KalbarOnline, Pontianak – Ratusan massa HMI Cabang Pontianak menggelar aksi damai di Kantor DPRD Provinsi Kalbar, Senin, 11 April 2022.
Sedikitnya 4 poin tuntutan yang mereka suarakan di antaranya sebagai berikut:
1. Berkaitan dengan kenaikan harga minyak goreng serta bahan pokok.
2. Kenaikan Pertamax dan wacana kenaikan Pertalite dan gas elpiji tiga kilogram.
3. Menolak penundaan pemilu.
“Meskipun Presiden kemarin menggelar rapat terbatas, artinya Presiden Panik. Sehingga menyampaikan pada rapat terbatas dan itu belum disampaikan pada seluruh masyarakat,” kata Ketua HMI Cabang Pontianak, Gus Hefni Maulana di sela aksi.
Bahkan MPR saja, kata Hefni, belum menyatakan sikap terkait ini. Tidak ada statemen dari MPR.
“Artinya kemungkinan masih akan tertunda, dan perpanjangan masa jabatan, dan itu justru merugikan keuangan negara,” kata Hefni.
4. Berkaitan Presiden tiga periode.
“Meskipun wacana, tetap akan kami kawal. Sampai ini tidak lagi menjadi konsumsi publik oleh seluruh masyarakat,” kata Hefni.
4 tuntutan tersebut telah diterima dan dibacakan oleh Wakil Ketua DPRD Kalbar Suriansyah di hadapan peserta aksi.
“Jadi DPRD tadi turun ke bawah, kemudian membacakan tuntutan dengan tenggat waktu sampai Senin depan,” kata Hefni.
Pihaknya meminta paling tidak minimal ada surat balasan secara resmi dari DPRD secara kelembagaan.
“Karena yang menuntut bukan hanya kami hari ini, setelah ini ada tuntutan lagi dari organisasi lain, besok juga ada, Rabu juga ada.
minimal tuntutan itu diterima dan disampaikan ke masyarakat bahwa dewan bekerja.
seandainya apa yang dituntut tidak dipenuhi maka kami akan turun dengan gelombang massa yang lebih besar.
“11 April ini sebetulnya adalah pengingat bahwa akan ada 11 Mei, 11 Juni, 11 Juli dengan jumlah massa yang lebih besar. Ini adalah peringatan saja, dan itu saya pastikan, gelombang massa akan lebih besar jika tuntutan ini dalam waktu dekat tidak dijawab dengan tenang oleh pemangku jabatan hari ini,” pungkasnya.
Comment