Pontianak

TKD Kalbar 2026 Turun Jadi Rp16,73 Triliun, Tujuh Daerah Dapat Tambahan DAU Rp218,85 Miliar

	Oleh : Redaksi KalbarOnline
	Wednesday, 19 August 2026

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Barat, Rahmat Mulyono (Foto: Lid/KALBARONLINE.com)

Ukuran Font

Kecil Besar

KALBARONLINE.com – Pagu Transfer ke Daerah (TKD) untuk Kalimantan Barat pada 2026 mengalami penyesuaian menjadi Rp16,73 triliun. Angka ini turun sekitar Rp4,24 triliun dibandingkan pagu 2025 yang mencapai Rp20,97 triliun.

Di tengah penyesuaian tersebut, pemerintah tetap memberikan tambahan dukungan fiskal melalui Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp218,85 miliar kepada tujuh daerah di Kalimantan Barat.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Barat, Rahmat Mulyono, mengatakan penyesuaian alokasi TKD tidak serta-merta menunjukkan berkurangnya dukungan pemerintah pusat kepada daerah.

“Penyesuaian alokasi TKD di Kalimantan Barat tidak serta-merta dimaknai sebagai berkurangnya dukungan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah,” kata Rahmat dalam keterangan resminya.

Tambahan DAU Rp218,85 miliar tersebut diberikan kepada Kabupaten Sambas, Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, Bengkayang, Landak dan Kayong Utara.

Dana tersebut diarahkan untuk mendukung kebutuhan penggajian ASN daerah serta meningkatkan kapasitas fiskal daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T). Seluruh daerah penerima tambahan DAU tersebut telah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada 7 Agustus 2026.

Berdasarkan data OMSPAN TKD per 10 Agustus 2026, dari total pagu TKD Kalbar sebesar Rp16,73 triliun, realisasi penyaluran telah mencapai Rp10,91 triliun atau 65,19 persen.

Rahmat menyebut penyesuaian TKD 2026 merupakan bagian dari penataan kembali komposisi dan mekanisme belanja negara. Pemerintah juga mengarahkan dukungan fiskal agar manfaat berbagai program prioritas dapat lebih cepat dirasakan masyarakat.

Dana Alokasi Umum (DAU) masih menjadi komponen terbesar TKD Kalbar. Pada 2026, alokasinya mencapai Rp11,33 triliun, turun dari Rp13,13 triliun pada 2025.

Sementara itu, sejumlah komponen TKD justru mengalami peningkatan. DAK Nonfisik naik dari Rp1,91 triliun menjadi Rp2,21 triliun. Kemudian alokasi Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) meningkat dari Rp1,42 triliun menjadi Rp1,44 triliun.

Adapun DBH turun dari Rp1,51 triliun menjadi Rp716,96 miliar. Dana Desa turun dari Rp1,91 triliun menjadi Rp654,66 miliar, sedangkan DAK Fisik turun dari Rp802,08 miliar menjadi Rp179,88 miliar.

Selain tambahan DAU, dukungan fiskal pemerintah pusat juga terlihat dari peningkatan alokasi Dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASN Daerah.

Pada 2026, pagu TPG mencapai Rp1,72 triliun. Angka tersebut naik 24,15 persen dibandingkan 2025 yang sebesar Rp1,39 triliun.

Pemerintah juga telah menyalurkan kurang bayar DBH tahun 2023 dan 2024 sebesar Rp195,04 miliar. Dana tersebut ditujukan untuk mendukung kebutuhan penggajian ASN daerah dan peningkatan kapasitas fiskal daerah 3T.

Sementara untuk Dana Desa, hingga 10 Agustus 2026 realisasi penyalurannya telah mencapai Rp460,17 miliar atau 70,29 persen.

Tahap pertama disalurkan Rp330,55 miliar untuk 2.043 desa, sedangkan tahap kedua mencapai Rp129,62 miliar untuk 853 desa.

Dalam tiga tahun terakhir, realisasi TKD Kalbar tercatat konsisten tinggi dengan rata-rata penyaluran pada 2023-2025 mencapai sekitar 98,1 persen dari pagu.

Selain TKD, pemerintah juga memberikan dukungan melalui sejumlah program prioritas. Hingga saat ini terdapat 510 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) aktif di Kalbar yang menjangkau 1.009.285 penerima manfaat.

Sementara itu, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga semester I 2026 mencapai Rp2,60 triliun kepada 32.855 debitur atau 57,91 persen dari target tahunan sebesar Rp4,49 triliun. (Lid)