Nasional

Leonardi Dituntut 8 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Sebut Ada "Pasal Selundupan" dalam Tuntutan

	Oleh : Redaksi KalbarOnline
	Friday, 31 July 2026

Leonardi dituntut 8 tahun penjara. Kuasa hukum soroti Pasal 603 KUHP yang disebut sebagai "pasal selundupan" (Foto: Adi LC/KALBARONLINE.com)

Ukuran Font

Kecil Besar

KALBARONLINE.com – Laksamana Muda (Purn) TNI Leonardi dituntut hukuman delapan tahun penjara oleh Oditur Militer Tinggi II Jakarta dalam perkara koneksitas dugaan tindak pidana korupsi proyek user terminal antara Navayo International AG dan Kementerian Pertahanan (Kemhan).

Selain pidana penjara, Leonardi juga dituntut membayar denda sebesar Rp750 juta. Apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana penjara selama lima bulan.

Tuntutan tersebut dibacakan dalam sidang di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, Kamis (30/7/2026).

Usai sidang pembacaan tuntutan, Leonardi menyampaikan keberatan atas tuntutan tersebut. Ia menilai tuntutan yang dijatuhkan kepadanya tidak adil.

"Itu sangat zalim, mencari-cari pasal untuk menyalahkan saya sesuai yang dibacakan oditur tadi," kata Leonardi.

Mantan Kepala Badan Sarana Pertahanan (Baranahan) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kemhan itu menegaskan bahwa dirinya hanya menjalankan perintah Menteri Pertahanan saat itu Ryamizard Ryacudu dan Presiden Joko Widodo untuk mempertahankan slot orbit satelit 123 derajat Bujur Timur.

Leonardi menjelaskan, pengadaan satelit dilakukan melalui penandatanganan kontrak payung dengan Airbus senilai US$425 juta. Ia juga menyebut kedudukannya sebagai PPK telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2014.

Menurutnya, seluruh saksi yang dihadirkan dalam persidangan, termasuk saksi dari pihak penuntut, tidak pernah membantah keabsahan dirinya sebagai PPK.

"Tidak ada satu pun keterangan yang membantah keabsahan status klien kami. Dalil oditur yang menyebut bukan PPK yang sah patut dinyatakan gugur," ujarnya.

Leonardi juga membantah dalil penuntut terkait waktu penandatanganan kontrak dengan Navayo International AG.

Ia menyebut kontrak ditandatangani pada 12 Oktober 2016, bukan 1 Juli 2016 sebagaimana disebut dalam dakwaan. Menurutnya, hal tersebut diperkuat oleh keterangan lima saksi serta hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Sementara itu, kuasa hukum Leonardi, Rinto Maha, mempersoalkan pencantuman Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dalam surat tuntutan.

Menurut Rinto, pasal tersebut tidak tercantum dalam surat dakwaan sejak awal perkara.

Ia menjelaskan, dakwaan sebelumnya hanya menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 KUHP.

Karena itu, menurutnya, kemunculan Pasal 603 KUHP dalam tuntutan menjadi persoalan yang akan mereka pertanyakan.

"Jaksa menuntut klien kami menggunakan Pasal 603 KUHP yang tidak pernah ada dalam surat dakwaan. Tiba-tiba pasal itu muncul dalam surat tuntutan. Ini yang kami sebut pasal selundupan," tegas Rinto.

Selain mempersoalkan pasal tersebut, Rinto juga menilai unsur kerugian negara dalam perkara ini belum terpenuhi.

Ia merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang menurutnya mengharuskan adanya kerugian negara yang nyata (actual loss).

Menurut Rinto, sejumlah saksi dalam persidangan menerangkan bahwa negara belum pernah melakukan pembayaran kepada Navayo, sehingga unsur kerugian negara dinilai belum terbukti.

Ia juga berpendapat perkara tersebut berkaitan dengan sengketa antara Indonesia dan Navayo di forum arbitrase internasional yang kemudian berujung pada proses hukum terhadap Leonardi.

Dalam perkara yang sama, tenaga ahli Kemhan Thomas Anthony Van Der Heyden juga dituntut delapan tahun penjara dan denda Rp750 juta subsider lima bulan kurungan.

Sementara CEO Navayo International AG, Gabor Kuti Szilard, yang diadili secara in absentia, dituntut 20 tahun penjara serta denda Rp2 miliar subsider satu tahun penjara. (Adi LC)