KalbarOnline, Sanggau – Bupati Sanggau, Paolus Hadi, menyampaikan Nota Pengantar Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2018 daalm Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sanggau yang dipimpin langsung Ketua DPRD, Jumadi, Rabu (20/9).
Nota KUA PPAS merupakan penjabaran dari RKPD Kabupaten Sanggau tahun 2018 dan RPJMD tahun 2014-2019 dengan tema pembangunan rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau tahun 2018 yaitu “ Penguatan Sinergisitas Pembangunan infrastruktur Dasar serta Ekonomi Kerakyatan.
Penyusunan KUA PPAS tahun 2018 didasarkan Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan APBD TA 2018 dan mempertimbangkan terhadap indikator pencapaian pembangunan perekonomian daerah tahun 2016 proyeksi 2017 dan tahun 2018 serta melihat tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun 2017 dan 2018.
Penyusunan KUA PPAS arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Makro tahun 2018 adalah pertembuhan ekonomi diproyeksikan mencapai 5-5,5 persen. Inflasi ditargetkan pada kisaran 4-4,59 persen. Persentase jumlah penduduk miskin diproyeksikan 3,75 persen, IPM 65,23 persen dan tingkat pengangguran terbuka diproyeksikan antara 5-5,3 persen.
Bupati juga menyampaikan bahwa untuk mencapai target kerangka ekonomi tahun 2018 tersebut ada beberapa kebijakan yang perlu diambil diantaranya pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp1,603 trilyun terdiri dari PAD sebesar Rp90,92 milyar, dana perimbangan Rp1,26 triliun dan pendapatan lain-lain yang sah Rp248,21 milyar.
Pengeluaran ditargetkan sebesar Rp1,694 triliun terdiri dari belanja tidak langsung Rp896,66 milyar, belanja pegawai Rp585,11 milyar, belanja hibah Rp71,44 milyar diantaranya hibah KPU Rp30,72 milyar, panwaslu Rp10,07 milyar, pengamanan pemilu Rp6,2 milyar serta penyertaan modal Bank Kalbar Rp10 milyar.
Selain itu, hibah untuk keagamaan Rp7,45 milyar, hibah untuk Politeknik Rp10 milyar, bantuan sosial Rp1,500 milyar, belanja bagi hasil Rp4,07 Milyar, bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi, kabupaten, Pemdes dan bantuan partai politik sebesar Rp233.542 milyar. Sedangkan untuk bantuan partai politik ditargetkan sebesar Rp10,39 milyar.
“Saya berharap program dan kegiatan tersebut diatas harus memberikan kontribusi yang besar dalam mewujudkan tema pembangunan tahun 2018 yakni Penguatan Sinergisitas Pembangunan Infrastruktur Dasar serta Ekonomi Kerakyatan,” harapnya.
Terhadap pencapaian 10 Program Prioritas Nasional dan dari total Belanja Daerah tahun 2018 yang ditargetkan, dia berharap belanja daerah mengalami defisit sebesar Rp90,97 milyar. Untuk menutup defisit tersebut penerimaan pembiayaan ditargetkan sebesar Rp101,97 Miliyar yang bersumber dari Silpa tahun 2017. (Leo)
Comment