Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Redaksi KalbarOnline |
| Senin, 08 Februari 2021 |
KalbarOnline.com – Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan alat negara yang harus memberikan teladan dalam kehidupan masyarakat. Apalagi, di era digital saat ini, teladan ini pun harus dilakukan para ASN di dunia maya. Salah satunya melalui media sosial.
Oleh karena itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama (Sekjen Kemenag) Nizar meminta para ASN Kemenag untuk bijak bermedia sosial. Apalagi bermedia sosial disebut juga mempengaruhi produktifitas pegawai.
“Kita harus bersikap bijak. Belakangan keberadaan media sosial juga disinyalir menjadi salah satu penyebab menurunnya produktifitas ASN,” jelasnya dalam keterangannya, Senin (8/2).
Ia juga mengingatkan, bahwa Kemenag telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 8 Tahun 2021 yang melarang para pegawai berafiliasi dan atau mendukung organisasi terlarang, termasuk memberikan dukungan melalui media sosial.
“Kementerian Agama sudah mengatur tentang pelarangan ASN Kemenag terlibat organisasi terlarang. Untuk mendukung lewat media sosial pun tidak diperkenankan,” tegas Nizar.
SE ini terbit sebagai tindak lanjut atas dikeluarkannya Surat Edaran Bersama MenPAN-RB dan Kepala BKN Nomor 2 Tahun 2021 dan Nomor 2/SE/I/2021 tentang Larangan bagi ASN untuk Berafiliasi dengan dan/atau Mendukung Organisasi Terlarang dan/atau Organisasi Kemasyarakatan yang Dicabut Status Badan Hukumnya.
Adapun organisasi yang saat ini dinyatakan terlarang dan sudah dicabut status badan hukumnya adalah Partai Komunis Indonesia (PKI), Jamaah Islamiyah (JI), Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Jamaah Ansharut Daulah (JAD) dan Front Pembela Islam (FPI).
Saksikan video menarik berikut ini:
KalbarOnline.com – Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan alat negara yang harus memberikan teladan dalam kehidupan masyarakat. Apalagi, di era digital saat ini, teladan ini pun harus dilakukan para ASN di dunia maya. Salah satunya melalui media sosial.
Oleh karena itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama (Sekjen Kemenag) Nizar meminta para ASN Kemenag untuk bijak bermedia sosial. Apalagi bermedia sosial disebut juga mempengaruhi produktifitas pegawai.
“Kita harus bersikap bijak. Belakangan keberadaan media sosial juga disinyalir menjadi salah satu penyebab menurunnya produktifitas ASN,” jelasnya dalam keterangannya, Senin (8/2).
Ia juga mengingatkan, bahwa Kemenag telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 8 Tahun 2021 yang melarang para pegawai berafiliasi dan atau mendukung organisasi terlarang, termasuk memberikan dukungan melalui media sosial.
“Kementerian Agama sudah mengatur tentang pelarangan ASN Kemenag terlibat organisasi terlarang. Untuk mendukung lewat media sosial pun tidak diperkenankan,” tegas Nizar.
SE ini terbit sebagai tindak lanjut atas dikeluarkannya Surat Edaran Bersama MenPAN-RB dan Kepala BKN Nomor 2 Tahun 2021 dan Nomor 2/SE/I/2021 tentang Larangan bagi ASN untuk Berafiliasi dengan dan/atau Mendukung Organisasi Terlarang dan/atau Organisasi Kemasyarakatan yang Dicabut Status Badan Hukumnya.
Adapun organisasi yang saat ini dinyatakan terlarang dan sudah dicabut status badan hukumnya adalah Partai Komunis Indonesia (PKI), Jamaah Islamiyah (JI), Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Jamaah Ansharut Daulah (JAD) dan Front Pembela Islam (FPI).
Saksikan video menarik berikut ini:
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini