Home Dua Kantor Hukum Bela Ibu Rumah Tangga dalam Sengketa Lahan di Ketapang
Ketapang    

Dua Kantor Hukum Bela Ibu Rumah Tangga dalam Sengketa Lahan di Ketapang

 Oleh : adminkalbaronline
Sabtu, 02 Agustus 2025
Dua Kantor Hukum Bela Ibu Rumah Tangga dalam Sengketa Lahan di Ketapang
WhatsApp Icon
Ukuran Font
Kecil Besar

KALBARONLINE.com - Kantor Hukum Anggraieni & Partners Law Office berkolaborasi dengan MJS Law Office memberikan bantuan hukum pro bono kepada seorang ibu rumah tangga, Yohanna Alaysia (43 tahun), warga Desa Sandai, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, yang terseret dalam perkara sengketa lahan dengan perusahaan perkebunan.

Yohanna dipanggil sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana terkait penguasaan lahan secara tidak sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf a jo Pasal 55 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Pemanggilan tersebut tertuang dalam Surat Panggilan Saksi Nomor: SP. Pgl / 23 / VII / RES.1.24. / 2025 / Reskrim-I, tertanggal 23 Juli 2025.

Ia hadir untuk memberikan keterangan pada Kamis, 30 Juli 2025 pukul 13.00 WIB di Polsek Sandai, terkait dugaan penguasaan lahan milik PT Citra Sawit Cemerlang.

Menurut Irma Anggraieni, selaku kuasa hukum dari Anggraieni & Partners Law Office, kliennya adalah seorang ibu rumah tangga biasa yang tidak memiliki kepentingan bisnis, keuntungan, atau peran aktif dalam konflik lahan tersebut.

“Pemanggilan ini berpotensi menyasar warga biasa yang seharusnya dilindungi, bukan dibebani proses hukum. Kami memberikan bantuan hukum pro bono karena menilai bahwa Ibu Yohanna tidak layak diproses hukum tanpa adanya peran atau niat jahat yang jelas,” ucap Irma.

Ia menambahkan, bahwa perkara ini sudah masuk ke tahap penyidikan, namun menurutnya konflik agraria semestinya tidak selalu diselesaikan melalui jalur pidana.

“Hukum seharusnya tidak menjadi alat untuk menekan masyarakat kecil,” lanjutnya.

Pendampingan hukum ini juga menjadi bagian dari komitmen bersama antara Anggraieni & Partners dan MJS Law Office dalam membela kelompok rentan yang kerap terpinggirkan dalam konflik agraria serta persoalan hukum perdata maupun pidana.

MJ Samosir dari MJS Law Office menambahkan, bahwa pendampingan ini bukan hanya teknis secara hukum, tetapi juga bertujuan memastikan proses hukum berjalan secara adil, transparan, dan tidak merugikan warga yang kurang memahami hukum.

“Ibu Yohanna bahkan memiliki keterbatasan penglihatan sehingga tidak bisa membaca dokumen yang diberikan kepadanya. Ini adalah panggilan moral bagi kami sebagai advokat,” tambahnya.

Dalam pernyataan penutup, Irma menyerukan agar penyelesaian konflik agraria dilakukan melalui pendekatan yang lebih manusiawi.

“Kami berharap pemerintah, perusahaan, dan aparat penegak hukum lebih mengedepankan penyelesaian damai yang tidak menimbulkan trauma hukum bagi masyarakat kecil,” pungkasnya. (Adi LC)

  • Tags:
  • Bagikan:
Jelang MTQ Tingkat Provinsi, LPTQ Kalbar Silaturahmi ke Polres Kapuas Hulu
Artikel Selanjutnya
Jelang MTQ Tingkat Provinsi, LPTQ Kalbar Silaturahmi ke Polres Kapuas Hulu
Sabtu, 02 Agustus 2025
Artikel Sebelumnya
Kapolsek Boyan Tanjung Jadi Imam dan Khatib Sholat Jum'at Keliling
Sabtu, 02 Agustus 2025
Kapolsek Boyan Tanjung Jadi Imam dan Khatib Sholat Jum'at Keliling

Berita terkait

Terbaru

Minggu, 07 Desember 2025
Dishub Pontianak Perketat Pengawasan Kendaraan...
Minggu, 07 Desember 2025
Pasipers Kodim Putussibau Hadiri Rapat...
Sabtu, 06 Desember 2025
Pemprov Kalbar Lakukan Penyegaran Kepala...
Sabtu, 06 Desember 2025
Gubernur Ria Norsan Tancap Gas...
Sabtu, 06 Desember 2025
Luxone, Kafe Jamu Pertama di...