Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : adminkalbaronline |
| Jumat, 21 November 2025 |
KALBARONLINE.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa sertifikasi tanah ulayat merupakan langkah strategis untuk mengharmonisasikan hukum adat dengan hukum pertanahan nasional.
Hal itu disampaikan saat membuka Sosialisasi Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat di Kantor Gubernur Papua.
“Ini namanya sinergi hukum adat dan hukum pertanahan nasional. Hukum pertanahan nasional bisa jalan, hukum adatnya terlindungi, jadi sinergi dan harmoni,” ujar Menteri Nusron di hadapan masyarakat adat Papua.
Ia menegaskan bahwa pendaftaran tanah ulayat bukan dimaksudkan untuk mengambil alih kewenangan adat, melainkan memastikan hak komunal masyarakat adat tercatat, terlindungi, dan memiliki kepastian hukum.
“Negara mengakui hak komunal masyarakat adat, tapi dicatatkan supaya negara paham dan negara mengerti bahwa ini milik adat,” jelasnya.
Berdasarkan hasil identifikasi Kementerian ATR/BPN bersama Universitas Cenderawasih, terdapat 427 bidang tanah ulayat yang berpotensi disertipikatkan. Melalui kegiatan sosialisasi ini, pemerintah berharap masyarakat adat memperoleh pemahaman yang lebih baik dan terdorong untuk mendaftarkan tanah ulayatnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, Wakil Gubernur Papua, Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, sejumlah pimpinan daerah tingkat II, serta Forkopimda Provinsi Papua.
Menteri Nusron dalam kesempatan ini didampingi Staf Khusus Menteri Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia, Kepala Biro Humas dan Protokol, Shamy Ardian, Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal, Suwito, serta Kepala Kanwil BPN Papua, Roy Eduard Fabian Wayoi. (Jau/*)
KALBARONLINE.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa sertifikasi tanah ulayat merupakan langkah strategis untuk mengharmonisasikan hukum adat dengan hukum pertanahan nasional.
Hal itu disampaikan saat membuka Sosialisasi Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat di Kantor Gubernur Papua.
“Ini namanya sinergi hukum adat dan hukum pertanahan nasional. Hukum pertanahan nasional bisa jalan, hukum adatnya terlindungi, jadi sinergi dan harmoni,” ujar Menteri Nusron di hadapan masyarakat adat Papua.
Ia menegaskan bahwa pendaftaran tanah ulayat bukan dimaksudkan untuk mengambil alih kewenangan adat, melainkan memastikan hak komunal masyarakat adat tercatat, terlindungi, dan memiliki kepastian hukum.
“Negara mengakui hak komunal masyarakat adat, tapi dicatatkan supaya negara paham dan negara mengerti bahwa ini milik adat,” jelasnya.
Berdasarkan hasil identifikasi Kementerian ATR/BPN bersama Universitas Cenderawasih, terdapat 427 bidang tanah ulayat yang berpotensi disertipikatkan. Melalui kegiatan sosialisasi ini, pemerintah berharap masyarakat adat memperoleh pemahaman yang lebih baik dan terdorong untuk mendaftarkan tanah ulayatnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, Wakil Gubernur Papua, Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, sejumlah pimpinan daerah tingkat II, serta Forkopimda Provinsi Papua.
Menteri Nusron dalam kesempatan ini didampingi Staf Khusus Menteri Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia, Kepala Biro Humas dan Protokol, Shamy Ardian, Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal, Suwito, serta Kepala Kanwil BPN Papua, Roy Eduard Fabian Wayoi. (Jau/*)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini