Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Redaksi KalbarOnline |
| Rabu, 19 Agustus 2020 |
KalbarOnline.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku akan mendatangi 270 daerah yang menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020. Hal ini dilakukan dengan berkoordinasi bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Saya sudah bicara dengan Kementerian Dalam Negeri, bicara dengan Bawaslu. Kami berlima pimpinan akan membagi tugas untuk datang ke daerah-daerah yang menyelenggarakan Pilkada. Apa tugasnya? tugas bersama-sama dengan Menteri Dalam Negeri bersama-sama dengan KPU meminta pakta integritas dari para calon yang ikut kontestasi Pilkada,” kata Ketua KPK, Firli Bahuri dikonfirmasi, Rabu (19/8).
Firli menegaskan, pihaknya tidak menginginkan pelaksanaan Pilkada menggunakan anggaran yang tidak dipertanggungjawabkan. Karena, belakangan ini korupsi tak jarang melibatkan unsur kepala daerah.
Baca juga: https://www.jawapos.com/nasional/politik/06/08/2020/kpu-tak-bisa-larang-para-cakada-lakukan-kampanye-tatap-muka/
“Karena pengalaman empiris, kasus korupsi melibatkan para kepala daerah. Karena mahal dan besarnya biaya Pilkada,” ujar Firli.
Oleh karena itu, Firli berujar untuk meneguhkan tidak adanya politik uang dalam gelaran Pilkada 2020. KPK bersama KPU dan Bawaslu akan melakukan diskusi secara virtual yang juga dihadiri oleh partai politik.
“Nanti juga kita akan melakukan kunjungan langsung terhadap kesiapan Pilkada. Karena kita tidak ingin tindakan menggunakan dana yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan,” pungkasnya.
Saksikan video menarik berikut ini:
KalbarOnline.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku akan mendatangi 270 daerah yang menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020. Hal ini dilakukan dengan berkoordinasi bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Saya sudah bicara dengan Kementerian Dalam Negeri, bicara dengan Bawaslu. Kami berlima pimpinan akan membagi tugas untuk datang ke daerah-daerah yang menyelenggarakan Pilkada. Apa tugasnya? tugas bersama-sama dengan Menteri Dalam Negeri bersama-sama dengan KPU meminta pakta integritas dari para calon yang ikut kontestasi Pilkada,” kata Ketua KPK, Firli Bahuri dikonfirmasi, Rabu (19/8).
Firli menegaskan, pihaknya tidak menginginkan pelaksanaan Pilkada menggunakan anggaran yang tidak dipertanggungjawabkan. Karena, belakangan ini korupsi tak jarang melibatkan unsur kepala daerah.
Baca juga: https://www.jawapos.com/nasional/politik/06/08/2020/kpu-tak-bisa-larang-para-cakada-lakukan-kampanye-tatap-muka/
“Karena pengalaman empiris, kasus korupsi melibatkan para kepala daerah. Karena mahal dan besarnya biaya Pilkada,” ujar Firli.
Oleh karena itu, Firli berujar untuk meneguhkan tidak adanya politik uang dalam gelaran Pilkada 2020. KPK bersama KPU dan Bawaslu akan melakukan diskusi secara virtual yang juga dihadiri oleh partai politik.
“Nanti juga kita akan melakukan kunjungan langsung terhadap kesiapan Pilkada. Karena kita tidak ingin tindakan menggunakan dana yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan,” pungkasnya.
Saksikan video menarik berikut ini:
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini