Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Redaksi KalbarOnline |
| Minggu, 29 Maret 2020 |
KalbarOnline.com, JAKARTA – Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah mendesak Presiden Jokowi, segera mengambil kebijakan strategis menghadapi ganasnya virus corona (Covid-19), yakni dengan memberlakukan operasi militer selain perang.
Hal ini disampaikan Ketua bidang Hukum dan HAM PP Pemuda Muhammadiyah, Razikin, mengingat jumlah korban terinfeksi Covid-19 mengalami peningkatan tajam setiap harinya.
“Memang, skenario pemotongan rantai penyebaran dan penanganan korban terus diupayakan oleh pemerintah. Namun belum ada tanda-tanda wabah ini akan berakhir,” kata Razikin dalam keterangannya, Minggu (29/3).
Dia memandang wabah covid-19 harus diposisikan sebagai ancaman terhadap pertahanan negara yang bersifat nir-militer. Wabah ini sudah mengalami metamorfosa dan sulit dikenali serta sulit dikendalikan.
“Ini merupakan ancaman nyata dan menghantui keselamatan penduduk Indonesia. Dalam konteks itu, Pemerintah bisa memberlakukan operasi militer selain perang,” kata Razikin, Minggu (29/3).
Dia menambahkan, TNI memiliki kewajiban dalam membantu instansi lain baik di tingkat pusat maupun daerah melalui skenario Operasi Militer Selain Perang (OMSP).
Ketentuan tersebut secara legal tercantum dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. (jpnn/fajar)
KalbarOnline.com, JAKARTA – Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah mendesak Presiden Jokowi, segera mengambil kebijakan strategis menghadapi ganasnya virus corona (Covid-19), yakni dengan memberlakukan operasi militer selain perang.
Hal ini disampaikan Ketua bidang Hukum dan HAM PP Pemuda Muhammadiyah, Razikin, mengingat jumlah korban terinfeksi Covid-19 mengalami peningkatan tajam setiap harinya.
“Memang, skenario pemotongan rantai penyebaran dan penanganan korban terus diupayakan oleh pemerintah. Namun belum ada tanda-tanda wabah ini akan berakhir,” kata Razikin dalam keterangannya, Minggu (29/3).
Dia memandang wabah covid-19 harus diposisikan sebagai ancaman terhadap pertahanan negara yang bersifat nir-militer. Wabah ini sudah mengalami metamorfosa dan sulit dikenali serta sulit dikendalikan.
“Ini merupakan ancaman nyata dan menghantui keselamatan penduduk Indonesia. Dalam konteks itu, Pemerintah bisa memberlakukan operasi militer selain perang,” kata Razikin, Minggu (29/3).
Dia menambahkan, TNI memiliki kewajiban dalam membantu instansi lain baik di tingkat pusat maupun daerah melalui skenario Operasi Militer Selain Perang (OMSP).
Ketentuan tersebut secara legal tercantum dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. (jpnn/fajar)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini