Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Jauhari Fatria |
| Rabu, 11 Maret 2020 |
KalbarOnline.com – Dugaan korupsi terjadi di program rumah DP Rp 0 yang dikeluarkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah memanggil PD Sarana Jaya selaku Badan usaha Milik Daerah (BUMD) DKI yang menggarap program tersebut.
Menanggapi hal ini, Pihak Sarana Jaya mengakui adanya pengusutan dugaan korupsi di perusahaannya tersebut. Beberapa orang karyawan telah dipanggil untuk dimintakan keterangan.
“Memang betul kami memang ada surat panggilan dari Bareskrim Polri terkait hal itu dan sudah ada beberapa yang dimintai keterangan juga,” ujar Humas Sarana Jaya Keren Margaret Vicer saat dikonfirmasi, Selasa (10/3/2020).
Perlu diketahui, Sarana Jaya sudah menyiapkan dua lahan untuk membangun rumah DP Rp 0 ini. Lokasinya berada di Pondok Kelapa dan Cilangkap Jakarta Timur.
Namun, karen tidak mengetahui lahan lahan mana yang bermasalah. Ada juga kemungkinan lahan baru untuk rencana pengadaan baru, mengingat unit rumah ingin ditambah terus oleh Anies.
“Kalau untuk detailnya kami masih belum tahu karena kan itu memang ranahnya kepolisian seperti apa,” jelasnya.
Karen juga enggan menyebut siapa saja karyawan yang dipanggil oleh kepolisian itu. Namun ia menyatakan pihaknya akan memenuhi segala kebutuhan kepolisian untuk mengusut kasus ini.
“Ada beberapa karyawan Sarana Jaya (yang diperiksa). Untuk saat ini info yang bisa kami sampaikan kami kooperatif. Sudah beberapa minggu terakhir ini (dilakukan pemeriksaan),” kata dia.[ab]
KalbarOnline.com – Dugaan korupsi terjadi di program rumah DP Rp 0 yang dikeluarkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah memanggil PD Sarana Jaya selaku Badan usaha Milik Daerah (BUMD) DKI yang menggarap program tersebut.
Menanggapi hal ini, Pihak Sarana Jaya mengakui adanya pengusutan dugaan korupsi di perusahaannya tersebut. Beberapa orang karyawan telah dipanggil untuk dimintakan keterangan.
“Memang betul kami memang ada surat panggilan dari Bareskrim Polri terkait hal itu dan sudah ada beberapa yang dimintai keterangan juga,” ujar Humas Sarana Jaya Keren Margaret Vicer saat dikonfirmasi, Selasa (10/3/2020).
Perlu diketahui, Sarana Jaya sudah menyiapkan dua lahan untuk membangun rumah DP Rp 0 ini. Lokasinya berada di Pondok Kelapa dan Cilangkap Jakarta Timur.
Namun, karen tidak mengetahui lahan lahan mana yang bermasalah. Ada juga kemungkinan lahan baru untuk rencana pengadaan baru, mengingat unit rumah ingin ditambah terus oleh Anies.
“Kalau untuk detailnya kami masih belum tahu karena kan itu memang ranahnya kepolisian seperti apa,” jelasnya.
Karen juga enggan menyebut siapa saja karyawan yang dipanggil oleh kepolisian itu. Namun ia menyatakan pihaknya akan memenuhi segala kebutuhan kepolisian untuk mengusut kasus ini.
“Ada beberapa karyawan Sarana Jaya (yang diperiksa). Untuk saat ini info yang bisa kami sampaikan kami kooperatif. Sudah beberapa minggu terakhir ini (dilakukan pemeriksaan),” kata dia.[ab]
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini