Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : adminkalbaronline |
| Jumat, 31 Mei 2024 |
KalbarOnline, Pontianak - Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang digagas pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuai kritik. Sejumlah karyawan swasta menyuarakan keberatan lantaran gaji mereka bakal dipotong 3 persen setiap bulan untuk iuran dana tapera.
Salah satunya karyawan swasta di Pontianak bernama Afifa (25 tahun) mengatakan, sangat keberatan dengan rencana program tersebut. Sebab, pemotongan dana iuran tapera akan mempengaruhi perencanaan keuangan yang telah ia susun.
Ia mengaku, gajinya setiap bulan di kisaran Rp 2,5 juta. Jika harus dipotong untuk tapera, maka pendapatan per bulannya bakalan berkurang.
“Tidak setuju lah. Dengan gaji yang sekarang saja pas-pasan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Belum untuk bayar kost juga, kasi orang tua,” ujarnya pada Jumat, (31/05/2024).
Menurut Afifa, seharusnya pemerintah bisa mengkaji ulang aturan dana tapera. “Memang aturan ini sebuah solusi, tetapi harus dikaji lagi ya. Karena ini memotong hak orang. Secara logika, enggak masuk akal gitu," imbuh dia.
Pernyataan tidak jauh berbeda disampaikan oleh Tyo (27 tahun). Pria yang bekerja sebagai fotografer lepas itu meyakini, iuran tapera akan memberatkan para pekerja, mengingat saat ini sudah banyak iuran wajib yang dipotong dari gaji.
"Saya rasa kebijakan ini sangat memberatkan, kan sudah ada iuran BPJS, BPJS Ketenagakerjaan," katanya.
Tyo pun mempertanyakan manfaat dari program tersebut. Pasalnya, manfaat berupa pembiayaan kepemilikan rumah tapera tidak bisa diakses oleh seluruh peserta.
Sebelumnya, Jokowi berencana potongan gaji pekerja untuk simpanan tapera yang diberlakukan untuk ASN, pekerja swasta, dan mandiri. Presiden Jokowi merilis PP Nomor 21 Tahun 2024 pada 20 Mei 2024, yang menetapkan kewajiban bagi pekerja untuk menyisihkan dana tapera dari gaji mereka, di mana pemberi kerja membayar 0,5 persen dan pekerja 2,5 persen, sedangkan pekerja mandiri dipotong 3 persen. (Lid)
KalbarOnline, Pontianak - Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang digagas pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuai kritik. Sejumlah karyawan swasta menyuarakan keberatan lantaran gaji mereka bakal dipotong 3 persen setiap bulan untuk iuran dana tapera.
Salah satunya karyawan swasta di Pontianak bernama Afifa (25 tahun) mengatakan, sangat keberatan dengan rencana program tersebut. Sebab, pemotongan dana iuran tapera akan mempengaruhi perencanaan keuangan yang telah ia susun.
Ia mengaku, gajinya setiap bulan di kisaran Rp 2,5 juta. Jika harus dipotong untuk tapera, maka pendapatan per bulannya bakalan berkurang.
“Tidak setuju lah. Dengan gaji yang sekarang saja pas-pasan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Belum untuk bayar kost juga, kasi orang tua,” ujarnya pada Jumat, (31/05/2024).
Menurut Afifa, seharusnya pemerintah bisa mengkaji ulang aturan dana tapera. “Memang aturan ini sebuah solusi, tetapi harus dikaji lagi ya. Karena ini memotong hak orang. Secara logika, enggak masuk akal gitu," imbuh dia.
Pernyataan tidak jauh berbeda disampaikan oleh Tyo (27 tahun). Pria yang bekerja sebagai fotografer lepas itu meyakini, iuran tapera akan memberatkan para pekerja, mengingat saat ini sudah banyak iuran wajib yang dipotong dari gaji.
"Saya rasa kebijakan ini sangat memberatkan, kan sudah ada iuran BPJS, BPJS Ketenagakerjaan," katanya.
Tyo pun mempertanyakan manfaat dari program tersebut. Pasalnya, manfaat berupa pembiayaan kepemilikan rumah tapera tidak bisa diakses oleh seluruh peserta.
Sebelumnya, Jokowi berencana potongan gaji pekerja untuk simpanan tapera yang diberlakukan untuk ASN, pekerja swasta, dan mandiri. Presiden Jokowi merilis PP Nomor 21 Tahun 2024 pada 20 Mei 2024, yang menetapkan kewajiban bagi pekerja untuk menyisihkan dana tapera dari gaji mereka, di mana pemberi kerja membayar 0,5 persen dan pekerja 2,5 persen, sedangkan pekerja mandiri dipotong 3 persen. (Lid)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini