KalbarOnline, Pontianak– Provinsi Kalimantan Barat menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang dipilih oleh Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI untuk menjalankan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS).
Program TPBIS merupakan salah satu upaya Perpusnas RI untuk memenuhi kewajiban mengembangkan sistem nasional di bidang perpustakaan.
Program ini dalam rangka mewujudkan fungsi dan tujuan perpustakaan, yakni untuk menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai sumber belajar masyarakat. Selain itu, sebagai pembelajaran seumur hidup untuk membangun karakter bangsa menuju Indonesia Emas 2045.
Maka dari itu, untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi, digelar pemangku kepentingan tingkat provinsi tahun 2024 antar lintas sektor untuk meningkatkan budaya literasi di masyarakat, yang diselenggarakan sejak 11 -12 Oktober 2024, di 33 provinsi di Indonesia. Di Kalbar, acara ini berlangsung di Harris Hotel Pontianak.
Kegiatan itu menghadirkan pemateri dari pusat, yakni Nurcahyono, selaku Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan Nasional RepubLik Indonesia.
Menyampaikan sambutan Perpusnas, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalbar, Sugeng Hariadi mengatakan, pertemuan ini merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan ekosistem pendukung bagi pelaksanaan program literasi di tingkat provinsi, kabupaten,kota, dan desa.
“Kegiatan ini akan dilaksanakan secara tatap muka (onsite) dalam empat gelombang, masing-masing melibatkan 8 – 9 provinsi,” katanya.
Tujuan utama dari pertemuan pemangku kepentingan ini adalah, pertama, untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektor dalam rangka peningkatan budaya literasi masyarakat.
Lalu yang kedua, memperkuat komitmen lintas sektor untuk memperluas replikasi mandiri dari program TPBIS.
“Kami juga ingin menyebarluaskan upaya peningkatan budaya literasi melalui Perpustakaan Desa dan Taman Bacaan Masyarakat,” ujarnya.
Adapun acara ini difasilitasi oleh dua orang PIC/Fasda/ PA provinsi bersama dengan konsultan pendamping provinsi yang memandu sesi-sesi pertemuan ini.
Selain itu, perwakilan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) berpartisipasi sebagai narasumber dalam sesi diskusi interaktif mengenai peningkatan budaya literasi melalui perpustakaan desa atau taman bacaan masyarakat.
Selain itu, ada dua kepala dinas kabupaten dan kota di Kalbar, yang juga berbagi pengalaman dan strategi sinergi serta kolaborasi di tingkat kabupaten dan kota untuk memperkuat literasi masyarakat.
“Kita harapkan lewat pertemuan ini, dapat menciptakan landasan kebijakan yang kuat untuk pelaksanaan program literasi di daerah, memperkuat kerjasama dan jejaring antara perpustakaan daerah dan pemangku kepentingan, serta mendorong perluasan program melalui replikasi transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial secara mandiri dan berkelanjutan,” sampai Sugeng.
Adapun kegiatan ini diikuti oleh sekitar 10 pemangku kepentingan provinsi non-perpustakaan, termasuk DPMPD, biro pemerintahan kabupaten, dinas perpustakaan provinsi, dinas perpustakaan kabupaten, perpustakaan desa dan kelurahan, serta kepala desa dan lurah.
“Pertemuan ini bukan hanya menjadi ajang untuk mengatasi tantangan yang ada dalam upaya peningkatan literasi, tetapi juga menjadi forum untuk mencari solusi inovatif, mencapai konsensus, dan menjalin kemitraan strategis demi keberlanjutan program literasi di Indonesia,” pungkasnya.
Adapun Program ini dinilai efektif dengan skor 4.09 (skala 1-5), dengan komponen pengukuran pada Ketepatan Sasaran, Sosialisasi & Pemahaman program, Pencapaian Tujuan, dan Pemantauan Program, serta menunjukkan rasio sebesar 2,3 yang mencerminkan kebermanfaatan program terhadap biaya yang dikeluarkan.
Program TPBIS menjadi praktik baik yang dapat diterima dan menjadi inspirasi bagi dunia internasional. Program berbagi pengetahuan tentang transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan bagian dari upaya kolektif antara colombo plan, kementerian sekretariat negara, kementerian luar negeri, dan perpustakaan nasional untuk berbagi praktik terbaik dalam memperkuat peran perpustakaan umum dalam pembangunan sosial.
Tahun 2023, hadir peserta sejumlah 18 orang dari 7 negara, dengan Indeks Relevansi 4,76 dan Indeks Kepuasan 5,00 (skala 1 – 5). Sedangkan tahun 2024, peserta hadir dari berbagai negara Asia Pasifik, yaitu dari Bangladesh, Bhutan, Laos, Malaysia, Maladewa, Myanmar, Nepal, Sri Lanka, Thailand, Filipina, Vietnam dan Indonesia. (Jau)
Comment