Home Sri Mulyani Beber Syarat Penerima Vaksin yang Dibiayai Pemerintah
Nasional    

Sri Mulyani Beber Syarat Penerima Vaksin yang Dibiayai Pemerintah

 Oleh : Redaksi KalbarOnline
Selasa, 08 Desember 2020
Sri Mulyani Beber Syarat Penerima Vaksin yang Dibiayai Pemerintah
WhatsApp Icon
Ukuran Font
Kecil Besar


KalbarOnline.com – Pemerintah membagi sasaran penerima vaksin menjadi dua kategori. Masing-masing peserta yang dibiayai pemerintah dan peserta mandiri.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, ketentuan peserta yang dibiayai pemerintah mengacu pada rekomendasi World Health Organization (WHO): berusia 18 tahun hingga 59 tahun dan tanpa komorbid atau penyakit penyerta. ’’Dalam hal ini, bagi mereka yang dibayar pemerintah, akan ditetapkan targetnya oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes),” katanya dalam virtual conference kemarin (7/12).

Ani memerinci, 1,2 juta vaksin yang telah tiba dikemas dalam 33 paket dengan berat bruto 9.229 kilogram, sesuai dengan kode impor AWB PEK99463221. Menurut dokumen, jumlah vaksin yang diimpor adalah 1,2 juta vial 1 dosis vaksin dan 568 vial 1 dosis vaksin untuk contoh pengujian.

  • Baca juga: WHO: Ada Vaksin Bukan Berarti Nol Kasus Covid-19

Pemerintah juga memberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak guna mempercepat pelaksanaan vaksinasi dan mendukung penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia. Fasilitas fiskal yang diperoleh dari importasi vaksin sebesar Rp 50,95 miliar.

’’Pembebasan bea masuk Rp 14,56 miliar dan pajak dalam rangka impor Rp 36,39 miliar,” jelas mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu.

  • Baca juga: Indikasi Ekonomi Terkontraksi, 5 Bulan Beruntun Neraca Dagang Surplus

Fasilitas fiskal untuk membantu importasi vaksin Covid-19 sesuai dengan Perpres Nomor 99 Tahun 2020. Adapun dari sisi Kemenkeu, Menkeu juga sudah mengeluarkan PMK 188/PMK.04/2020 mengenai pemberian fasilitas kepabeanan dan atau cukai serta perpajakan atas impor pengadaan vaksin dalam rangka penanganan Covid-19.

Dari sisi anggaran, pemerintah telah mengalokasikan Rp 35,1 triliun pada 2020. Namun, program vaksinasi mulai berjalan pada 2021 dan seterusnya.

  • Baca juga: BPOM Ungkap Syarat Agar Izin Darurat Vaksin Covid-19 Segera Terbit

Pada 2021 pemerintah juga telah menyiapkan anggaran kesehatan Rp 169,7 triliun. Dari jumlah itu, anggaran untuk pengadaan vaksin dan penanganan Covid-19 sebesar Rp 60,7 triliun.

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo optimistis adanya vaksinasi dan disiplin protokol kesehatan Covid-19 akan mengakselerasi pemulihan ekonomi Indonesia pada 2021. Dua faktor tersebut sangat penting agar kesehatan tetap terjaga, mobilitas manusia kembali normal, serta aktivitas ekonomi dan dunia usaha membaik. Dengan begitu, stimulus pemerintah dan BI bisa terimplikasi optimal dan meminimalkan dampak ke sektor keuangan dan moneter.

Saksikan video menarik berikut ini:

  • Tags:
  • Bagikan:
Ini Dia, 4 Pemenang Film Pendek Galaxy Movie Studio Dibuat Dengan Galaxy Note20 Ultra
Artikel Selanjutnya
Ini Dia, 4 Pemenang Film Pendek Galaxy Movie Studio Dibuat Dengan Galaxy Note20 Ultra
Selasa, 08 Desember 2020
Artikel Sebelumnya
Diklaim Aman dari Covid-19, Singapura Tuan Rumah Forum Ekonomi Dunia
Selasa, 08 Desember 2020
Diklaim Aman dari Covid-19, Singapura Tuan Rumah Forum Ekonomi Dunia

Berita terkait

Terbaru

Minggu, 07 Desember 2025
Dishub Pontianak Perketat Pengawasan Kendaraan...
Minggu, 07 Desember 2025
Pasipers Kodim Putussibau Hadiri Rapat...
Sabtu, 06 Desember 2025
Pemprov Kalbar Lakukan Penyegaran Kepala...
Sabtu, 06 Desember 2025
Gubernur Ria Norsan Tancap Gas...
Sabtu, 06 Desember 2025
Luxone, Kafe Jamu Pertama di...