KALBARONLINE.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS). Dukungan tersebut sejalan dengan pencanangan Penjaminan Kualitas Data Sensus Ekonomi 2026 yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama BPS di Kantor Wilayah BPS Kalbar, Senin (15/6/2026).
Plh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak, Vivi Salmiarni, menegaskan bahwa data hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi fondasi penting dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
“Dari data hasil Sensus Ekonomi diharapkan kita dapat memetakan potensi yang dimiliki, sekaligus merumuskan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah,” ujarnya.
Sebagai kota yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa, Pontianak membutuhkan data ekonomi yang akurat untuk mendukung berbagai program strategis, mulai dari penguatan UMKM, pemberdayaan pelaku usaha, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, sebanyak 428 petugas akan diterjunkan untuk melakukan pendataan di Kota Pontianak. Jumlah tersebut merupakan bagian dari total 4.701 petugas yang bertugas di seluruh wilayah Kalimantan Barat.
Vivi pun mengajak masyarakat, khususnya para pelaku usaha, untuk mendukung kegiatan sensus dengan menerima petugas pendata dan memberikan informasi sesuai kondisi yang sebenarnya.
“Partisipasi masyarakat akan sangat menentukan keberhasilan sensus. Semakin akurat data yang dihimpun, semakin tepat pula kebijakan yang dapat disusun pemerintah untuk menjawab kebutuhan masyarakat,” paparnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, menegaskan bahwa kualitas data menjadi faktor utama dalam menentukan keberhasilan sebuah kebijakan pembangunan.
“Jangan sampai garbage in, garbage out. Sampah masuk, lalu kita semua mengambil kebijakan dengan data yang tidak benar, sehingga kebijakannya pun tidak benar,” ujarnya usai mencanangkan Penjaminan Kualitas Data Sensus Ekonomi 2026.
Menurut Harisson, pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk pelaksanaan sensus. Karena itu, mutu data yang dihasilkan harus benar-benar dijaga.
Ia juga mengapresiasi kesiapan para petugas yang akan bertugas sebagai penjamin kualitas data di lapangan.
“Saya bangga dengan Bapak-Ibu sekalian yang ada di depan saya, yang sudah siap, artinya sudah dibekali, bahwa Anda siap menjamin mutu data Sensus Ekonomi kita tahun 2026,” katanya.
Harisson menambahkan, hasil Sensus Ekonomi 2026 nantinya akan menjadi rujukan penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan, termasuk pengembangan UMKM dan sektor ekonomi lainnya.
“Pemerintah daerah, baik Provinsi Kalimantan Barat, kabupaten maupun kota, sangat mengharapkan agar hasil Sensus Ekonomi 2026 nanti mutu datanya benar-benar terjamin. Dengan data yang akurat dan sudah dijamin mutunya, saya kira akan memudahkan pimpinan daerah untuk mengambil kebijakan,” tuturnya.
Ia memastikan pemerintah daerah akan terus memberikan dukungan melalui sosialisasi kepada masyarakat agar menerima petugas sensus dengan baik serta memberikan data yang jujur dan lengkap.
“Tentu saja kita memberikan dukungan kepada BPS dalam melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 ini. Kita akan terus membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat agar dapat menerima dengan baik serta memberikan data dengan baik kepada petugas-petugas sensus yang datang ke rumah-rumah atau ke tempat-tempat usaha,” ungkapnya.
Di sisi lain, Deputi Statistik Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS, Muhammad Eddy Mahmud, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat maupun pemerintah kabupaten dan kota atas dukungan yang terus diberikan sejak tahap perencanaan.
“Kami menyampaikan rasa terima kasih yang tinggi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat. Sampai saat ini kami terus dibantu dalam perencanaan dan pelaksanaan,” ujarnya.
Menurut Eddy, keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 sangat ditentukan oleh dua aspek utama, yakni cakupan pendataan dan kualitas data yang berhasil dikumpulkan.
“Saya ingin menyampaikan pesan dari Ibu Kepala BPS Republik Indonesia bahwa keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 dilihat dari dua sisi yang penting, yaitu coverage atau cakupan dan kualitas data,” katanya.
Ia mengajak seluruh jajaran BPS, mulai dari Penjamin Kualitas Data (PJKUDA), Koordinator Mitra Lapangan (KML), Pengawas Mitra Lapangan (PML), hingga Petugas Pendata Lapangan (PPL), untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.
Mulai 15 Juni 2026, para petugas akan melakukan pendataan secara door to door guna memastikan seluruh kegiatan usaha di Kalimantan Barat dapat tercatat dengan baik.
“Bapak-Ibu semua adalah garda terdepan BPS. Nasib perekonomian Kalimantan Barat ada di tangan Bapak-Ibu. Mari kita berikan data yang berkualitas dan sesuai kondisi lapangan dengan penuh kejujuran,” tutupnya. (*)
