Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Jauhari Fatria |
| Rabu, 24 Juli 2019 |
KalbarOnline,
Ketapang – Front Perjuangan Rakyat Ketapang (FPRK) mengecam sikap Pemerintah
Kabupaten Ketapang yang dinilai penakut. Hal ini disampaikan Ketua FPRK, Isa
Anshari menanggapi kembali bergulirnya wacana relokasi Pasar Haji Bujang Hamdi
oleh Pemkab Ketapang. Sikap penakut yang disematkan Isa kepada Pemkab Ketapang
tersebut lantaran hanya berani melakukan penertiban di lokasi pasar tersebut
tetapi membiarkan lokasi-lokasi ilegal lain yang ada di Ketapang.
Isa menilai langkah yang dilakukan Pemkab Ketapang terkait hal
itu, menunjukkan sikap Pemkab Ketapang yang tebang pilih dalam melakukan
penertiban terhadap bangunan ilegal.
“Kami minta Pemkab Ketapang juga tegas untuk menertibkan
terlebih dahulu tempat-tempat maksiat. Seperti tempat lokalisasi kolam, cafe
remang-remang terminal, cafe Rangge Sentap dan bangunan ilegal lainnya yang
tampak di depan mata pejabat Ketapang,” ujarnya, Selasa (23/7/2019).
Isa meminta, Pemkab Ketapang harusnya memprioritaskan
membongkar bangunan-bangunan ilegal yang memberikan dampak negatif, bukan malah
membongkar pasar yang menjadi mata pencaharian masyarakat. Bahkan, merupakan
tempat masyarakat membeli keperluan dan kebutuhan sehari-hari.
“Harusnya Pemkab membuat kebijakan dengan memperhatikan azas
kepentingan banyak orang bukan kepentingan atau kebutuhan pihak tertentu,”
sebutnya.
Isa juga menilai, sikap menggebu-gebu Pemkab membongkar Pasar
Haji Bujang Hamdi seolah terkesan karena kepentingan sekelompok orang semata.
Apalagi dahulunya, Pasar Haji Bujang Hamdi pernah dibongkar paksa sehingga terjadi
bentrokan antara pedagang dengan aparat yang seharusnya bisa dipetik pelajaran
dan diambil solusi terbaik dari kejadian tersebut.
“Kami heran, kenapa bernafsu benar membongkar pasar yang
menjadi mata pencaharian masyarakat, sedangkan lokasi-lokasi tempat hiburan
yang diduga terdapat prostitusi dibiarkan, apakah dengan membongkar pasar
kemudian Pemkab berani menjamin penghasilan pedagang tidak hilang,” tukasnya.
Untuk itu, Isa berharap agar Pemkab Ketapang mengkaji
kembali wacana tersebut dan tidak terkesan tebang pilih dalam penertiban. Hal
terpenting lainnya, ia meminta agar persoalan Pasar Haji Bujang Hamdi tidak
menjadi komoditi politik bagi pihak-pihak yang ingin menarik simpati masyarakat
khususnya pedagang untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
“Saya harap ini semua tidak menjadi komoditas politik
menjelang Pilkada mendatang,” tandasnya. (Adi LC)
KalbarOnline,
Ketapang – Front Perjuangan Rakyat Ketapang (FPRK) mengecam sikap Pemerintah
Kabupaten Ketapang yang dinilai penakut. Hal ini disampaikan Ketua FPRK, Isa
Anshari menanggapi kembali bergulirnya wacana relokasi Pasar Haji Bujang Hamdi
oleh Pemkab Ketapang. Sikap penakut yang disematkan Isa kepada Pemkab Ketapang
tersebut lantaran hanya berani melakukan penertiban di lokasi pasar tersebut
tetapi membiarkan lokasi-lokasi ilegal lain yang ada di Ketapang.
Isa menilai langkah yang dilakukan Pemkab Ketapang terkait hal
itu, menunjukkan sikap Pemkab Ketapang yang tebang pilih dalam melakukan
penertiban terhadap bangunan ilegal.
“Kami minta Pemkab Ketapang juga tegas untuk menertibkan
terlebih dahulu tempat-tempat maksiat. Seperti tempat lokalisasi kolam, cafe
remang-remang terminal, cafe Rangge Sentap dan bangunan ilegal lainnya yang
tampak di depan mata pejabat Ketapang,” ujarnya, Selasa (23/7/2019).
Isa meminta, Pemkab Ketapang harusnya memprioritaskan
membongkar bangunan-bangunan ilegal yang memberikan dampak negatif, bukan malah
membongkar pasar yang menjadi mata pencaharian masyarakat. Bahkan, merupakan
tempat masyarakat membeli keperluan dan kebutuhan sehari-hari.
“Harusnya Pemkab membuat kebijakan dengan memperhatikan azas
kepentingan banyak orang bukan kepentingan atau kebutuhan pihak tertentu,”
sebutnya.
Isa juga menilai, sikap menggebu-gebu Pemkab membongkar Pasar
Haji Bujang Hamdi seolah terkesan karena kepentingan sekelompok orang semata.
Apalagi dahulunya, Pasar Haji Bujang Hamdi pernah dibongkar paksa sehingga terjadi
bentrokan antara pedagang dengan aparat yang seharusnya bisa dipetik pelajaran
dan diambil solusi terbaik dari kejadian tersebut.
“Kami heran, kenapa bernafsu benar membongkar pasar yang
menjadi mata pencaharian masyarakat, sedangkan lokasi-lokasi tempat hiburan
yang diduga terdapat prostitusi dibiarkan, apakah dengan membongkar pasar
kemudian Pemkab berani menjamin penghasilan pedagang tidak hilang,” tukasnya.
Untuk itu, Isa berharap agar Pemkab Ketapang mengkaji
kembali wacana tersebut dan tidak terkesan tebang pilih dalam penertiban. Hal
terpenting lainnya, ia meminta agar persoalan Pasar Haji Bujang Hamdi tidak
menjadi komoditi politik bagi pihak-pihak yang ingin menarik simpati masyarakat
khususnya pedagang untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
“Saya harap ini semua tidak menjadi komoditas politik
menjelang Pilkada mendatang,” tandasnya. (Adi LC)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini