Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Jauhari Fatria |
| Kamis, 15 Juni 2017 |
Natalius Pigai: Kegaduhan Akibat Kriminalisasi Ulama ini Sebabkan Terganggunya Harmonisasi di Masyarakat
KalbarOnline, Nasional – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Menteri Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto ikut turun tangan menghentikan kegaduhan akibat adanya kriminalisasi terhadap ulama.
Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai mengatakan bahwa kegaduhan akibat kriminalisasi terhadap ulama ini menyebabkan terganggunya harmonisasi di tengah masyarakat. Menurutnya, tidak ada jalan lain Wiranto harus ikut turun tangan menyudahi kegaduhan.
“Menko Polhukam untuk menyampaikan ke Presiden Jokowi untuk mengambil langkah-langkah untuk menutup kegaduhan nasional,” ujar Pigai usai melakukan pertemuan dengan Sekretaris Menteri Politik Hukum dan Keamanan (Sesmenko Polhukam) Letjen TNI Yayat Sudrajat, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, belum lama ini seperti yang KalbarOnline lansir dari Jawapos.com.
Oleh sebab itu, sebelum masa jabatannya habis pada 2019 nanti, Presiden Jokowi harus membuat citra positif untuk bisa menghentikan kegaduhan tersebut. Sebab, kegaduhan ini terbukti telah menganggu beberapa aspek, seperti nasional dan politik.
“Tutup kegaduhan nasional ini sebagaimana cita-cita dari Nawa Cita, dan Presiden Jokowi untuk memutus mata rantai dari seluruh kegaduhan ini,” tegasnya.
Pigai mengungkapkan, apabila kegaduhan ini terus dibiarkan maka akan menganggu kedamaian di masyarakat. Apalagi umat Islam sangat ingin tidak ada kriminaliasi lagi terhadap ulama.
“Karena kegaduhan ini sudah memasuki aspek serius seperti terganggunya harmonisasi di masyarakat," tandasnya. (Fat)
Natalius Pigai: Kegaduhan Akibat Kriminalisasi Ulama ini Sebabkan Terganggunya Harmonisasi di Masyarakat
KalbarOnline, Nasional – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Menteri Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto ikut turun tangan menghentikan kegaduhan akibat adanya kriminalisasi terhadap ulama.
Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai mengatakan bahwa kegaduhan akibat kriminalisasi terhadap ulama ini menyebabkan terganggunya harmonisasi di tengah masyarakat. Menurutnya, tidak ada jalan lain Wiranto harus ikut turun tangan menyudahi kegaduhan.
“Menko Polhukam untuk menyampaikan ke Presiden Jokowi untuk mengambil langkah-langkah untuk menutup kegaduhan nasional,” ujar Pigai usai melakukan pertemuan dengan Sekretaris Menteri Politik Hukum dan Keamanan (Sesmenko Polhukam) Letjen TNI Yayat Sudrajat, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, belum lama ini seperti yang KalbarOnline lansir dari Jawapos.com.
Oleh sebab itu, sebelum masa jabatannya habis pada 2019 nanti, Presiden Jokowi harus membuat citra positif untuk bisa menghentikan kegaduhan tersebut. Sebab, kegaduhan ini terbukti telah menganggu beberapa aspek, seperti nasional dan politik.
“Tutup kegaduhan nasional ini sebagaimana cita-cita dari Nawa Cita, dan Presiden Jokowi untuk memutus mata rantai dari seluruh kegaduhan ini,” tegasnya.
Pigai mengungkapkan, apabila kegaduhan ini terus dibiarkan maka akan menganggu kedamaian di masyarakat. Apalagi umat Islam sangat ingin tidak ada kriminaliasi lagi terhadap ulama.
“Karena kegaduhan ini sudah memasuki aspek serius seperti terganggunya harmonisasi di masyarakat," tandasnya. (Fat)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini