KalbarOnline, Pontianak – Ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Barat, Lasarus menanggapi banyaknya keluhan mengenai jalan rusak yang ada di Kalimantan Barat.
Lasarus menyebut, kebanyakan jalan rusak itu terdapat di jalan daerah dan ini sudah diakui oleh pemerintah daerah.
“Ketika Pak Presiden menganggarkan dana Rp 800 miliar untuk di Lampung dalam kunjungan kerja presiden yang viral jalannya rusak, saya langsung rilis media bahwa Kalimantan Barat jalannya lebih parah dari pada Lampung. Oleh karenanya kami minta Kalimantan Barat juga diperhatikan,” ungkapnya.
Lasarus yang juga Ketua Komisi V DPR RI itu menjelaskan, di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang jalan yang di dalamnya ada pasal yang menyebutkan, manakala pemerintah daerah tidak sanggup mengurus jalan di daerahnya, maka akan diambil alih oleh pemerintah pusat.
“Skemanya sudah disepakati dengan Inpres, itulah yang digunakan oleh presiden untuk mengintervensi jalan di Lampung,” ucap Lasarus.
“Namun inikan masih bersifat parsial, karena ini juga undang-undang baru, kita harap nanti ada mekanisme penganggaran yang sudah terukur sehingga semua daerah bisa mendapatkan perhatian yang sama terkait dengan intervensi pemerintah pusat terhadap jalan daerah,” jelasnya lagi.
Lasarus melanjutkan, pihaknya sudah sudah memperhitungkan, apabila pemerintah pusat bisa menyisihkan Rp 150 triliun setiap tahun khusus untuk intervensi jalan daerah, maka 10 tahun ke depan seluruh jalan daerah di Indonesia sudah bagus.
“Mau itu jalan daerah, jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan nasional pasti bagus semua,” sebutnya.
Ia juga mengingatkan kepada pemerintah daerah, APBD yang ada harus digunakan secara maksimal.
“Saya dapat kabar banyak Silpa yang tidak dibelanjakan. Kalau ada dana jalan rusak kenapa tidak diperbaiki jalannya. Pemerintah daerah kalau diberi uang dari pemerintah pusat baik itu DAU, DAK, PAD, gunakan saja. Perbaiki semua jalan rusak. Kalau banyak Silpa berarti tidak terlalu pintar urus pemerintah daerah,” tegas Lasarus. (Indri)
Comment