KALBARONLINE.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak, Amirullah, menegaskan pentingnya menjaga prioritas belanja modal atau investasi pembangunan fisik di tengah kebijakan efisiensi anggaran daerah pada tahun 2026. Menurutnya, belanja modal merupakan pilihan paling adil karena manfaatnya dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat Kota Pontianak.
“Belanja modal itu investasi pemerintah yang dinikmati semua warga kota. Jalan, drainase, pasar, taman, sekolah, puskesmas, itu fair dan adil karena yang menikmati bukan hanya pegawai, tetapi seluruh warga,” ujar Amirullah usai memimpin apel rutin aparatur sipil negara (ASN) di halaman Kantor Wali Kota Pontianak, Senin (5/1/2026).
Ia menjelaskan, pada 2026 Kota Pontianak menghadapi penurunan transfer keuangan daerah (TKD) sekitar 5,17 persen. Kondisi tersebut berdampak pada total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang turun dari Rp2,219 triliun pada APBD murni 2025 menjadi sekitar Rp2,096 triliun di 2026.
“Kalau pendapatan berkurang, belanja juga harus berkurang. Ini ilmu anggaran. Tidak bisa pendapatan turun, belanja tetap,” katanya.
Menurut Amirullah, penyesuaian anggaran tidak terelakkan, termasuk pada belanja pegawai serta belanja barang dan jasa. Meski demikian, belanja modal tetap harus dipertahankan karena menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi dan wujud nyata pembangunan yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.
“Dalam politik anggaran, belanja modal perlu diprioritaskan. Itu investasi pemerintah yang dampaknya luas dan mendorong pertumbuhan,” tegasnya.
Selain soal anggaran, Amirullah juga menyoroti capaian indikator makro ekonomi Kota Pontianak yang dinilai terus membaik. Ia menegaskan bahwa ukuran keberhasilan kinerja pemerintah harus berbasis data, bukan sekadar klaim.
“Kalau kita bilang sukses, ukurannya apa? Paling gampang dengan angka,” ujarnya.
Ia memaparkan, realisasi pendapatan daerah telah melampaui 95 persen, sementara realisasi belanja berada di kisaran 91 persen. Dari sisi ekonomi makro, sejumlah indikator utama juga menunjukkan tren positif.
“Angka kemiskinan kita di kisaran sekitar 4 persen, pengangguran sekitar 7,7 persen. Itu angka yang sudah berhasil kita tekan,” ungkapnya.
Selain itu, pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terus dijaga sebagai indikator kesejahteraan warga. Ia menekankan pentingnya pemahaman ASN terhadap indikator-indikator tersebut agar kebijakan yang dijalankan tetap sejalan dengan tujuan pembangunan.
“Filosofi otonomi daerah itu mensejahterakan warga kota Pontianak. Itu yang harus kita pahami,” jelas Amirullah.
Ia juga mengingatkan seluruh ASN untuk mendukung penuh program pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, serta tidak bersikap latah, khususnya di media sosial. Beberapa program strategis yang perlu disukseskan bersama antara lain makan bergizi gratis, sekolah rakyat, koperasi Merah Putih, serta optimalisasi pendapatan daerah melalui kepatuhan pajak.
“Kalau mau lebih baik, pendapatan harus ditingkatkan. Pajak daerah kita dukung. Ajak warga sekitar bayar PBB, pajak kendaraan dilunasi,” tuturnya.
Menurut Amirullah, soliditas antar tingkat pemerintahan penting dijaga agar pelaksanaan program berjalan optimal dan berdampak nyata bagi masyarakat. Sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Barat, Pontianak memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi contoh.
“Banyak privilege yang kita punya sebagai ibu kota provinsi. Tunjukkan kalau kita memang layak menjadi ibu kota, termasuk dari perilaku dan kinerja pegawainya,” imbuhnya.
Ia mendorong ASN untuk terus berprestasi, adaptif terhadap perubahan, serta menjaga kesehatan agar mampu bekerja optimal. Menurutnya, prestasi pemerintah kota berawal dari prestasi individu.
“Prestasi itu dimulai dari individu, baru kelompok, OPD, sampai pemerintah kota. Mumpung masih diberi kesehatan dan kesempatan, ayo berprestasi di tempat masing-masing,” pungkasnya. (Red)
