KALBARONLINE.com – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pontianak resmi memulai pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sejak 15 Juni dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Pendataan dilakukan secara langsung oleh petugas di lapangan guna memperoleh gambaran menyeluruh tentang aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk sektor ekonomi digital yang terus berkembang.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menjadi salah satu warga yang turut didata dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Didampingi istrinya, Yanieta Arbiastutie, Edi menerima kedatangan petugas BPS dan menjawab sejumlah pertanyaan yang diajukan dalam proses pendataan.
Edi menyatakan dukungan penuh Pemerintah Kota Pontianak terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, data yang dihimpun melalui sensus menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan yang tepat sasaran.
“Sensus Ekonomi ini bertujuan untuk mendata kondisi ekonomi masyarakat Kota Pontianak. Nantinya petugas BPS akan mengunjungi rumah-rumah warga untuk mengumpulkan data terkait jumlah penghuni dalam kartu keluarga, pekerjaan, aktivitas ekonomi, hingga aset yang dimiliki,” ujarnya usai menerima petugas sensus di kediaman pribadinya, Senin (22/6/2026).
Menurut Edi, data ekonomi yang akurat akan membantu pemerintah memahami kondisi riil masyarakat sekaligus menjadi dasar dalam merancang program pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan warga.
Ia menambahkan, kondisi ekonomi suatu daerah juga menjadi salah satu faktor yang diperhatikan investor sebelum menanamkan modal. Karena itu, data hasil sensus memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi.
“Data ini akan menjadi dasar dalam penyusunan berbagai program dan kebijakan. Kondisi ekonomi suatu daerah akan menentukan minat investor, sekaligus menjadi acuan bagi pemerintah dalam merumuskan langkah-langkah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” katanya.
Edi berharap hasil Sensus Ekonomi 2026 mampu memetakan secara rinci tingkat kesejahteraan masyarakat serta sektor-sektor usaha yang menjadi sumber penghasilan warga Kota Pontianak.
“Kalau datanya sudah dipetakan, kita bisa mengetahui kondisi ekonomi masyarakat secara lebih detail, termasuk tingkat pendapatan dan sumber-sumber penghasilannya. Dari situ kita dapat menentukan program yang tepat untuk pemberdayaan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Pontianak,” ungkapnya.
Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh) Kepala BPS Kota Pontianak, Amad Badar, menjelaskan bahwa pelaksanaan sensus berjalan sesuai jadwal. Petugas telah diterjunkan ke seluruh wilayah Kota Pontianak untuk mendata rumah tangga maupun pelaku usaha.
“Secara keseluruhan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sudah berjalan sejak 15 Juni. Petugas kami telah turun ke lapangan untuk melakukan pendataan terhadap berbagai pelaku usaha yang ada di Kota Pontianak,” terangnya.
Amad menjelaskan, sasaran sensus tidak hanya mencakup perusahaan besar, toko, atau pedagang yang memiliki tempat usaha fisik. Pendataan juga menyasar aktivitas ekonomi yang dijalankan dari rumah maupun melalui platform digital.
Perkembangan ekonomi digital membuat banyak jenis usaha baru bermunculan tanpa lokasi usaha yang mudah dikenali. Karena itu, pelaku usaha online, influencer, konten kreator, TikToker, penyanyi, MC, hingga berbagai profesi jasa lainnya turut menjadi sasaran pendataan BPS.
“Tidak hanya usaha yang tampak secara fisik. Aktivitas ekonomi yang dijalankan dari rumah, seperti jual beli online maupun profesi digital seperti konten kreator dan influencer, juga menjadi bagian dari Sensus Ekonomi,” imbuh Amad.
Menurutnya, sektor ekonomi kreatif dan digital saat ini memberikan kontribusi yang semakin besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh sebab itu, data dari sektor tersebut penting untuk dihimpun agar potret ekonomi Kota Pontianak menjadi lebih lengkap dan akurat.
Untuk memastikan kualitas data, BPS melakukan verifikasi dengan berbagai sumber pembanding, baik dari tingkat nasional maupun daerah. Selain itu, petugas juga akan mendata usaha yang ditemukan langsung di lapangan meskipun belum tercatat dalam direktori usaha atau basis data instansi terkait.
Amad mengimbau masyarakat agar menerima petugas sensus dengan baik dan memberikan informasi sesuai kondisi sebenarnya. Ia memastikan seluruh petugas dilengkapi surat tugas dan identitas resmi.
“Kami berharap masyarakat dapat memberikan jawaban yang jujur dan apa adanya. Tidak perlu khawatir karena seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik,” tutupnya. (*)
