Home Gapensi Ketapang Ungkap Dugaan Praktik Monopoli Proyek Pemerintah oleh Perusahaan Tertentu
Ketapang    

Gapensi Ketapang Ungkap Dugaan Praktik Monopoli Proyek Pemerintah oleh Perusahaan Tertentu

 Oleh : adminkalbaronline
Selasa, 05 Agustus 2025
Gapensi Ketapang Ungkap Dugaan Praktik Monopoli Proyek Pemerintah oleh Perusahaan Tertentu
WhatsApp Icon
Ukuran Font
Kecil Besar

KALBARONLINE.com - Asosiasi kontraktor di Kabupaten Ketapang menyoroti dugaan pelanggaran dalam proses pengadaan proyek Penunjukan Langsung (PL) oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Ketapang.

Temuan tersebut melibatkan CV Catur Inti Sejahtera (CIS) yang diduga memonopoli 13 paket proyek PL tahun anggaran 2025.

Dugaan ini mencuat dari hasil investigasi asosiasi, yang menyebutkan bahwa CV CIS saat ini tengah mengerjakan sejumlah proyek di dua bidang berbeda di Dinas PU Ketapang, yakni bidang Sumber Daya Air (SDA) dan Cipta Karya (CK), serta proyek lain di Dinas Pertanian Ketapang.

Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Ketapang, Alfian menyatakan, bahwa kondisi tersebut mengindikasikan pelanggaran terhadap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, khususnya terkait batas maksimal Sisa Kemampuan Paket (SKP) yang diizinkan bagi penyedia jasa kategori kecil.

"Dalam aturan, penyedia jasa kecil maksimal hanya boleh menangani lima paket pekerjaan. Tapi ini lebih dari lima, bahkan sampai 13 paket di dua dinas. Kenapa hal seperti ini bisa terjadi? Apakah pejabat pengadaan tidak memahami aturan atau memang ada pembiaran?" ujar Alfian kepada wartawan di Ketapang, Selasa (05/08/2025).

Ia juga menilai, bahwa praktik semacam ini berdampak buruk terhadap iklim persaingan usaha di lingkungan pemerintahan daerah.

"Inilah yang membuat persaingan tidak sehat. Perusahaan-perusahaan lain jadi kesulitan dapat proyek karena dimonopoli oleh sebagian oknum," lanjut Alfian.

"Belum lagi adanya isu komitmen fee yang dilobi oleh oknum kontraktor tertentu. Ini membuat penyedia jasa yang ingin bekerja secara profesional jadi terhambat," tegasnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Ketapang (LPSE), Sudirman Sinaga menjelaskan, bahwa pihaknya telah secara rutin mengingatkan seluruh Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) di setiap OPD agar mematuhi regulasi, termasuk ketentuan SKP.

Menurut Sudirman, kasus seperti ini kerap terjadi karena kurang disiplinnya pejabat pengadaan dalam memperbarui data kontrak perusahaan yang sudah berjalan.

"Masalah muncul ketika data tidak diperbarui. Harusnya sistem bisa memantau secara real-time. Tapi karena kelalaian, informasi itu jadi tidak akurat," katanya kepada wartawan.

Sudirman menambahkan, jika seluruh paket itu berada di satu dinas, maka ada indikasi kuat keterlibatan oknum tertentu.

"Kalau semua paket itu berasal dari satu dinas, berarti memang ada oknum yang nakal," tuturnya. (Adi LC)

  • Tags:
  • Bagikan:
Garap Isu Pangan dan Lingkungan, PW Muhammadiyah Gandeng LDII Kalbar Wujudkan Green Islamic Organic Farming Initiative
Artikel Selanjutnya
Garap Isu Pangan dan Lingkungan, PW Muhammadiyah Gandeng LDII Kalbar Wujudkan Green Islamic Organic Farming Initiative
Selasa, 05 Agustus 2025
Artikel Sebelumnya
Kapolres Ketapang Tekankan Kedisiplinan dan Kesiapsiagaan Hadapi Karhutla
Selasa, 05 Agustus 2025
Kapolres Ketapang Tekankan Kedisiplinan dan Kesiapsiagaan Hadapi Karhutla

Berita terkait

Terbaru

Senin, 08 Desember 2025
Penggeledahan Terkait Dugaan Korupsi di...
Senin, 08 Desember 2025
Bupati Ketapang Tekankan Integritas dan...
Senin, 08 Desember 2025
Pemkab Ketapang Lantik Dewan Pengawas...
Senin, 08 Desember 2025
Banjir Rob Rendam Sejumlah Ruas...
Senin, 08 Desember 2025
Warga Terdampak Banjir Rob di...