KalbarOnline, Kubu Raya – Pemerintah Kabupaten Kubu Raya terus meningkatkan koordinasi antara anggota Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), guna meningkatkan perekonomian di masyarakat.
Untuk itu, Pemkab Kubu Raya menggelar rapat koordinasi yang dipimpin oleh Plt Sekda Kubu Raya, Oedang Prasetyo yang melibatkan instansi terkait, seperti UMKM, Bapeda, OJK, HIPMI, dan pihak perbankan, Selasa (27/2).
“Koordinasi antara anggota TPAKD ini, diharapkan mempunyai kepentingan yang sama, yakni penanganan percepatan akses keuangan di wilayah Kubu Raya yang merupakan implementasi dari SK Bupati tahun 2017 untuk mempercepat akses keuangan daerah,” kata Plt Sekda Kubu Raya, Oedang Prasetyo selaku Ketua TPAKD Kubu Raya.
Dalam menentukan program kerja, lanjut Oedang, TPAKD disusun dengan memperhatikan kebutuhan daerah terhadap upaya peningkatan akses keuangan masyarakat.
“Saya berharap, keberadaan tim percepatan akses keuangan daerah, harus menjadi salah satu upaya ataupun solusi dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap jasa keuangan formal. Ini tantangan dan sudah seharusnya menjadi tugas kita bersama,” ungkapnya.
Oedang menekankan terhadap seluruh anggota TPAKD, Khususnya SOPD untuk dapat berperan aktif dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di kabupaten Kubu Raya.
“Program kerja yang dibuat, diharapkan dapat mendukung sektor-sektor yang memang merupakan kebijakan-kebijakan yang telah pemerintah susun, terutama terkait sektor-sektor unggulan maupun prioritas,” terangnya.
Sementara itu, Plt Kepala OJK Kalbar, Moch Riezky F Purnomo dengan adanya TPAKD, bisa menyelesaikan permasalahan-permasahan di lapangan, terutama mengenai pinjaman.
“Kalau pinjaman sekitar 20 juta, itu tidak perlu agunan. Apalagi sekarang suku bunga KUR sangat rendah sekali, hanya 7 persen pertahun. Beda dengan rentenir, bisa mencapai 15 pertahun,” ungkapnya.
Dia menambahkan, dengan adanya rapat koordinasi ini, tentu harus mempunyai solusi cara para masyarakat kecil mendapat pinjaman tanpa agunan.
“Saya nanti akan diskusikan dengan para perbankan, baik Bank Kalbar maupun bank-bank BUMN yang beroperasi di Kalbar,” ucapnya.
Ditanya dengan soal pengawasan, terkait pinjaman tanpa agunan, Moch Riezky F Purnomo menyatakan, pihaknya dengan pemerintah Kabupaten Kubu Raya, agar pinjaman tanpa agunan yang diberikan terhadap masyarakat tepat sasaran.
“Yang paling aktif mengawasi adalah pemerintah, tetapi mengenai pengawasan keuangan, tetap dari kami dan nantinya akan turun ke lapangan,” tandasnya. (ian)
Comment