KALBARONLINE.com – Kota Pontianak masuk 10 besar pemerintah daerah dengan tata kelola transformasi digital terbaik kategori kota se-Indonesia dalam Gadjah Mada Digital Transformation Governance Index (GM-DTGI) Awards 2026. Di tingkat Kalimantan Barat, Pontianak menempati posisi tertinggi.
Penghargaan dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada (UGM) tersebut diserahkan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, dan diterima langsung Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, di Auditorium Sukadji Ranuwihardjo, Magister Manajemen FEB UGM, Yogyakarta, Kamis (5/11/2026).
Edi menyampaikan apresiasi kepada UGM atas penghargaan tersebut. Menurutnya, capaian ini menjadi pengakuan terhadap upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak dalam mengembangkan pemerintahan digital sekaligus motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Salah satu langkah yang terus didorong adalah integrasi layanan digital agar masyarakat dapat mengakses berbagai kebutuhan administrasi dan informasi pemerintah dengan lebih mudah.
"Kita ingin masyarakat benar-benar merasakan manfaat transformasi digital. Bukan sekadar melihat semakin banyak aplikasi yang dibangun pemerintah, tetapi pelayanan menjadi lebih cepat, mudah, dan responsif," jelasnya.
Edi juga melihat perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) sebagai peluang untuk mempercepat transformasi digital di lingkungan pemerintahan.
Pemanfaatannya dapat diarahkan untuk mendukung pelayanan informasi publik, pengolahan data, hingga peningkatan produktivitas aparatur. Selain itu, analisis data berbantuan AI dapat membantu penyusunan kebijakan untuk menangani berbagai persoalan perkotaan, mulai dari pengendalian inflasi, kemacetan, pengelolaan sampah, genangan air, hingga perencanaan pembangunan.
"Kita harus mulai beradaptasi karena teknologi ini dapat membantu pemerintah bekerja lebih cepat, mengambil keputusan lebih tepat, dan memberikan pelayanan yang lebih responsif kepada masyarakat," katanya.
Edi berharap GM-DTGI tidak hanya menjadi instrumen pemeringkatan, tetapi juga sarana evaluasi bagi pemerintah daerah. Ia mendorong UGM untuk terus memberikan pendampingan melalui kajian, rekomendasi kebijakan, pengembangan kompetensi aparatur, serta pertukaran praktik baik antardaerah.
"Kita berharap ada kolaborasi yang semakin kuat antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan komunitas teknologi. Penghargaan ini bukan tujuan akhir, melainkan dorongan agar pemerintahan semakin baik dan pembangunan semakin tepat sasaran," pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Pontianak, Syamsul Akbar, menjelaskan bahwa pusat data atau data center Pemkot Pontianak saat ini telah menampung 167 aplikasi dan situs web pemerintah daerah.
Infrastruktur tersebut menjadi salah satu fondasi untuk mendukung operasional layanan elektronik di berbagai perangkat daerah.
Penguatan juga dilakukan melalui portal Satu Data Kota Pontianak yang telah mengelola lebih dari 3.000 dataset. Ketersediaan data sektoral tersebut mendukung proses perencanaan, pemantauan, dan pengambilan keputusan berbasis informasi yang lebih terstruktur.
"Melalui Satu Data, kita ingin pengelolaan informasi antarperangkat daerah semakin tertata. Data yang tersedia tidak hanya dikumpulkan, tetapi harus dapat dimanfaatkan untuk mendukung perencanaan dan evaluasi program pembangunan," jelasnya.
Syamsul menambahkan, capaian tersebut didukung pengembangan berbagai layanan dan infrastruktur digital. Salah satunya melalui aplikasi JePin atau Jendela Pontianak Integrasi yang menyediakan akses terhadap informasi dan layanan pemerintah, termasuk informasi harga komoditas serta CCTV kota.
Selain JePin, Pemkot Pontianak juga memanfaatkan SP4N-LAPOR! sebagai kanal pengaduan masyarakat dan aplikasi SRIKANDI untuk mendukung pengelolaan persuratan serta arsip pemerintahan secara elektronik.
"Melalui berbagai platform tersebut, kita berupaya menghadirkan layanan yang lebih mudah diakses sekaligus memperkuat koordinasi dan efisiensi administrasi pemerintahan," katanya.
Menurutnya, hasil GM-DTGI 2026 menjadi dorongan bagi Diskominfo bersama seluruh perangkat daerah untuk memperkuat integrasi aplikasi, pengelolaan data, serta meningkatkan kualitas layanan berbasis elektronik.
"Ke depan, fokus kita bukan hanya pengembangan teknologi baru, tetapi juga optimalisasi sistem yang sudah tersedia. Harapannya, seluruh layanan semakin terintegrasi dan manfaat digitalisasi benar-benar dirasakan masyarakat Kota Pontianak," tutupnya. (*)
