Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : adminkalbaronline |
| Jumat, 21 November 2025 |
KALBARONLINE.com – Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Papua menyampaikan apresiasi atas langkah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam memperkuat perlindungan tanah ulayat melalui sosialisasi pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk menegaskan, bahwa tanah ulayat bagi masyarakat Papua bukan sekadar aset ekonomi.
"Tanah bagi masyarakat itu adalah identitas, harga diri, jati diri. Harus mendapat penghargaan dan keadilan untuk semua tanah di Papua," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Papua, Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen menyebut, pendaftaran tanah ulayat merupakan bagian penting dari pelaksanaan Otonomi Khusus Papua.
“Acara ini memperkuat implementasi otonomi khusus di Tanah Papua, terutama afirmasi bagi orang asli Papua agar hak-hak dasar mereka dijaga dan dihormati,” tegasnya.
Kegiatan sosialisasi ini menjadi bagian dari upaya jangka panjang pemerintah untuk memberikan kepastian hukum, menghindari potensi sengketa, serta memastikan tanah ulayat tetap terlindungi dalam kerangka hukum nasional.
Dalam kegiatan tersebut, Menteri Nusron didampingi Staf Khusus Menteri Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia, Kepala Biro Humas dan Protokol, Shamy Ardian, Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal, Suwito, serta Kepala Kanwil BPN Papua, Roy Eduard Fabian Wayoi.
Acara turut dihadiri pimpinan daerah tingkat II se-Provinsi Papua dan unsur Forkopimda. (Jau/*)
KALBARONLINE.com – Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Papua menyampaikan apresiasi atas langkah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam memperkuat perlindungan tanah ulayat melalui sosialisasi pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk menegaskan, bahwa tanah ulayat bagi masyarakat Papua bukan sekadar aset ekonomi.
"Tanah bagi masyarakat itu adalah identitas, harga diri, jati diri. Harus mendapat penghargaan dan keadilan untuk semua tanah di Papua," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Papua, Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen menyebut, pendaftaran tanah ulayat merupakan bagian penting dari pelaksanaan Otonomi Khusus Papua.
“Acara ini memperkuat implementasi otonomi khusus di Tanah Papua, terutama afirmasi bagi orang asli Papua agar hak-hak dasar mereka dijaga dan dihormati,” tegasnya.
Kegiatan sosialisasi ini menjadi bagian dari upaya jangka panjang pemerintah untuk memberikan kepastian hukum, menghindari potensi sengketa, serta memastikan tanah ulayat tetap terlindungi dalam kerangka hukum nasional.
Dalam kegiatan tersebut, Menteri Nusron didampingi Staf Khusus Menteri Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia, Kepala Biro Humas dan Protokol, Shamy Ardian, Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal, Suwito, serta Kepala Kanwil BPN Papua, Roy Eduard Fabian Wayoi.
Acara turut dihadiri pimpinan daerah tingkat II se-Provinsi Papua dan unsur Forkopimda. (Jau/*)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini