Kades Semangut Utara: Berita di Media Harian Kompas Itu Tidak Akurat
Kalbar Online, Kapuas Hulu – Menanggapi pemberitaan di Media Harian Kompas yang berjudul ‘Proyek Fiktif di Kapuas Hulu’ yang terbit pada 16 Maret 2017 lalu, beberapa pihak sangat menyayangkan atas pemberitaan tersebut, sebab pemberitaan tersebut dianggap tidak akurat.
Saat dikonfirmasi oleh KalbarOnline terkait pemberitaan tersebut, Sumadi selaku Kepala Desa Semangut Utara, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat mengatakan bahwa pemberitaan di Media Harian Kompas tersebut tidak akurat.
“Narasumber atas nama Ruslan dan Maulidan yang tertera di isi pemberitaan tersebut tertulis bahwa mereka Warga Semangut Utara, padahal mereka berdua bukan warga saya,” ungkap Sumadi.
Sumadi mewakili warganya sangat kecewa atas pemberitaan tersebut.
“Sebab dengan berita yang dimuat di Media Kompas itu, dapat berdampak pada batalnya pembangunan cetak sawah yang rencananya akan direalisasikan pada tahun 2017 ini,” ujarnya.
“Sebelumnya warga Desa Semangut Utara yang mayoritas petani sudah sangat senang mendengar bahwa rencana pada tahun 2017 ini pencetakan sawah akan dilaksanakan didesanya,” ungkapnya.
Sumadi berharap kepada Pemerintah agar tidak terpengaruh dengan pemberitaan dari Media Kompas tersebut.
“Jika dana untuk proyek pencetakan sawah didesa kami sudah dianggarkan, mohon agar tetap direalisasikan, jangan sampai dibatalkan,” pintanya.
Pada kesempatan yang sama, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang bertugas di Desa Nanga Semangut dan Semangut Utara yakni Nur Abidah juga mengatakan hal yang sama.
Ia menuturkan bahwa kedua narasumber yang bernama Ruslan dan Maulidan itu sudah jelas bukan warga Semangut Utara.
“Namun mengapa oknum wartawan Media Harian Kompas yang memuat berita itu mengatakan bahwa mereka berdua itu warga Semangut utara?,” tanyanya.
Jadi kesimpulannya, lanjut Nur, berita tersebut tidak akurat, sebab data dari narasumber saja tidak benar, serta oknum wartawan itu juga tidak mengkonfirmasi terlebih dahulu pihak – pihak terkait.
“Hanya percaya begitu saja dengan narasumber, sehingga beritanya tidak berimbang, minimal konfirmasi dengan Kadesnya terlebih dahulu,” cecarnya.
Sebagai PPL di desa tersebut, Nur lebih mengerti dengan kondisi dan keinginan para petani yang dibimbingnya, ia berharap Pemerintah tetap menganggarkan pembangunan pencetakan sawah di tahun 2017 ini, karena di tahun 2016 lalu belum dianggarkan oleh Pemerintah, khususnya di Desa Semangut Utara.
“Dengan adanya sawah, semoga ekonomi petani bisa meningkat,” harapnya.
Ditempat terpisah, Koordinator Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Sungai Besar Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Panus L menjelaskan bahwa terkait pemberitaan di Media Kompas tersebut, tahun 2016 lalu, Desa Semangut Utara belum mendapatkan anggaran untuk pembangunan pencetakan sawah, namun rencana pembangunannya akan dianggarkan pada tahun 2017 ini.
Panus juga menanyakan bahwa oknum wartawan Media Harian Kompas itu mendapat informasinya dari pihak mana.
“Sedangkan kedua narasumber yang disebutkan namanya tersebut tidak mengakui bahwa mereka pernah diwawancarai oleh seorang wartawan, ini berdasarkan keterangan Ruslan dan Maulidan saat menghadiri pertemuan di Kantor BPP Sungai Besar, Sabtu (18/3) lalu,” bebernya.
Kemudian, lanjut Panus, Panen Perdana Rendengan Gabungan Kelompok Tani Rasau Indah dan Longoi Permai di Desa Semangut Utara lalu, yang diberitakan di Media Harian Kompas adalah panen dari cetak sawah, padahal itu panen padi lahan kering,” tuturnya.
Terkait proyek pencetakan sawah di Desa Selaup, Media Harian Kompas juga mengatakan bahwa hal tersebut serupa dengan Desa Semangut Utara yang dianggapnya fiktif.
“Di Desa Selaup, pencetakan sawah sudah dilaksanakan pada 2016 lalu karena ada anggarannya, beda dengan Semangut Utara, silahkan di cek, sawahnya sudah dicetak,” jelas Panus.
Oknum wartawan Media Harian Kompas tersebut juga mengatakan dalam pemberitaannya bahwa kegiatan panen perdana tersebut adalah modus petugas dalam menggarap proyek secara fiktif.
“Padahal acara tersebut yang memfasilitasi dan mengundang petugas adalah kedua kelompok tani tersebut, dengan tujuan agar Kelompok Tani bisa langsung menyampaikan aspirasi dan harapannya kepada Dinas terkait yang hadir,” pungkas Panus. (Ishaq)
Comment