KalbarOnline, Sanggau – Gubernur Kalbar, Sutarmidji memberikan arahan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sanggau Tahun 2024, di Hotel Harvey Sanggau, Rabu (15/03/2023).
Dalam kesempatan itu, pria yang akrab disapa Bang Midji ini mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Sanggau yang telah berhasil menekan angka kemiskinan di daerahnya. Berdasarkan data yang ada, angka kemiskinan di Sanggau nilainya sangat rendah dan di bawah rata-rata angka provinsi maupun nasional.
“Itu (angka kemiskinan Kabupaten Sanggau) sangat bagus. Ini merupakan modal dasar bagi Pemerintah Kabupaten Sanggau untuk penanganan stunting. Data stunting juga harusnya by name by address, sehingga database itu harus betul-betul valid dan teruji,” jelasnya.
Sutarmidji juga mengingatkan akan pentingnya validasi data yang berdampak terhadap program dan kegiatan yang dibuat. Dirinya menilai, tanpa data yang valid, program yang dijalankan pasti akan terhambat sehingga serapan anggaran tidak efektif.
“Dengan data yang akurat dan efektif, kita bisa membuat program yang terarah. Sewaktu awal saya menjabat sebagai gubernur yang saya perbaiki adalah data,” katanya.
“Validasi data juga membuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalbar terjadi peningkatan yang luar biasa, contohnya Pajak Air Permukaan, Pajak Kendaraan Bermotor dan sebagainya,” sambung Sutarmidji di depan para peserta yang hadir.
Ia melanjutkan, dengan data yang valid, Pemerintah Provinsi Kalbar kini memperoleh dampak yang positif di berbagai aspek. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya prestasi yang ditorehkan Pemprov Kalbar di tingkat nasional. Sutarmidji menilai, ini bukti nyata dari kerja keras semua stakeholder dalam membangun Kalbar ke arah yang lebih baik.
Oleh sebab itu, dirinya berharap, capaian ini memberikan aura positif dan motivasi bagi daerah (kab/kota) untuk meningkatkan kinerjanya. Hal ini tidak dipungkiri karena ada beberapa penilaian yang merupakan akumulasi capaian kinerja dari seluruh kabupaten/kota yang ada di Kalbar.
“Peringkat Provinsi Kalbar dari Monitoring Center For Prevention (MCP) atau aplikasi yang dikembangkan oleh KPK berada di urutan 3 (tiga) nasional terbaik, namun jika digabungkan bersama Pemerintah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, Provinsi Kalbar berada di urutan 8 (delapan),” terangnya.
“Kabupaten Sanggau berada di urutan 265 dengan nilai 83,5. Sanggau perlu memperbaiki pajak daerah dan dana desa, seharusnya ini sudah 100, kemudian manajemen ASN juga harus 100. Jadi capaian institusi ini penting dalam rangka percepatan penyusunan implementasi program yang baik,” jelasnya lagi.
Sebelumnya, kegiatan musrenbang ini dibuka oleh Bupati Sanggau, Paolus Hadi. Hadir dalam kesempatan itu Wakil Bupati Sanggau, Yohanes Ontot, Forkopimda Kabupaten Sanggau serta beberapa Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalbar dan Perangkat Daerah Kabupaten Sanggau.
Usai memberikan arahan, Gubernur kembali menyerahkan dana hibah Pemerintah Provinsi Kalbar kepada beberapa rumah ibadah yang berada di wilayah Kabupaten Sanggau. (Jau)
Comment