KalbarOnline, Pontianak – Plh Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Christianus Lumano menerima kunjungan Badan Pembina Ideologi Pancasila yang dipimpin oleh Direktur Analisis dan Penyelarasan, Abbas bersama tim, di Ruang Rapat Wakil Gubernur Kalbar, Selasa (12/12/2023).
Christianus menyampaikan, kegiatan audiensi ini sangat penting sebagai ‘guidance’ dalam perumusan kebijakan perekonomian yang diambil pemerintah provinsi, secara khusus makna nilai-nilai dari setiap sila Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh menjadi suatu sistem dalam membangun kehidupan berbangsa, termasuk dalam hal pengembangan dinamika perekonomian di Kalimantan Barat.
“Saya sampaikan bahwa isu ekonomi berkorelasi dengan tingkat kesejahteraan masyarakat dan berdasarkan data PDRB Tahun 2022, tingkat kesejahteraan Kalimantan Barat masih lebih rendah dibandingkan tingkat kesejahteraan nasional, walaupun tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka di Kalbar lebih rendah dibandingkan nasional,” ungkap Christianus.
Merujuk data Bappenas tahun 2023, Bappeda Provinsi Kalbar menggambarkan faktor penghambat utama dalam isu makro Kalimantan Barat adalah masih rendahnya Sumber Daya Manusia (IPM) bidang pendidikan atau rata-rata lama sekolah dan angka partisipasi murni yang relatif rendah.
Kemudian terbatasnya dukungan infrastruktur, seperti rasio jalan dengan kondisi baik, akses listrik, sanitasi dan air bersih, akses internet dan telepon genggam yang relatif rendah, sehingga sasaran makro Pembangunan 2023 difokuskan kepada sektor utama pendorong pertumbuhan ekonomi yakni pertanian (padi, sawit dan karet), kehutanan dan perikanan serta industri pengolahan (alumina dan bauksit).
“Target pertumbuhan ekonomi berkisar 5,025,68% dengan asumsi apabila pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,4-5,9%, inflasi 3+1, nilai tukar 14.700-14.900 serta harga TBS 1500-3000,” katanya.
Hingga triwulan III 2023, secara kumulatif pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 4,30% dan cukup berat untuk mencapai target yang ditentukan dalam RKPD 2023 tersebut. Dari pertumbuhan kumulatif tersebut, sektor perdagangan menjadi sumber pertumbuhan tertinggi (1,18%) dan terjadi pergeseran struktur lapangan usaha dengan kenaikan kontribusi pada sektor perdagangan.
“Sedangkan kontribusi sektor pertanian dan pertambangan mengalami penurunan dan diperkirakan akan terus berlanjut hingga akhir 2023,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat saat ini juga telah menetapkan rencana pembangunan 2024, secara khusus bertujuan untuk mewujudkan perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan melalui strategi penyediaan infrastruktur produksi, penguatan dan pengawalan investasi, menciptakan akses pasar, pendampingan pelaku usaha serta intensifikasi dan ekstensifikasi lapangan usaha unggulan selain tujuan lainnya yakni meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang produktif dan berdaya saing serta reformasi birokrasi yang berprinsip good governance untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, sembari mengoptimalkan peluang dan menjawab tantangan perekonomian Kalimantan Barat.
“Saya atas nama Pemprov Kalbar mengucapkan terima kasih kepada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila telah menginisiasi Sosialisasi Internalisasi dan Institusionalisasi yang sangat bermanfaat bagi Pemprov Kalbar,” katanya.
“Mengarahkan fokus pengembangan ekonomi daerah ke depan dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi yang berbasis Pancasila didukung dengan semangat gotong royong yang tinggi serta komitmen keinginan yang luhur baik itu dari Pemerintah, pelaku usaha, perguruan tinggi dan masyarakat,” tutupnya. (Jau)
Comment