaya semuanya sesuai dengan presodur, saya yakin bisa,” pungkasnya. (Fai)

Artikel Selanjutnya
Tutup Turnamen Tenis Meja Kedai Kopi Royal Class Sekadau, Ini Harapan Bupati Rupinus
Jumat, 22 November 2019
Artikel Sebelumnya
Kunker ke Kubu Raya, Komisi V DPR-RI Sorot Pembangunan Infrastruktur, Jembatan Kapuas III Jadi Atensi
Jumat, 22 November 2019

Berita terkait