KalbarOnline, Pontianak – Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat (Kakanwil DJPb Kalbar) mengungkapkan, inflasi Kalimantan barat pada Januari 2024 mencapai 2,75% (year on year) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) mencapai 105,41.
Pada tahun 2024, Ketapang dan Kayong Utara tergabung sebagai kota perhitungan inflasi dari yang sebelumnya hanya terdapat 3 kota di Kalimantan Barat.
Kota dengan tingkat inflasi tertinggi terdapat di Ketapang dengan tingkat inflasi sebesar 4,31% (year on year). Sementara itu, Nilai Tukar Petani (NTP) per Januari 2024 adalah 143,62, dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) adalah 100,12.
Nilai ekspor dan impor mengalami penurunan dibanding periode sebelumnya dengan jumlah masing masing $149,21 juta dan $22,34 juta, namun neraca perdagangan Kalimantan Barat masih mengalami surplus.
Lalu, untuk pendapatan negara dalam APBN Kalimantan Barat menunjukkan kinerja baik hingga 31 Januari 2024. Pendapatan negara dalam APBN Kalimantan Barat tercapai sebesar Rp 832,46 miliar atau sebesar 6,59% dari target APBN 2024. Pendapatan didominasi oleh pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai masing masing sebesar Rp 390,35 miliar dan Rp 331,72 miliar.
Sektor penerimaan mengalami kontraksi disebabkan karena seluruh sektor dominan pada perpajakan seperti perdagangan besar dan eceran, industri pengolahan, pertanian, kehutanan, perikanan, transportasi dan pergudangan, jasa keuangan dan asuransi terkontraksi.
Sementara itu, dari sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Kalimantan Barat mengalami kenaikan signifikan secara year on year dengan realisasi tertinggi pagu akun 425211 (Pendapatan Passport), 425265 (Pendapatan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor), dan 425341 (Pendapatan Pelayanan Pertanahan).
Untuk kinerja penyerapan belanja tumbuh positif di awal tahun. Sampai dengan 31 Januari 2024, realisasi belanja negara dalam APBN Kalimantan Barat tercapai sebesar Rp 2.549,59 miliar atau sebesar 9,75% dari total pagu anggaran. Realisasi belanja ini terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (K/L) sebesar Rp 401,12 miliar dan Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp 2.148,47 miliar.
Realisasi belanja APBN tertinggi adalah di Kabupaten Kubu Raya dengan jumlah realisasi sebesar Rp 187,91 miliar atau sebesar 11,29% dari total belanja konsolidasi regional Kalimantan Barat.
“Secara keseluruhan realisasi pos belanja pemerintah pusat dan TKD mengalami peningkatan serapan secara year on year baik secara nominal maupun persentase. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan dana pusat melalui TKDD masih menjadi faktor dominan untuk pendanaan pada Provinsi Kalimantan Barat,” jelas Hery Yulianto, Kepala Bidang PPA II Kanwil DJPb Kalimantan Barat saat zoom meeting Konferensi Pers APBN Kalbar Edisi Februari 2024, pada Jumat (01/03/2024).
Adapun dari sisi TKDD, TKDD yang telah disalurkan kepada Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan 31 Januari 2024 adalah sebesar Rp 2.148,47 miliar atau 13,90% dari total pagu dengan realisasi tertinggi pada pos Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 1.377,36 miliar.
Penyaluran Dana Desa tahun 2024 memiliki earmark khusus untuk stunting, ketahanan pangan, dan kemiskinan. Untuk dana desa earmarked, BLT desa dialokasikan maksimal 25%, ketahanan pangan hewani minimal 20%, dan /atau penurunan stunting. (Indri)
Comment