Home Ajak Organisasi Keagamaan Sertifikasikan Lembaga Pendidikan, Menteri Nusron: Sebagai Early Warning System
Nasional    

Ajak Organisasi Keagamaan Sertifikasikan Lembaga Pendidikan, Menteri Nusron: Sebagai Early Warning System

 Oleh : adminkalbaronline
Senin, 27 Oktober 2025
Ajak Organisasi Keagamaan Sertifikasikan Lembaga Pendidikan, Menteri Nusron: Sebagai Early Warning System
WhatsApp Icon
Ukuran Font
Kecil Besar

KALBARONLINE.com - Sertifikasi tanah lembaga pendidikan jadi upaya perlindungan dini terhadap aset keagamaan dari potensi sengketa di kemudian hari. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengajak seluruh organisasi masyarakat dan yayasan pendidikan di Kalimantan Timur (Kaltim) untuk mempercepat sertifikasi tanah lembaga pendidikan, baik formal maupun non formal.

“Bapak/Ibu sekalian, saya minta tolong lagi, semua yayasan yang mempunyai lembaga pendidikan, mari bersama yayasannya dibantu supaya boleh mempunyai SHM. Supaya tidak terjadi lagi konflik, sebaiknya kita hari ini melakukan early warning system, proteksi dini, mitigasi risiko,” ujarnya.

Hal itu disampaikan Menteri Nusron dalam pertemuan bersama tokoh organisasi masyarakat Islam dan lembaga terkait, di Kantor Wilayah BPN Provinsi Kaltim, Jumat (24/10/2025).

Menurut Menteri Nusron, saat ini masih banyak aset pesantren, madrasah, hingga majelis taklim berdiri di atas tanah yang belum bersertipikat. Persoalan umum yang sering terjadi berawal karena tanah lembaga pendidikan, tercatat atas nama pribadi pengurus yayasan. Ketika pengurus wafat atau ada peralihan kepemilikan, keluarga sering mengklaim sebagai hak waris sehingga memicu konflik. Itulah alasan proteksi dini yang dimulai dengan sertifikasi perlu dilakukan.

Bukan hanya memberikan perlindungan bagi aset, kepemilikan sertifikat tanah juga akan memperkuat posisi lembaga pendidikan Islam dalam mendapatkan pembiayaan dan dukungan pembangunan.

Sehubungan dengan percepatan sertifikasi ini, Menteri Nusron mengungkapkan,nbahwa pemerintah telah membuka jalur agar yayasan pendidikan dan sosial dapat menjadi subjek pemegang SHM. Syaratnya, pihak lembaga pendidikan harus memperoleh Surat Keputusan (SK) Menteri ATR/Kepala BPN berdasarkan rekomendasi dari instansi terkait, seperti Kementerian Agama atau Kementerian Sosial.

"Untuk mendapatkan SK harus punya rekomendasi. Kalau dia yayasan Islam, harus ada rekomendasi dari BIMAS Islam. Kalau yayasan itu adalah yayasan sosial, harus dapat rekomendasi dari Kemensos, maka dia boleh menjadi nama subyek sebagai penerima SHM," ungkap Menteri ATR/Kepala BPN.

Tanpa legalitas tanah yang kuat, lembaga pendidikan kerap kesulitan dalam pengembangan sarana prasarana, termasuk akses pembiayaan melalui perbankan. Sementara itu, lembaga yang sudah memiliki sertipikat dapat lebih mudah menjadikan tanah sebagai jaminan ke lembaga keuangan untuk pembiayaan pembangunan yang tepat waktu dan tepat sasaran.

Hadir mendampingi Menteri Nusron, Kepala Kanwil BPN Provinsi Kaltim, Deni Ahmad. Turut hadir, pimpinan lembaga organisasi masyarakat Islam di Kaltim yang terdiri dari organisasi Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Badan Amil Zakat Nasional, Majelis Ulama Indonesia, Dewan Masjid Indonesia, Yayasan Hidayatullah, Badan Komunikasi Majelis Taklim Masjid, Forum Kerukunan Umat Beragama, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, Kepala Kanwil Kemenag, dan Badan Wakaf Indonesia. (Jau/*)

  • Tags:
  • Bagikan:
Menteri Nusron Soroti Rendahnya Angka Sertifikasi Wakaf di Kaltim, Targetkan Tuntas dalam Dua Tahun
Artikel Selanjutnya
Menteri Nusron Soroti Rendahnya Angka Sertifikasi Wakaf di Kaltim, Targetkan Tuntas dalam Dua Tahun
Senin, 27 Oktober 2025
Artikel Sebelumnya
Menteri ATR/BPN Ajak Kemenag dan Ormas Islam Atasi Hambatan AIW: Kunci Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf
Senin, 27 Oktober 2025
Menteri ATR/BPN Ajak Kemenag dan Ormas Islam Atasi Hambatan AIW: Kunci Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf

Berita terkait

Terbaru

Selasa, 03 Februari 2026
Dari Menyapu Jalan, Satiman Tunaikan...
Senin, 02 Februari 2026
Sekda Ketapang Sambut Atlet Difabel...
Senin, 02 Februari 2026
Polsek Nanga Tayap Amankan Satu...
Senin, 02 Februari 2026
Kejati Kalbar Pastikan Berita Pemeriksaan...
Senin, 02 Februari 2026
Edi-Bahasan Siap Ikuti Arahan Presiden...