Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Redaksi KalbarOnline |
| Friday, 23 October 2026 |
KALBARONLINE.com – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, menjadi perhatian pemerintah pusat. Penambahan personel dan dukungan pemadaman melalui udara atau water bombing disiapkan untuk mempercepat penanganan kebakaran.
Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Konsolidasi Percepatan Penanggulangan Karhutla yang dipimpin Menteri Kehutanan RI, Jumat (23/10/2026).
Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang, Repalianto, turut menghadiri rapat tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani kebakaran yang masih terjadi di sejumlah wilayah.
Rapat juga diikuti secara daring oleh Gubernur Kalimantan Barat, Polda Kalbar, Pangdam XII/Tanjungpura, BNPB Kalbar, BMKG Kalbar, serta sejumlah instansi terkait lainnya.
Dalam pembahasan, disampaikan bahwa jumlah titik panas (hotspot) menunjukkan tren penurunan. Meski demikian, upaya pemadaman masih menghadapi kendala, terutama keterbatasan akses menuju sejumlah lokasi kebakaran.
Kondisi tersebut membuat dukungan operasi pemadaman melalui udara dinilai diperlukan untuk menjangkau titik api yang sulit diakses melalui jalur darat.
Menteri Kehutanan RI menegaskan, penurunan jumlah titik panas harus menjadi momentum untuk menuntaskan kebakaran, bukan alasan untuk mengendurkan upaya penanganan di lapangan.
“Kita harus memanfaatkan momentum penurunan hotspot ini untuk menuntaskan pemadaman. Diperlukan kerja sama dan sinergi seluruh pihak agar penanganan karhutla di Kalimantan Barat, khususnya Kabupaten Ketapang, dapat segera diselesaikan,” tegasnya.
Pemerintah pusat juga berencana menambah personel dari unsur TNI, Polri, Kementerian Kehutanan, dan BPBD. Penambahan kekuatan tersebut diharapkan dapat mempercepat pemadaman sekaligus mencegah api meluas ke wilayah lain.
Repalianto mengikuti konsolidasi tersebut sebagai bagian dari koordinasi pemerintah daerah dalam mendukung langkah penanggulangan karhutla, termasuk pengerahan sumber daya dan penguatan kerja sama lintas sektor.
“Pemerintah Kabupaten Ketapang mendukung langkah percepatan penanganan karhutla melalui koordinasi dengan pemerintah pusat dan seluruh unsur terkait. Penanganan di lapangan perlu dilakukan secara terpadu agar kebakaran dapat segera dikendalikan,” ucapnya.
Selain penambahan personel, dukungan peralatan dan strategi pemadaman yang sesuai dengan kondisi medan menjadi bagian penting dalam penanganan karhutla. Sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, petugas pemadam, dan instansi teknis diperlukan agar seluruh sumber daya dapat dimanfaatkan secara efektif.
Pemerintah berharap konsolidasi tersebut dapat mempercepat penanganan karhutla di Kalimantan Barat, khususnya Ketapang, sekaligus mengurangi dampak kebakaran terhadap kesehatan masyarakat, lingkungan, dan aktivitas sosial ekonomi.
Upaya pemadaman dan pencegahan juga perlu dilakukan secara konsisten agar titik api yang tersisa tidak kembali meluas dan memicu kebakaran baru. (Adi LC)
KALBARONLINE.com – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, menjadi perhatian pemerintah pusat. Penambahan personel dan dukungan pemadaman melalui udara atau water bombing disiapkan untuk mempercepat penanganan kebakaran.
Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Konsolidasi Percepatan Penanggulangan Karhutla yang dipimpin Menteri Kehutanan RI, Jumat (23/10/2026).
Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang, Repalianto, turut menghadiri rapat tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani kebakaran yang masih terjadi di sejumlah wilayah.
Rapat juga diikuti secara daring oleh Gubernur Kalimantan Barat, Polda Kalbar, Pangdam XII/Tanjungpura, BNPB Kalbar, BMKG Kalbar, serta sejumlah instansi terkait lainnya.
Dalam pembahasan, disampaikan bahwa jumlah titik panas (hotspot) menunjukkan tren penurunan. Meski demikian, upaya pemadaman masih menghadapi kendala, terutama keterbatasan akses menuju sejumlah lokasi kebakaran.
Kondisi tersebut membuat dukungan operasi pemadaman melalui udara dinilai diperlukan untuk menjangkau titik api yang sulit diakses melalui jalur darat.
Menteri Kehutanan RI menegaskan, penurunan jumlah titik panas harus menjadi momentum untuk menuntaskan kebakaran, bukan alasan untuk mengendurkan upaya penanganan di lapangan.
“Kita harus memanfaatkan momentum penurunan hotspot ini untuk menuntaskan pemadaman. Diperlukan kerja sama dan sinergi seluruh pihak agar penanganan karhutla di Kalimantan Barat, khususnya Kabupaten Ketapang, dapat segera diselesaikan,” tegasnya.
Pemerintah pusat juga berencana menambah personel dari unsur TNI, Polri, Kementerian Kehutanan, dan BPBD. Penambahan kekuatan tersebut diharapkan dapat mempercepat pemadaman sekaligus mencegah api meluas ke wilayah lain.
Repalianto mengikuti konsolidasi tersebut sebagai bagian dari koordinasi pemerintah daerah dalam mendukung langkah penanggulangan karhutla, termasuk pengerahan sumber daya dan penguatan kerja sama lintas sektor.
“Pemerintah Kabupaten Ketapang mendukung langkah percepatan penanganan karhutla melalui koordinasi dengan pemerintah pusat dan seluruh unsur terkait. Penanganan di lapangan perlu dilakukan secara terpadu agar kebakaran dapat segera dikendalikan,” ucapnya.
Selain penambahan personel, dukungan peralatan dan strategi pemadaman yang sesuai dengan kondisi medan menjadi bagian penting dalam penanganan karhutla. Sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, petugas pemadam, dan instansi teknis diperlukan agar seluruh sumber daya dapat dimanfaatkan secara efektif.
Pemerintah berharap konsolidasi tersebut dapat mempercepat penanganan karhutla di Kalimantan Barat, khususnya Ketapang, sekaligus mengurangi dampak kebakaran terhadap kesehatan masyarakat, lingkungan, dan aktivitas sosial ekonomi.
Upaya pemadaman dan pencegahan juga perlu dilakukan secara konsisten agar titik api yang tersisa tidak kembali meluas dan memicu kebakaran baru. (Adi LC)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini