KALBARONLINE.com – Pengalaman warga Kota Pontianak yang selama ini hidup berdampingan dengan banjir rob diangkat melalui program Photovoice yang digelar Yayasan Kolase di Rumah Budaya Gang Hj Salmah, Kelurahan Bansir Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kamis (15/1/2026).
Program ini menjadi ruang refleksi bersama untuk merekam realitas banjir dari sudut pandang warga, sekaligus mendorong lahirnya kebijakan publik yang lebih inklusif dan berpihak pada masyarakat terdampak banjir di Pontianak.
Ketua Yayasan Kolase, Andi Fahrizal, menjelaskan bahwa Photovoice merupakan metode partisipatif yang memberi ruang bagi warga untuk menyampaikan pengalaman hidup mereka melalui foto dan narasi.
“Photovoice tidak menempatkan masyarakat sebagai objek penelitian, tetapi sebagai subjek aktif. Warga memotret realitas yang mereka hadapi dan menceritakannya dengan bahasa mereka sendiri,” ujarnya.
Menurut Andi, pendekatan ini penting agar persoalan banjir tidak semata dipahami melalui data dan angka, tetapi juga dari pengalaman sehari-hari warga yang selama ini kerap terpinggirkan dalam proses perumusan kebijakan.
“Foto-foto ini bukan sekadar visual. Di dalamnya ada cerita, ingatan, dan pengalaman hidup warga yang berhadapan langsung dengan banjir,” katanya.
Program Photovoice Banjir Pontianak merupakan mandat dari FinCAPES dan telah dilaksanakan sejak Oktober 2025. Sebanyak 30 fotografer warga dilibatkan untuk mendokumentasikan kondisi banjir di delapan kawasan rawan yang mencakup 21 kelurahan di Kota Pontianak.
Penentuan wilayah rawan tersebut merujuk pada hasil studi Incapes Project melalui Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, yang menyimpulkan bahwa Pontianak rentan banjir akibat kondisi geografis dataran rendah serta tekanan pembangunan.
“Pontianak berada di wilayah rawa gambut pesisir dengan laju urbanisasi tinggi. Ruang resapan air terus berkurang dan ini menjadi tantangan serius ke depan,” jelas Andi.
Ia juga menyinggung banjir besar pada 8–9 Desember 2025 lalu sebagai peringatan penting. Saat itu, permukaan air laut mencapai sekitar 1,9 meter dan air masuk hingga ke kolong Rumah Budaya.
“Ini bukan lagi kejadian rutin tahunan, tetapi sinyal bahwa risiko banjir semakin meningkat,” ujarnya.
Rangkaian kegiatan Photovoice Banjir Pontianak meliputi sesi refleksi, pameran fotografi karya warga, serta publikasi melalui podcast. Pameran foto digelar sebagai ruang dialog antara warga, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya.
“Pameran ini kami hadirkan bukan untuk saling menyalahkan, tetapi untuk memahami persoalan banjir dari berbagai sudut pandang,” kata Andi.
Sebanyak 30 karya fotografi warga dipamerkan di halaman Rumah Budaya Pontianak dengan nuansa yang menghidupkan kembali ingatan kolektif Pontianak era 1980-an. Kegiatan Nongkrong Senja di Pontianak turut digelar sebagai bagian dari rangkaian acara.
“Kami sengaja memakai pendekatan budaya agar isu banjir bisa dibicarakan dengan cara yang lebih membumi dan dekat dengan warga,” tambahnya.
Kegiatan ini dibuka oleh Wali Kota Pontianak yang diwakili Kepala Bapperida Kota Pontianak, Sidig Handanu, dan dihadiri perwakilan OPD, akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga mitra internasional.
Sidig menegaskan bahwa banjir tidak lagi bisa dipandang sebagai persoalan musiman, melainkan tantangan struktural yang berkaitan dengan perubahan iklim, pola pembangunan, dan perilaku masyarakat.
“Isu banjir sudah masuk dalam isu strategis Kota Pontianak. Dalam perencanaan jangka pendek, menengah, hingga panjang, aspek ketahanan kota dan risiko bencana sudah kami masukkan,” ujarnya.
Ia menilai Photovoice menjadi ruang penting untuk menangkap cara pandang masyarakat terhadap banjir. Menurutnya, warga adalah pihak yang paling merasakan dampak sehingga perspektif mereka harus menjadi dasar kebijakan.
“Melalui kegiatan ini kita bisa melihat bagaimana masyarakat memaknai banjir, dan semua pandangan itu penting untuk didengar,” katanya.
Sidig juga menekankan pentingnya penguatan sistem peringatan dini serta kolaborasi lintas daerah, mengingat persoalan banjir di Pontianak turut dipengaruhi perubahan tata guna lahan di wilayah hulu.
“Ini masalah bersama. Pemerintah, masyarakat, akademisi, dan pemangku kepentingan harus bekerja sama,” tegasnya.
Akademisi Universitas Waterloo, Kanada, Prof. Stefan Steiner, menegaskan bahwa risiko banjir tidak dapat dipahami hanya melalui peta dan model ilmiah, tetapi juga harus dilihat dari pengalaman hidup warga.
“Risiko banjir dialami di rumah, di jalan, di sekolah, dan dalam kecemasan setiap kali hujan turun,” ujarnya.
Di bawah program FinCAPES, Universitas Waterloo mendukung berbagai kajian risiko banjir di Pontianak, termasuk studi aktuaria, penguatan sistem peringatan dini, dan pendekatan penceritaan visual seperti Photovoice.
“Warga Pontianak memahami kotanya lebih baik dari siapa pun. Pengetahuan lokal mereka sangat penting dalam merumuskan strategi adaptasi perubahan iklim,” katanya.
Ia menegaskan bahwa foto-foto dan narasi warga berfungsi sebagai dokumen sosial yang menerjemahkan temuan ilmiah ke dalam pengalaman manusia.
“Dengan cara ini, risiko banjir menjadi lebih terlihat dan tidak bisa lagi dianggap hal biasa,” tutup Prof. Steiner. (Red)
