Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : adminkalbaronline |
| Minggu, 29 Desember 2024 |
KalbarOnline, Pontianak - Mulai tanggal 1 Januari 2025, setiap transaksi barang atau jasa akan dikenakan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen. Kenaikan tersebut telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
Terkait hal tersebut, Ketua DPRD Kalimantan Barat, Aloysius meminta Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalbar segera melakukan sosialisasi secara masif terkait kenaikan PPN 12 persen kepada masyarakat.
Dia memberikan perhatian serius terhadap rencana pemerintah ini, yang akan diberlakukan mulai Januari 2025.
"Dari kelembagaan kami belum menerima pemberitahuan resmi terkait kebijakan tersebut dari pemerintah," ujarnya.
Legislator PDI P itu mengatakan, sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai saluran, baik secara langsung atau tak langsung.
"Bisa memanfaatkan reklame, maupun media massa, baik cetak, online, maupun elektronik," ujarnya. (Lid)
KalbarOnline, Pontianak - Mulai tanggal 1 Januari 2025, setiap transaksi barang atau jasa akan dikenakan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen. Kenaikan tersebut telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
Terkait hal tersebut, Ketua DPRD Kalimantan Barat, Aloysius meminta Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalbar segera melakukan sosialisasi secara masif terkait kenaikan PPN 12 persen kepada masyarakat.
Dia memberikan perhatian serius terhadap rencana pemerintah ini, yang akan diberlakukan mulai Januari 2025.
"Dari kelembagaan kami belum menerima pemberitahuan resmi terkait kebijakan tersebut dari pemerintah," ujarnya.
Legislator PDI P itu mengatakan, sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai saluran, baik secara langsung atau tak langsung.
"Bisa memanfaatkan reklame, maupun media massa, baik cetak, online, maupun elektronik," ujarnya. (Lid)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini