KalbarOnline, Sekadau – Komisi III DPRD Kabupaten Sekadau melakukan rapat kerja dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sekadau. Rapat yang digelar itu berkaitan dengan pasca bencana alam yang dilangsungkan di ruang rapat Komisi DPRD Sekadau.
Rapat kerja ini sendiri dipimpin oleh Ketua Komisi III, Hasan dan dihadiri anggota Komisi III, Paulus Subarno, Muslimin, Herman, Yuhilda Harahap dan Y. Sabas.
Sebelum melakukan rapat kerja dengan BPBD, Komisi III juga melakukan rapat kerja dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau terkait dengan program kerja Kepala Dinas Pendidikan dan masalah tenaga honorer.
Kepala Pelaksanaan BPBD Kabupaten Sekadau, Matius Jon menerangkan bahwa bencana alam yang terjadi di beberapa daerah di Kabupaten Sekadau adalah banjir dan tanah longsor.
Matius Jon menyebut, kejadian bencana alam terbesar di Kabupaten Sekadau di antaranya, terjadi pada 6 Desember 2019 yakni banjir bandang di Pantok dan Meragun dengan kerugian miliaran rupiah.
“Ada 11 jembatan yang rusak, jalan terputus jaringan PDAM juga rusak,” kata Jon.
Selain itu sambungnya, juga banyak terjadi banjir di tempat lain. Dalam menanggapi itu, Matius Jon mengatakan, pihak BPBD sudah turun ke lapangan, bantuan juga sudah dikirimkan.
“Terkait perbaikan kerusakan infrastruktur akibat bencana alam, kami tidak bisa lakukan. Karena kami tidak punya anggaran,” katanya.
Mendengar keluhan pihak BPBD, anggota Komisi III mempertanyakan hal tersebut. Kenapa bisa tidak punya anggaran. Padahal, anggaran untuk tanggap darurat itu ada.
“Ini berkaitan dengan bencana, kita tidak tau kapan bencana itu terjadi. Dana harus stanby. Dana kita ada,” kata anggota Komisi III DPRD Sekadau, Yuhilda Harahap.
Namun demikian, ia meminta dalam penggunaan dana tanggap darurat ini harus berkoordinasi dengan Bupati dan pihak terkait.
Paulus Subarno juga menanggapi hal ini. Terkait penggunaan anggaran supaya berkoordinasi dengan BPKAD. Subarno juga menanyakan apa program BPBD ke depan di tahun 2020 ini.
“Sehingga, jika ada yang perlu kami bantu kami sampaikan ke BPBD Provinsi dan nasional,” ujarnya.
Sementara Y. Sabas memberi saran kepada pihak BPBD terkait bagaimana antisipasi pra bencana, saat bencana dan pasca bencana.
“Bagaimana kesiapannya, itu yang sangat penting,” sarannya.
Sementara, Herman juga mengutarakan hal yang sama dengan anggota komisi III lainnya.
Herman apresiasi terhadap kinerja BPBD Selama ini. Walaupun penuh dengan kekurangan anggaran. Demikian juga yang disampaikan oleh Muslimin yang juga Anggota Komisi III DPRD Sekadau. (Mus)
Comment