Shopping cart
Your cart empty!
KALBARONLINE.com – Bupati Ketapang Alexander Wilyo menerbitkan Surat Edaran Nomor 37 Tahun 2026 tentang Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun Sesuai Harga yang Ditetapkan Pemerintah di Kabupaten Ketapang.
Surat edaran yang ditandatangani pada 31 Mei 2026 tersebut ditujukan kepada seluruh pimpinan pabrik pengolahan kelapa sawit dan camat se-Kabupaten Ketapang. Langkah ini dilakukan sebagai upaya menjaga stabilitas harga TBS kelapa sawit, melindungi kepentingan petani, serta menciptakan iklim usaha perkebunan yang sehat dan berkelanjutan.
Dalam surat edaran itu, seluruh pabrik pengolahan kelapa sawit yang beroperasi di Kabupaten Ketapang diminta membeli TBS produksi pekebun sesuai harga acuan yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Tim Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun.
Selain itu, perusahaan juga diminta tidak menetapkan harga pembelian TBS secara sepihak yang berpotensi merugikan petani. Perusahaan diharapkan tetap mengedepankan prinsip kemitraan yang adil, transparan, dan saling menguntungkan.
“Pemerintah Kabupaten Ketapang berkomitmen melindungi hak-hak pekebun kelapa sawit. Karena itu, kami meminta seluruh pabrik pengolahan kelapa sawit untuk mematuhi harga acuan yang telah ditetapkan pemerintah demi menjaga keseimbangan dan keadilan bagi semua pihak,” kata Alexander Wilyo.
Menurutnya, keterbukaan informasi terkait harga pembelian TBS juga menjadi hal penting untuk membangun hubungan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat, khususnya para petani kelapa sawit.
“Transparansi dalam penyampaian harga pembelian TBS sangat penting. Dengan keterbukaan, petani dapat mengetahui hak mereka dan potensi kesalahpahaman dapat diminimalisir,” ujarnya.
Melalui surat edaran tersebut, camat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) dan kepala desa turut diminta melakukan pemantauan aktif terhadap perkembangan harga TBS di wilayah masing-masing.
Hasil pemantauan tersebut selanjutnya dilaporkan kepada Bupati Ketapang melalui Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Ketapang secara berkala maupun sewaktu-waktu apabila diperlukan.
Alexander berharap seluruh pemangku kepentingan dapat menjaga kondusivitas daerah dan mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul di sektor perkebunan kelapa sawit.
“Kami mengajak seluruh pihak, baik perusahaan, petani, pemerintah kecamatan maupun pemerintah desa, untuk bersama-sama menjaga stabilitas dan keberlanjutan sektor perkebunan kelapa sawit. Sektor ini memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah,” tegasnya.
Dengan diterbitkannya surat edaran tersebut, Pemerintah Kabupaten Ketapang berharap harga TBS kelapa sawit di tingkat pekebun tetap terjaga sesuai ketentuan yang berlaku sehingga memberikan kepastian dan perlindungan bagi petani sawit di daerah. (Adi LC)
KALBARONLINE.com – Bupati Ketapang Alexander Wilyo menerbitkan Surat Edaran Nomor 37 Tahun 2026 tentang Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun Sesuai Harga yang Ditetapkan Pemerintah di Kabupaten Ketapang.
Surat edaran yang ditandatangani pada 31 Mei 2026 tersebut ditujukan kepada seluruh pimpinan pabrik pengolahan kelapa sawit dan camat se-Kabupaten Ketapang. Langkah ini dilakukan sebagai upaya menjaga stabilitas harga TBS kelapa sawit, melindungi kepentingan petani, serta menciptakan iklim usaha perkebunan yang sehat dan berkelanjutan.
Dalam surat edaran itu, seluruh pabrik pengolahan kelapa sawit yang beroperasi di Kabupaten Ketapang diminta membeli TBS produksi pekebun sesuai harga acuan yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Tim Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun.
Selain itu, perusahaan juga diminta tidak menetapkan harga pembelian TBS secara sepihak yang berpotensi merugikan petani. Perusahaan diharapkan tetap mengedepankan prinsip kemitraan yang adil, transparan, dan saling menguntungkan.
“Pemerintah Kabupaten Ketapang berkomitmen melindungi hak-hak pekebun kelapa sawit. Karena itu, kami meminta seluruh pabrik pengolahan kelapa sawit untuk mematuhi harga acuan yang telah ditetapkan pemerintah demi menjaga keseimbangan dan keadilan bagi semua pihak,” kata Alexander Wilyo.
Menurutnya, keterbukaan informasi terkait harga pembelian TBS juga menjadi hal penting untuk membangun hubungan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat, khususnya para petani kelapa sawit.
“Transparansi dalam penyampaian harga pembelian TBS sangat penting. Dengan keterbukaan, petani dapat mengetahui hak mereka dan potensi kesalahpahaman dapat diminimalisir,” ujarnya.
Melalui surat edaran tersebut, camat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) dan kepala desa turut diminta melakukan pemantauan aktif terhadap perkembangan harga TBS di wilayah masing-masing.
Hasil pemantauan tersebut selanjutnya dilaporkan kepada Bupati Ketapang melalui Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Ketapang secara berkala maupun sewaktu-waktu apabila diperlukan.
Alexander berharap seluruh pemangku kepentingan dapat menjaga kondusivitas daerah dan mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul di sektor perkebunan kelapa sawit.
“Kami mengajak seluruh pihak, baik perusahaan, petani, pemerintah kecamatan maupun pemerintah desa, untuk bersama-sama menjaga stabilitas dan keberlanjutan sektor perkebunan kelapa sawit. Sektor ini memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah,” tegasnya.
Dengan diterbitkannya surat edaran tersebut, Pemerintah Kabupaten Ketapang berharap harga TBS kelapa sawit di tingkat pekebun tetap terjaga sesuai ketentuan yang berlaku sehingga memberikan kepastian dan perlindungan bagi petani sawit di daerah. (Adi LC)
Kalbar Online Premium Access
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini
✓
Akses Full Berita Premium
✓
Tanpa Iklan yang menganggu
✓
Akses multiplatform: Web, iOS & Android
Berita terkait
Sekda Kalbar Minta Bupati Sanksi Tegas Pabrik Kelapa Sawit yang Tetapkan Harga TBS Sepihak
Wednesday, 27 April 2022
Sekda Kalbar Minta Bupati Sanksi Tegas Pabrik Kelapa Sawit yang Tetapkan Harga TBS Sepihak
Wednesday, 27 April 2022
Wamentan Sudaryono Minta PKS Beli TBS Sawit Sesuai Harga yang Ditetapkan Pemerintah
Monday, 29 June 2026
Harga TBS Tak Sesuai dan Dibatasi, Ratusan Petani Datangi DPRD Sekadau, Ini Tuntutannya
Monday, 29 October 2018
Gubernur Sutarmidji Terbitkan Pergub Perlindungan Harga Pembelian TBS Sawit
Friday, 18 January 2019
Harga TBS Sawit di Kalbar Catat Rekor Tertinggi
Friday, 04 June 2021
Harga TBS Sawit Anjlok, Ria Norsan Janji Upayakan Kembali Normal
Wednesday, 03 June 2026
PKS Siriham PT Poliplant Sejahtera Tolak TBS Pekarangan dan Petani Mandiri
Thursday, 19 July 2018
Petani Harap Pemerintah Bangun Pabrik Olahan Buah Nanas
Tuesday, 05 September 2017
Ingatkan Perusahaan Sawit yang Beli TBS di Bawah Standar, Sutarmidji: Pasti Kita Sanksi
Tuesday, 26 April 2022
Comments (5)
-
Merrill Rayos 2 days ago ReplySed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
-
-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
-
-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
