Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Jauhari Fatria |
| Minggu, 04 Oktober 2020 |
KalbarOnline.com – Pemerintah bersama dengan Badan Legislasi DPR (Baleg) melalui Panitia Kerja (Panja) Omnibus Law RUU Cipta Kerja menyepakati pembahasan RUU Cipta Kerja ke tingkat rapat paripurna, Sabtu malam (3/10/2020).
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta agar RUU Ciptaker segera disahkan sebelum masa reses pada tanggal 8 Oktober 2020.
“Harapannya tentu sebelum masa sidang (sudah disahkan) ini kan sampai 8 Oktober,” ujar Airlangga kepada wartawan usai pengambilan keputusan tingkat I pembahasan RUU Ciptaker di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (3/10/2020).
Meski demikian, Airlangga tetap menyerahkan keputusan jadwal paripurna kepada DPR RI. Adapun setelah disetujui di tingkat I, maka Baleg DPR RI akan mengirimkan surat kepada pimpinan DPR RI untuk dibahas di Badan Musyawarah (Bamus) sebelum disahkan di rapat paripurna.
Adapun DPR RI diketahui akan menutup masa sidang dan memulai masa reses pada tanggal 8 Oktober mendatang.
“Ini proses seluruhnya DPR, jadi kita mengikuti mekanisme yang ada di DPR,” kata Airlangga.
Terkait adanya penolakan pengesahan RUU Ciptaker dari Fraksi Demokrat dan PKS, Airlangga mengatakan pemerintah masih membuka ruang dialog sampai sebelum paripurna digelar.
Sementara terkait adanya anggapan RUU Ciptaker dapat merugikan pekerja, Airlangga menegaskan keputusan soal klaster keteganakerjaan merupakan hasil pembahasan tripartrit antara DPR, pemerintah, dan serikat pekerja.
“Ini sebetulnya hasil pembahasan tripartrit yang waktu itu dipimpin oleh Ibu Menaker, serikat pekerja dan Apindo. Jadi ini sesuai dengan rapat tripartit tersebut,” pungkasnya. [rif]
KalbarOnline.com – Pemerintah bersama dengan Badan Legislasi DPR (Baleg) melalui Panitia Kerja (Panja) Omnibus Law RUU Cipta Kerja menyepakati pembahasan RUU Cipta Kerja ke tingkat rapat paripurna, Sabtu malam (3/10/2020).
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta agar RUU Ciptaker segera disahkan sebelum masa reses pada tanggal 8 Oktober 2020.
“Harapannya tentu sebelum masa sidang (sudah disahkan) ini kan sampai 8 Oktober,” ujar Airlangga kepada wartawan usai pengambilan keputusan tingkat I pembahasan RUU Ciptaker di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (3/10/2020).
Meski demikian, Airlangga tetap menyerahkan keputusan jadwal paripurna kepada DPR RI. Adapun setelah disetujui di tingkat I, maka Baleg DPR RI akan mengirimkan surat kepada pimpinan DPR RI untuk dibahas di Badan Musyawarah (Bamus) sebelum disahkan di rapat paripurna.
Adapun DPR RI diketahui akan menutup masa sidang dan memulai masa reses pada tanggal 8 Oktober mendatang.
“Ini proses seluruhnya DPR, jadi kita mengikuti mekanisme yang ada di DPR,” kata Airlangga.
Terkait adanya penolakan pengesahan RUU Ciptaker dari Fraksi Demokrat dan PKS, Airlangga mengatakan pemerintah masih membuka ruang dialog sampai sebelum paripurna digelar.
Sementara terkait adanya anggapan RUU Ciptaker dapat merugikan pekerja, Airlangga menegaskan keputusan soal klaster keteganakerjaan merupakan hasil pembahasan tripartrit antara DPR, pemerintah, dan serikat pekerja.
“Ini sebetulnya hasil pembahasan tripartrit yang waktu itu dipimpin oleh Ibu Menaker, serikat pekerja dan Apindo. Jadi ini sesuai dengan rapat tripartit tersebut,” pungkasnya. [rif]
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini